Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Karena Alasan Masih Diluar Negri, KPK Kembali Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Mendag Enggartiasto

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemanggilan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sebagai saksi kasus dugaan suap pada anggota DPR nonaktif Bowo Sidik Pangarso dalam perkara suap bidang pelayaran antara PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT. HTK (Humpuss Transportasi Kimia) dan penerimaan lain (Gratifikasi).

“KPK telah menerima surat dari pihak Menteri Perdagangan RI yang seharusnya dijadwalkan pemeriksaannya sebagai saksi hari ini. Yang bersangkutan sedang berada di luar negeri sehingga meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (02/07/2019).

“Kami akan jadwalkan pada tanggal 8 Juli 2019 ini. KPK berharap pada waktu tersebut, saksi datang memenuhi panggilan penyidik dan menjelaskan secara terbuka informasi terkait perkara ini,” tambah Febri.

Sebelumnya, KPK memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita hari ini sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung) dalam kasus ini dan ini merupakan pemanggilan pertama KPK terhadap Mendag.

Selain memanggil Enggar, penyidik KPK juga memanggil beberapa saksi lainnya yaitu Dyna Mardiana (Notaris), Andriyan Fauzi Nasution, Harisman, Zulkarnaen Nasution, Jimmy Samudera selaku pihak swasta. Keseluruhannya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND.

Sebelumnya penyidik KPK memang sedang mendalami dugaan sumber gratifikasi yang diterima Bowo Sidik. KPK menjerat Bowo diduga menerima suap dan gratifikasi. Salah satu bagian gratifikasi yang diterima Bowo Sidik diduga berkaitan dengan lelang gula rafinasi.

Selain itu KPK juga sedang menelusuri dugaan penerimaan lainnya yang diterima Bowo Sidik seperti pengurusan Dana Alokasi Khusus, revitalisasi pasar di Minahasa Selatan dan terkait pejabat di salah satu BUMN.

Sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa beberapa anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus ini.

Baca Juga :   BNPB : Pemerintah Pusat Sudah Cairkan Rp 985,8 Milyar, Dana Cadangan Rp 3,3 Trilyun Untuk Bencana Lombok - Sumbawa

Keseluruhannya dicecar tentang rapat kerja bersama Kemendag yang membahas aturan gula rafinasi.

Komisi VI DPR memang membidangi persoalan industri, investasi, dan persaingan usaha dengan salah satu mitra kerja, yaitu Kemendag. Bowo Sidik pun dulunya merupakan anggota komisi VI DPR.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Tiga orang tersebut adalah Bowo Sidik Pangarso selaku Anggota DPR 2014-2019 dan lndung selaku pihak swasta yang diduga sebagai tersangka penerima suap, serta Asty Winasti selaku Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia yang diduga sebagai tersangka pemberi suap.

KPK Menduga Bowo menerima uang total Rp1,2 miliar dari Manager Marketing PT HTK Asty Winasti untuk membantu perusahaan kapal tersebut memperoleh kontrak pengangkutan pupuk.

Namun, KPK menduga Bowo Sidik tak cuma menerima uang dari satu sumber, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan lain terkait jabatan Bowo Sidik, selaku anggota DPR RI.

Dalam proses pemeriksaan Bowo menceritakan bahwa uang tersebut kemudian menjadi bagian dari duit Rp8 miliar yang dimasukan Bowo ke dalam 400 ribu amplop untuk serangan fajar pada Pemilu yang lalu.

Selain itu, terkait gratifikasi, KPK juga pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Mendag Enggartiasto Lukita. Dari ruang Mendag, KPK menyita sejumlah dokumen termasuk dokumen terkait Peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi dan barang bukti lainnya. KPK juga pernah menggeledah rumah Enggartiasto, namun tak menyita apapun.

Dalam sebuah media nasional yang informasinya diperoleh dari internal KPK, anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam proses pemeriksaan mengaku mendapatkan uang dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebanyak Rp2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Kepada penyidik saat diperiksa, Bowo mengatakan uang Rp2 miliar itu diterima dari Enggartiasto agar dia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Baca Juga :   TKN: Massa yang Akan Hadiri Kampanye Jokowi-Maruf Hingga ke Jalan Thamrin

Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini sempat menuai polemik lantaran dianggap mempersulit industri kecil dan menengah dalam mendapatkan gula kristal rafinasi.(Willi)

Advertisement
Loading...
Loading…