Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Fairuz A Rafiq Laporkan Mantan Suaminya Ke Polda Metro Jaya

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Artis Fairuz A Rafiq melaporkan mantan suaminya, Galih Ginanjar atas pencemaran nama baik melalui media sosial dikarenakan dugaan pelanggaran asusila, ke Polda Metro Jaya. Ia melaporkan Galih dengan sangkaan Undang-undang ITE.

Didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, sang suami Sony Septian dan kakak kandungnya, Ranny Fahda Rafiq, Fairuz nampak diam seribu bahasa. Matanya pun terlihat berkaca-kaca menahan tangisan.

“Fairuz A Rafiq sudah sangat menderita dan sangat tertekan jiwanya akibat video youtube itu. Saya kira tidak ada konpers hari ini hanya sebatas itu, tidak ada tanya jawab karena yang lebih kompeten itu Fairuz tapi dia tidak bisa berkata kata,” ujar Hotman ditemui di lokasi, Senin (1/7/2019).

Hotman pun menyarankan agar Ranny, kakak Fairuz, membacakan surat laporan tersebut. Serta mewakili Fairuz perihal dugaan pelanggaran asusila yang dilakukan oleh mantan suaminya itu.

“Saya mewakili Fairuz sebagai wanita muslimah yang selama ini menjadi seorang ibu dan seorang istri yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun tiba-tiba suami Fairuz yang sudah bercerai sejak 2015, bekerja sama dengan pemilik akun youtube Rey Utami dan Pablo Benua menyebarkan kalimat-kalimat konten asusila di postingan akun youtube tersebut,” kata Ranny.

Lebih lanjut ia mengatakan, Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik konten tersebut pun bukan meminta maaf justru tak mengambil unggahan tersebut. Padahal konten tersebut dinilai berisikan kata-kata tidak pantas dan mengarah ke asusila. Oleh karena itu Fairuz sebagai pihak yang merasa dirugikan pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

“Setelah postingan akun tersebut disebarluaskan, Fairuz sudah menyampaikan protes dan keberatan atas penyebarluasan konten tersebut. Akan tetapi justru tindakan pemilik akun malah membuat postingan baru yang isinya ketawa-ketiwi membenarkan konten pertama yang berisi asusila,” jelasnya.

Baca Juga :   Marthen Dira Tome Ajukan Peninjauan Kembali Kasus PLS

“Fairuz membuat laporan polisi ini demi menjaga harga diri Fairuz, suami anak serta demi harkat martabat wanita diseluruh Indonesia karena konten asusila tersebut, sangat melecehkan diri wanita-wanita di Indonesia,” sambung Ranny.

Adapun pihak-pihak yang dilaporkan oleh Fairuz dan kuasa hukumnya yakni Galih Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Benua. Dengan pelapor, Fairuz A Rafiq.

Laporan itu tertuang dengan nomor laporan polisi LP/3914/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimus. Pasal yang dilaporkan Pasal 27 ayat (1) junto Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (1) UU RI nomer 11 tahun 2008 tentang ITE.(Iwan K)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Tiga Pimpinan KPK Dianggap Lakukan Pembangkangan UU

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan dua wakil pimpinan yang mengembalikan mandat pemberantasan korupsi kepada presiden sebagai bentuk pembangkangan terhadap amanat perundang-undangan.

Demikian pendapat Ketua Forum Lintas Hukum Indonesia, Alfons Loemau dalam acara diskusi di bilangan Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

“Karena tidak ada istilah atau norma pengembalian mandat di dalam undang-undang KPK,” kata Alfons.

“Maka apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu bisa dikatakan sebagai pembangkangan terhadap undang-undang, atau sabotase terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri.”

Tidak hanya itu, Kombes (Purn) Polisi ini juga menambahkan, pengembalian mandat sama halnya dengan mematikan kewenangan yang dimiliki oleh seluruh pimpinan KPK yang sifatnya kolektif kolegial.

