Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Soal Ruang Terbuka Hijau, Mahkamah Agung Tolak Gugatan PTPN I Langsa

Published

on

LANGSA, Realitarakyat.com– Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan PT Perkebunan Nusantara I sebagai pemohon atas keberatan ganti rugi tanah dan bangunan dan tanaman yang dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa sebagai termohon.
Penolakan gugatan itu sesuai dengan putusan MA No: 1898 K/PDT/2019 tertanggal 19 Juni 2019. MA juga menolak perkara lain yakni gugatan pemohon PT Cut Mutia Medika Nusantara No: 1721 K/PDT/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Safruddin yang menuduh Pemko Langsa menguasai tanah warga untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhit (TPA) No: Register 256 K/PDT/2019.

Itu disampaikan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Langsa M Husin di Kantor Wali Kota Langsa, Rabu (26/6).

Dikatakan, penguasaan tanah yang dijadikan TPA sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu Keputusan Walikota Langsa No: 259/130/Kpts/2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembuangan untuk Kepentingan Umum.

Tindakan terakhir terhadap tanah 2 hektar di dalam kawasan TPA dan 16 hektar di Gampong Pondok Kemuning, Pemkot Langsa mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat dalam rangka memberikan santunan kepada pengelola tanah garapan.

Mengenai RTH di Gampong Pondok Kelapa 31,04 hektar, dikatakan, itu merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) No: 123/Desa Timbang Langsa, tanggal 16 Desember 1999 dengan Surat Ukur 18 Desember 1999 atas nama PT PN I. Pemkot juga mengadakan penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Langsa 12 November 2018.
(MS)

Baca Juga :   Cilacap Banjir Akibat Diguyur Hujan Lebat
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

PMI Dirikan Posko Kesehatan untuk Bantu Korban Kabut Asap Riau

Published

on

Riau, Realitarakyat.com – Dalam rangka membantu korban kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di beberapa tempat di Provinsi Riau, Palang Merah Indonesia (PMI) mendirikan posko kesehatan.

Kepala Markas PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli mengatakan, posko kesehatan itu dirikan di Markas PMI Provinsi Riau, dan juga berkoordinasi dengan PMI kabupaten dan kota untuk melakukan upaya respons dengan mendistribusikan masker kepada masyarakat yang terdampak langsung kabut asap karhutla.

Pihaknya juga sudah mendistribusikan ribuan masker PMI kabupaten maupun kota yang berada di bawah jajaran PMI Provinsi Riau, serta membagikan masker N95 untuk para petugas di lapangan.

Segala bentuk pelayanan di posko kesehatan diberikan secara gratis sebagai antisipasi banyaknya masyarakat yang mengalami permasalahan gangguan kesehatan karena terpapar kabut asap karhutla yang kondisinya saat ini mengkhawatirkan.

“Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, dan berdampak pada kesehatan warga, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menderita ISPA maupun kesulitan bernafas,” kata dia.

Amrina mengatakan PMI provinsi, kabupaten, dan kota saat ini terus mengoptimalkan semua pelayanan antisipasi kabut asap karhutla, mulai dari ikut terlibat dalam proses pemadaman, pembagian masker gratis, posko kesehatan, serta mendorong pembuatan sarana ruang sehat bebas asap. [ipg]

Baca Juga :   Operasi Patuh Jaya, Polisi Jaring 6.377 Pengendara di Bekasi
Continue Reading

Daerah

Kabut Asap, Puskesmas Siaga 24 Jam

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Puskesmas di Provinsi Riau beroperasi selama selama 24 jam, untuk bersiaga melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu sebagaimana keterangan pers resmi dari Kementerian Kesehatan Minggu (15/9/2019).

Menurut pernyataan itu, seluruh masyarakat terdampak asap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa dikenakan biaya.

“Satgas kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Seluruh puskesmas sekarang adalah posko tempat mengadu seluruh masyarakat Riau yang terkena ISPA,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Dia menyatakan Gubernur Riau juga telah menginstruksikan kepada 15 kabupaten-kota/kota di Provinsi Riau untuk melakukan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Bahkan hari ini Satgas Kesehatan mengoperasikan tiga ambulans yang siap sewaktu-waktu dihubungi di nomor 119 selama 24 jam,” kata Edy.

Selain Puskesmas, Dinas Kesehatan Riau mewajibkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta di Pekanbaru untuk melayani masyarakat terdampak karhutla. “Masyarakat yang terdampak karhutla wajib dilayani tanpa pungutan biaya satu rupiah pun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menurut Mimi, Rumah sakit harus menyediakan ruangan evakuasi yang aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ruang evakuasi juga tersedia di seluruh Puskesmas yang sudah disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan Riau telah membagikan lebih dari 700 ribu masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan di delapan titik di Pekanbaru, yaitu di depan kantor gubernur, simpang Harapan Raya, Rumbai, Kubang, Pattimura dan lainnya.

Menurut catatan Dinas Kesehatan terjadi peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan kasus ISPA. Hingga tanggal 11 September 2019, Dinkes Riau mencatat 9.931 kunjungan kasus ISPA.

Berdasarkan data Kemenkes, efek buruk paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada balita. PSC 119 membawa pasien seorang balita ke RSUD Arifin Ahmad dengan kondisi tubuh demam, batuk pilek, dan mata merah berair.

Baca Juga :   Kantongi Shabu, M Rais Mingka Masuk Sel

Pasien balita mendapat pemeriksaan kesehatan, nebulizer dan cek darah di laboratorium. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak menyebutkan pasien menderita ISPA.

Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. [ipg]

Continue Reading

Daerah

Asap Kendaraan dan Bongkar Muat Batu Bara Penyumbang Polusi Cirebon

Published

on

Cirebon, Realitarakyat.com – Asap kendaraan bermotor dan aktivitas bongkar muat batu bara menjadi penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hal itu berdasarkan hasil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, yang melakukan pengukuran kualitas udara setiap dua kali dalam setahun yaitu pada saat musim kemarau dan juga musim hujan.

“Yang paling besar menyumbang polusi udara itu merupakan asap kendaraan bermotor,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cirebon Jajang Yaya Suganda di Cirebon seperti yang ditulis, Minggu (15/9/2019).

Belum lagi, kata dia, angin kencang yang biasa melanda wilayah Kota Cirebon saat kemarau membuat kadar debu yang beterbangan meningkat. Sehingga menambah polusi udara semakin tinggi dibandingkan dengan musim hujan. Karena pada saat itu batu bara basah dan tidak menimbulkan debu.

“Setiap musim kemarau pasti ada peningkatan polusi terutama di sekitar pelabuhan, dimana di situ ada aktivitas bongkar muat batu bara,” ujarnya.

Yaya memastikan dari hasil pengecekan dan pemantauan jajarannya, kadar debu yang diterbangkan tidak terlalu parah mencemariKarena udara di Kota Cirebon.

“Dalam setahun kita melakukan uji kualitas udara yaitu pada musim kemarau dan hujan,” katanya. [ipg]

Baca Juga :   Kantongi Shabu, M Rais Mingka Masuk Sel
Continue Reading
Loading…