Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Pakar Hukum UI Sebut Pengerahan Massa Saat Putusan MK Bisa Disebut Perusuh

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 hari ini. Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengatakan, semua pihak, baik peserta maupun pendukung pilpres sebaiknya menghargai apa pun substansi putusan MK nanti.

“Semua pihak menghindari pengerahan massa dengan dalih menjaga netralitas MK sebagai mahkamah keadilan. Pengerahan massa, langsung atau tidak langsung, akan berpotensi gesekan sosial yang berdampak chaos. Karena itu, percayakan semua masalah pilpres ini kepada putusan MK,” ungkapnya melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut dia, putusan MK yang independen, netral, dan imparsial merupakan cermin dari keberhasilan negara membangun demokrasi didalam sistem peradilan yang transparan. Selain itu, putusan MK menjadi momentum bagi segenap komponen bangsa membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

“Ini lebih penting daripada isu sosial politik lainnya, sehingga saatnya meninggalkan soal ketidakberhasilan pembuktian maupun isu kecurangan peserta pilpres ini,” ucapnya.

Dia berpendapat, negara telah berhasil membangun budaya demokrasi dalam sistem peradilan yang independen, netral, dan transparan. Negara bahkan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mengakui kekalahan politik pilpres melalui MK.

Karena itu, kata dia, negara dan masyarakat harus akan menolak setiap gerakan massa ataupun perusuh demokrasi yang berdalih keagamaan, politik, dan kondisi sosial apa pun yang mengganggu pada saat pembacaan maupun pascaputusan MK hari ini.

“Negara selalu siap melakukan penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan terukur terhadap perusuh demokrasi, khususnya terhadap gangguan pelaksanaan sistem hukum putusan MK ini,” kata dia.(Willi)

Baca Juga :   Inilah 11 Tahapan Proses Pengajuan Sengketa Pemilu 2019 di MK
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UU Otda Dianggap Pemicu Kerusuhan Papua

Published

on

Ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa (tengah) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.

Demikian pendapat ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa dalam acara diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“Zaman Orba (orde baru) pemerintahan yang ada sentralistis tetapi begitu reformasi lahirlah otonomi daerah, semua diserahkan kepada daerah. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,” kata Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.

“Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Rikwanto: Kabar Pengiriman Senjata Yang Ditunjuk Untuk Brimob Hoax
Continue Reading

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Timses Jokowi – Ma’ruf Sambut Baik Disahkannya RUU Pesantren dan Madrasah
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   KPU Selesaikan Rekapitulasi di 19 Provinsi, Suara Pasangan Jokowi - Amin Masih Jauh Meninggalkan Suara Prabowo - Sandi
Continue Reading
Loading…