Sebab, lanjut Alfons, mekanisme pengambilan keputusan pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK harus dilakukan oleh lima orang komisioner KPK. Maka, dengan “mundur”nya tiga orang komisioner KPK berarti saat ini KPK hanya dipimpin oleh dua orang komisioner.

“Mekanisme pengambilan keputusan di internal KPK itu harus dilakukan secara kolektif kolegial. Bayangkan, kalau sekarang yang tersisa tinggal Basaria dan Alexander Marwata, bagaimana dua orang itu bisa mengambil keputusan? Sementara dalam UU KPK dikatakan pimpinan KPK terdiri dari lima orang,” kata dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Serfas Sebaya Manek yang juga tergabung dalam Forum Lintas Hukum Indonesia menyatakan, kondisi KPK saat ini mengalami kevacuman kepemimpinan dengan cara yang tidak beradab atas peritiwa yang dilakukan tiga pimpinan KPK tersebut.

“Seharusnya polri bisa mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pimpinan KPK itu. Karena yang mereka lakukan adalah perbuatan melawan hukum,” kata Serfas.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 13 September lalu, tiga orang pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Laode Syarief, dan Saut Situmorang dengan kompak mengembalikan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga :   Habib Smith Terancam 5 Tahun Penjara Karena Menghina Presiden Jokowi

Hal itu dilakukan Agus Rahardjo, CS sebagai bentuk protes terhadap rencana revisi UU KPK dan terpilihnya lima orang komisioner baru KPK periode mendatang. [ipg]

Continue Reading

Hukum

Ini Harta Bekas Ajudan Wapres Boediono yang Jadi Ketua KPK Baru

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi III DPR RI telah melakukan fit and propert test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Hasilnya, Filri Bahuri mendapatkan suara tertinggi, setelah Komisi III DPR melakukan rapat antar-ketua fraksi.

Diketahui, pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 8 November 1963 itu juga pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono.

Kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sebelum dipercaya sebagai Kapolda Sumsel.

Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh pimpinan KPK terpilih itu?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada saat itu.

Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp18.226.424.386. Adapun rinciannya, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000 yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.

Kemudian harta berupa tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua dengan total Rp 632.500.000. Firli juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386 miliar sehingga total keseluruhan harta kekayaan Firli adalah Rp 18.226.424.386. [ipg]

Baca Juga :   MPR: GBHN Dibutuhkan untuk Arah Pembangunan
Continue Reading

Hukum

Bandar Narkoba di Tambora Diringkus Usai Bertansaksi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Seorang bandar narkoba YN (43), diringkus unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan transkasi sabu di kawasan Jalan Keadilan V Glodok, Tamansari, Jumat malam.

Kapolsek Tambora Komisaris Polisi Iver Son Manossoh mengatakan, pihaknya menerima informasi, tempat kejadian perkara tersebut sering digunakan untuk bertransaksi narkoba.

“Anggota buru sergap melakukan penangkapan ‘undercover,’ dan sesaat tiba di lokasi anggota kami melihat pelaku berinisial YN (43 th) sedang melakukan transaksi jual beli narkoba,” ujar Iver dalam keterangan, Minggu (15/9/2019).

Iver menjelaskan, timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti narkoba 18 paket sabu siap edar dalam sebuah bungkusan plastik.

Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polsek Tambora untuk penyelidikan. Dari tersangka, diperoleh informasi sabu tersebut di beli Rp 2 juta dari seseorang inisial IW (41) yang di kenalnya di Jembatan Lima.

“Oleh tersangka, sabu sekitar 2 gram itu lalu dipecah jadi 30 buah kemasan paket-paket kecil, dan laku terjual sebanyak 12 paket kecil,” ujar Iver.

Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp 330.000, dan 2 unit ponsel untuk melakukan transaksi narkoba.

Iver menambahkan, petugas kepolisian di lapangan masih memburu keberadaan IW sebagai pemasok barang haram tersebut.

Dan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 sub 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009, dengan ancaman minimal 5 Tahun penjara. [ipg]

Baca Juga :   JPU Tuntut Ratna Sarumpaet 6 Tahun Penjara
Continue Reading
Loading…