Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Soal Tapal Batas Matim-Ngada, Gusti Lesek Nilai Andreas Agas Gegabah

Published

on

MANGGARAI TIMUR, Realitarakyat.com– Ketua Aliansi Gerakan Manggarai Raya Jabodetabek Gusti Lesek menilai, Bupati Manggareai Timur (Matim), Andreas Agas membuat keputusan gegabah terkait tapal batas Matim dengan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bahkan Gusti menyebut, yang dilakukan Andreas itu merupakan kecelakaan sejarah. “Ingat, ada faktor sejarah. Kita memiliki sejumlah dokumen hukum. Posisi kita sangat kuat soal tapal batas. Saya melihat kesepakatan terbaru itu sangat politis,” kata Gusti melalui WhatsApp (WA), Jumat (28/6).

Seperti diberitakan, soal tapal batas itu sudah diteken Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Bupati Matim dan Bupati Kabupaten Ngada di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Selasa (14/5).

Dikatakan Gusti, dalam kasus tapal batas itu Andreas mengabaikan fakta historis berupa peta topografi 1916 dan 1918, fakta yuridis-normatif berupa keputusan bersama Pemkab Matim dengan Ngada 20 Januari 1973 yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur NTT No: 22/2003.

Tak hanya itu, kata Gusti, keputusan terbaru ini mengangkangi kesepatakan budaya, kesepakatan adat orang Manggarai Raya tentang ‘cahir gendang’ atau pembagian wilayah secara adat.

Dikatakan, Manggarai Raya punya satu kesatuan budaya. Ada kesepakatan walau Kabupaten Manggarai, Mabar dan Matim merupakan daerah otonom dan ini merupakan satu kesatuan budaya sebagaimana telah diikrarkan pada acara cahir gendang 30 Juli 2009.

Pada 28 Mei 2011, tambah politisi Partai Hanura itu, tiga Pemda menggelar rapat di Ruteng yang difasilitasi Bupati Manggarai. Salah satu kesepakatan saat itu adalah Manggarai Raya merupakan satu kesatuan budaya dan penyelesaian tapal batas Matim dengan Ngada tetap berkoordinasi dengan Pemerintah, DPRD dan masyarakat Manggarai Raya.

Menariknya, saat itu mereka sepakat batas wilayah final, sesuai fakta historis (berupa peta topografi 1916 dan 1918) dan fakta yuridis-normatif 1973, juga fakta politis berupa kesepakatan 30 Juni 2007 di Jakarta. Saat itu mereka sepakat menolak karena penentuan tapal batas harus berdasarkan aspirasi dan suara masyarakat Manggarai Raya.

Baca Juga :   Pemdes Mbegan Manfaatkan Dana Desa Bangun Rabat Beton

Sejak kesepakatan itu, tidak ada perubahan soal tapal batas hingga era Bupati Yosep Tote. Mereka teguh mempertahankan kesepakatan sejarah, hukum dan adat.

“Mengapa sekarang Andreas begitu berani melanggar kesepakatan itu. Padahal dia 10 tahun mendampingi Yosep Tote. Ini yang harus kita gali bersama,” tegas Gusti.

Tim Advokasi Aliansi Gerakan Manggarai Raya Jabodetabek, Plasidus Asis Deornay menegaskan, tapal batas Matim-Ngada harus mengacu kepada UU No: 36/2007 tentang pembentukan Kabupaten Matim.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ungkap Plasidus, tidak boleh mengangkangi amanat UU tersebut. Karena itu, dia mendesak Mendagri membatalkan kesepakatan Bupati Matim dengan Bupati Ngada di Kupang, 14 Mei lalu.

“Itu tidak mengacu pada kesepakatan 1973 yang dokumennya juga sudah diserahkan ke Kemendagri. Kesepakatan itu tidak mengacu kepada UU Pembentukan Daerah yang tidak dilengkapi dengan lampiran peta batas wilayah dan sesuai kaidah perpetaan. ”

Peta lampiran UU Pembentukan Daerah bersifat legal. Artinya, apa yang digambarkan pada peta itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Karena itu, dia meminta Mendagri tak terburu-buru menerbitkan Permendagri tapal batas dengan menggunakan rujukan kesepakatan di Kupang 14 Mei lalu. “Membuka ruang dialog dengan pendekatan musyawarah mufakat. Demi keadilan dan kepastian hukum, Depdagri di mohon menetapkan Keputusan Tapal Batas sesuai fakta-fakta sejarah dan ketentuan hukum yang berlaku umum,” demikian Plasidus Asis Deornay. (efren)

Advertisement
Loading...
Loading…