Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Wadah Pegawai KPK Bentuk Tim Awasi Kinerja Pansel

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyatakan, pihaknya membentuk tim akan bertugas mengawal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK.

“Ini adalah wujud peran serta Wadah Pegawai dalam menjaga marwah KPK untuk tetap menjadi lembaga independen,” ujar Yudi saat jumpa pers di depan kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).

Alasan Yudi membentuk tim tersebut, karena adanya informasi bahwa pendaftar calon pimpinan KPK dianggap kurang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sedangkan pimpinan KPK harus memiliki independensi yang baik seperti harus melepaskan jabatannya.

“Jangan sampai yang terpilih nanti adalah yang bukan pro pemberantasan korupsi seperti tidak patuh melaporkan harta kekayaan,” tutur Yudi.

Yudi menyebutkan, ada dua tujuan utama dari pembentukan tim ini. Pertama, menghimpun masukan dari pegawai KPK mengenai kriteria pimpinan dan usulan mengenai arah KPK ke depan.

“Kedua melakukan pemeriksaan yang mendetail terkait rekam jejak para calon Pimpinan KPK serta mengawasi proses seleksi,” jelas Yudi.

Nanti pada Selasa (2/7/2019), tim ini akan menggelar pertemuan dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebutkan, dari sembilan nama perwira Kepolisian yang mendaftar jadi calon Pimpinan KPK hampir semuanya kurang patuh.

Hal itu berdasarkan penelusuran ICW di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018. “Berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Campim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018,” katanya dalam siaran persnya.

Seperti Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongrekom. Dalam catatan ICW, Antam belum melapor. Sementara LHKPN Dharma tidak ditemukan sama sekali.

Kurnia juga menyebutkan, nama  Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto yang terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014. Saat itu, ia diketahui memiliki harta sebanyak Rp 5,08 miliar.

Baca Juga :   Wapres JK Sebut Azwar Hasan Bukan Pendukung Gerakan Radikal Tapi Moderat

Jabatan Bambang pada saat melapor sebagai Kapolda Sumatera Barat. Akan tetapi, ICW tidak menemukan LHKPN Bambang pada periode 2015-2018.

Kemudian Brigjen (Pol) Juansih. Berdasarkan catatan ICW, ia diketahui melapor LHKPN terakhir pada 5 Oktober 2007 dalam kapasitasnya sebagai Kapolres Batu.

Saat itu jumlah kekayaannya sekitar Rp 1 miliar. ICW tidak menemukan pelaporan LHKPN Juansih selama periode 2008-2018.

Kurnia menambahkan, ini bertentangan dengan cita-cita Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat pertama dilantik. Saat itu, kata Kurnia, Tito menginginkan reformasi kepolisian yang salah satunya mewajibkan pelaporan harta kekayaan.

Dari temuan ini, Kurnia mengusulkan, adanya penelisikan lebih jauh atas sembilan nama perwira ini. Karena, kata Kurnia, Tito pernah menyampaikan kesembilan nama Pati Polri yang mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang bersih.

“Itu perlu ditelisik lebih jauh. Dengan adanya temuan mengenai tidak tercantumnya LHKPN terhadap sembilan nama yang muncul ke publik, menjadi aneh jika sikap Kapolri malah mendorong aktor-aktor yang secara integritas pun dipertanyakan khususnya dalam kepatuhan melapor harta kekayaan untuk menjadi Capim KPK,” kata Kurnia. (Bisma Rizal)

Advertisement
Loading...
Loading…