Connect with us

Politik

Lemkaji MPR: Kekuatan Hankam Harus Disesuaikan Tantagnan Jaman

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua Lembaga Pengkajian, Rully Chairul Azwar, mengatakan, dari diskusi atau Round Table Discussion (RTD) yang digelar Lembaga Kajian (Lemkaji) MPR RI pada Selasa (2/7) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, menyimpulkan pertama, sepakat untuk menjaga dan mempertahankan penguatan Hankam harus disesuaikan dengan tantangan jaman.

Terutama demi keutuhan wilayah NKRI melalui implementasi Sishankamrata dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Itu sebagai komitmen dan ikhtiar dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang harus dapat dijawab di tengah keterbatasan yang ada.

Kedua, pengembangan kebijakan Hankam dalam sishankamrata seyogyanya tidak dilakukan dengan berdasarkan semata-mata pertimbangan anggaran tetapi dengan melihat aspek yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan global dan regional, ragam ancaman, tantangan jaman, serta segenap potensi sumber daya manusia dan teknologi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan hankam.

Ketiga, pembangunan bidang hankam bagi keutuhan wilayah negara membutuhkan srategi diplomasi yang dikembangkan melalui kerja sama internasional yang ingklusif dan transparan serta saling menguntungkan dengan mengantisipasi perkembangan geostrategi regional dan global agar tidak merugikan dan memperlemah NKRI sebagai negara maritime yang berdaulat.

Keempat, selaras dengan karakter NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara maka sinergisitas antara komponen utama hankam dan segenap komponen lainnya terus diperkuat, tidak saja dalam mengantisipasi ragam ancaman kedaulatan negara tetapi juga dalam mengantisipasi bencana alam mengingat Indonesia berada dalam lingkar cincin api (‘ring of fire’) yang rawan bencana alam. Selain itu perlunya, dikembangkan kesadaran antisipatif terhadap bencana alam ini melalui pendidikan.

Kelima, perencanaan dan pembangunan pertahanan dan keamanan nasional harus mengantisipasi era informasi dan globalisasi termasuk revolusi industri 4.0 yang telah melahirkan berbagai jenis ancaman pertahanan baru, jenis kriminalitas yang semakin berkembang, lingkungan strategis yang berubah dan berbagai kemajuan teknologi persenjataan.

Baca Juga :   Pengamalan Pancasila Jaminan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Karenanya perubahan paradigma berpikir diperlukan bagi seluruh unsur pertahanan dan keamanan negara. Organisasi pertahanan dan keamanan sangat perlu memperhatikan dan menyiapkan kualitas dan kuantitas kompetensi dan kapabilitas prajurit menghadapi ancaman perang modern dan perkembangan kriminalitas masa depan.

Diskusi atau Round Table Discussion (RTD) yang berlangsung selama satu hari itu dihadiri pimpinan serta anggota Lemkaji MPR RI, dan tamu kehormatan sekaligus pemateri yakni, sesi I KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjend. TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Pakar Hukum Laut Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA, Pakar Pertahanan Dr. Andi Widjajanto, S.Sos, M.Sc, Kepala Badan Informasi Geospasial Pro. Dr. Ir. Hasanuddin Zainal Abidin.

Selain Kepala Biro Penyusunan dan Peenyuluhan Hukum Divkum Polri Brigjen. Pol. Dr. Agung Makbul, SH. MH, Pengamat Politik dan Militer/CIRiS Dr. Kusnanto Anggoro, Guru Besar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia Dr. Edy Prasetyono, MA.

Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si, Konsultan Pertahanan Internasional/Diaspora Indonesia Hamdan Hamedan, MA, dan Laksda TNI (purn.) Ishak Latuconsina serta dihadiri sekitar 300 orang peserta Guru Besar, Dosen, mahasiswa dan mahasiswi serta civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi.

Advertisement
Loading...
Loading…