Connect with us

Politik

Bahaya Proxy War, MPR Usul Amandemen Pasal Kemanan Negara

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Menyadari dashyatnya perang media sosial atau proxy war dalam pilpres 17 April 2019 lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggap hal itu sebagai ancaman serius terhadap keutuhan NKRI. Karena itu melalui Lembaga Pangkajian MPR RI mengkaji pasal 30 UUD NRI 1945 terkait pertahanan dan keamanan negara RI.

Bahkan akibat ‘proxy war’ tersebut terjadi banyak ketegangan dan konflik di Timur Tengah,  Asia Pasifik dan negara-negara di dunia lainnya.

“Untuk itu, Lembaga Pengkajian MPR RI akan mengkaji secara sungguh-sungguh ancaman proxy war tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait pada Selasa (2/6) besok,” demikian Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar di Kompleks MPR Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (1/7/2019).

Hadir M. Ja’far Hafsyah, Pattaniari Sihaaan, dan lain-lain. Akan hadir sebagai pembicara antara lain; KSAD Jenderal TNI Andhika Perkasa, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Hasanuddin Zainal Abidin (Geopasial), Hinsa Siburani (BSSSN), Hasjim Djalal, Hikmahanto Juwana UI), Andi Widjajanto, Edy Prasetyono, Connie Rahakundini, Hamdan Hamedan, Kusnanto Anggoro (CSIS) dan lain-lain.

Pengkajian ‘Wilayah Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI 1945’ khususnya terkait pasal 30, apakah nantinya akan diamamdemen atau tidak, kata Rully, nanti akan diserahkan kepada anggota dan pimpinan MPR RI periode 2019 – 2024.

“Apakah UUD NRI 1945 sekarang ini masih relevan atau tidak dengan kondisi proxy war? Maka MPR RI nanti yang akan memutuskan,” pungkas politisi Golkar itu.

Baca Juga :   Mahfud MD Pertanyakan Ancaman Amien Rais Kepada KPU
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending