Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Menag RI Lukman Hakim Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Lukman bersaksi untuk tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin dan Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi, dan Romahurmuziy (Romi).

Lukman tiba di lokasi sekitar pukul 09.55 WIB. Saat dihampiri awak media, Lukman bungkam. Selain Lukman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga akan menjadi saksi.

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengatakan pihaknya memang memanggil Khofifah. Namun, ia mengaku masih menunggu konfirmasi kehadiran dari yang bersangkutan. “Hari ini memang kita panggil namun kita masih menunggu konfirmasi kehadiran,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan majelis hakim perlu menanyakan banyak hal, terkait fakta yang muncul dalam penyidikan kasus ini. Saksi, juga perlu dikonfirmasi dan menjelaskan apa yang diketahui.

“Apa yang ia dengar, terlepas dari fakta yang kami tulis dalam dakwaan. Yang tentu itu juga akan menjadi concern dalam persidangan KPK,” jelas Febri.

Selain Lukman dan Khofifah, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Halim, Tersangka Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan panitia seleksi di Kementerian Agama.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohammad Nur Kholis menyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ‘ngotot’ meloloskan Haris Hasanudin dalam proses seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Padahal jika merujuk surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Haris dinilai tak memenuhi syarat karena pernah dikenai sanksi.

Baca Juga :   Jokowi Kunjungi Rumah Calon Besannya di Medan

“Saya ingat beliau (Lukman) bilang akan tetap lantik. Dia bilang ‘saya akan pasang badan, risikonya paling nanti diminta dibatalkan’,” ujar Nur Kholis.

Sementara itu, Muafaq didakwa memberi uang sejumlah Rp50 juta kepada Romi sebagai kompensasi atas bantuannya melancarkan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Muafaq kini didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 64 ayat (1) KUHP.(mm)

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UU Otda Dianggap Pemicu Kerusuhan Papua

Published

on

Ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa (tengah) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.

Demikian pendapat ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa dalam acara diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“Zaman Orba (orde baru) pemerintahan yang ada sentralistis tetapi begitu reformasi lahirlah otonomi daerah, semua diserahkan kepada daerah. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,” kata Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.

“Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Karyono Sebut BPN Prabowo-Sandi Pertunjukkan Fenomena Ambivalensi Politik
Continue Reading

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   DPR dan Pemerintah yang Punya Kapasitas, KPK Tak Berhak Tolak Revisi UU
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Karyono Sebut BPN Prabowo-Sandi Pertunjukkan Fenomena Ambivalensi Politik
Continue Reading
Loading…