Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Niat Abdullah Hehamahua Adukan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Internasional Tidak Tepat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Gagasan mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang juga kordinator lapangan Gerakan Nasional Kedalatan Rakyat, Abdullah Hehamahua untuk melaporkan sistem penghitungan atau Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Mahakamah Internastional tidaklah tepat.

Demikian pendapat Sekretaris LBH Republik Keadilan Jakarta, Diantori dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (29/6/2019).

Disampaikan Diantori, tidaklah tepat untuk mengajukan gugatan Pilpres yang telah di Uji di MK sebagai badan peradilan yang sah di Indonesia.

Apalagi, putusan yang bersifat final and binding itu kembali disoal untuk kemudian diuji di Peradilan Internasional.

Terdapat dua badan peradilan internasional yaitu the International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, dan the International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

“Jika gugatan ketidakadilan dalam Pilpers yang dilaksanakan di Indonesia, yang notabene Indonesia sebagai negara yang merdeka serta memiliki elemen kedaulatan sesuai Konvensi Montevideo 1933 maka hanya Pemerintah Indonesia sebagai personalitas hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan secara internasional,” kata Diantori.

Hal ini, lanjutnya, didasari Pasal 7 (1) pada Charter of the United Nations dan Pasal 92-96 Statute of the International Court of Justice.

Sehingga, pihak dapat mengajukan gugatan sesuai Legal Standing sebagai Negara yang merdeka adalah Pemerintah Indonesia itu sendiri yang diwakili oleh Kementrian Luar Negeri atau kementrian terkait yang berkepentingan untuk itu.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP Gempar, Petrus Sihombing menambahkan, Pasal 34 statuta ICJ menyatakan “Only states may be parties in cases before the Court.”

“Lantas Individu ataupun Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat di Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag,” kata Petrus.

Jika masih terdapat pihak yang hendak mencoba membawa perkara ini ke ICC (Mahkamah Pidana Internasional), dirinya menyatakan hal itu sangat tidak mungkin, karena upaya tersebut dibatasi dengan Rome Statute atau Statuta Roma. Dalam Pasal 12 menyetakan: “A state wich become a party to this statue …”.

Baca Juga :   Pesawat Pengangkut Senjata Api Tiba Di Bandara Soekarno Hatta

“Dan Yurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan kriminal yang serius seperti: kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi militer,” kata Petrus.

Dilanjutkan, Pasal 5 statuta ICC menyatakan: The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international.

Dengan demikian, jika Paslon 02 hendak mengajukan gugatan ke peradilan Internasional maka akan sia-sia saja, dan langkah hukum akan terhenti pada Legal standing dan legal substance yang menyangkut materi hukum acara internasional, sehingga tidak memungkinkan permasalahan Sengketa Pilpres yang bukan merupakan kejahatan serius bagi peradaban umat manusia di dunia yang luas ini dapat diadili di Peradilan Internasional. [ipunk]

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UU Otda Dianggap Pemicu Kerusuhan Papua

Published

on

Ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa (tengah) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.

Demikian pendapat ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa dalam acara diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“Zaman Orba (orde baru) pemerintahan yang ada sentralistis tetapi begitu reformasi lahirlah otonomi daerah, semua diserahkan kepada daerah. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,” kata Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.

“Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Masa Berlaku Paspor Kivlan Zen Berakhir, inilah Penyebab Permohonan Cekal Dari Kepolisian di Cabut
Continue Reading

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Margarito Kamis: Aneh Juga KPK Ya, Dia Gagal, Protesnya kok Ke Jokowi-JK
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Posisi Gerindra Bergantung Pada Jokowi
Continue Reading
Loading…