Connect with us

Nasional

Karyono Sebut BPN Prabowo-Sandi Pertunjukkan Fenomena Ambivalensi Politik

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Langkah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memakai jalur hukum, dalam hal ini mengadu ke Mahkamah Konstitusi sebagai proses akhir Pilpres 2019, mandapat apresiasi dari pakar politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.

Apresiasi disampaikan Karyono dalam diskusi “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil”, di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Tapi sayangnya, masih ada fenomena yang disebutnya ambivalensi dan hipokrasi politik yang dipertunjukkan dalan semua tahapan politik 2019.

Ambivalensi itu, jelas Karyono, misalnya di satu sisi BPN 02 mengambil jalur hukum, tapi di sisi lain ada juga dari BPN melakukan gerakan people power.

“Katanya junjung tinggi demokrasi, tapi faktanya ada kecenderungan mengeksploitasi SARA untuk kepentingan politik. Itu ambivalensi,” kata Karyono.

Contoh lainnya, soal adanya kesepakatan Pemilu damai, tapi faktanya dari pihak BPN ada yang membuat rusuh pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Bahkan, katanya BPN mau menghormati hukum, tapi ada aksi massa yang melakukan tekanan terhadap mahkamah.

“Inilah ambivalensi dan hipokrasi politik yang kita lihat,” kata Karyono.

Hal itu menjadi preseden buruk, karena menunjukkan inkonsistensi. Padahal, kata dia, bangsa Indonesia saat ini butuh sikap elit politik yang konsisten.

Ia menilai BPN memang hebat dalam hal-hal tertentu. Seperti dalam membuat opini propaganda yang dilakukan dari awal tahap kampanye sampai akhir tahapan di MK.

“Membangun opini propagandanya bagus sekali. Hebat sekali. Sayangnya, antara opini dengan bukti tidak sinkron. Lebih banyak opini dibanding bukti,” kata Karyono.

Apa pun itu, Karyono berharap semua pihak harus bisa sama-sama legowo menerima hasil dari proses demokrasi Pilpres 2019.

Untuk menghindari ketegangan dan kegaduhah, Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (DPP PA GMNI) itu mendorong Prabowo dan Jokowi segera melakukan pertemuan.

Baca Juga :   Tersangkut Hukum, DPD dan BPKP Bahas 900 Siskeudes

Menurutnya, jika Prabowo dan Jokowi bertemu maka hal itu akan meminimalisir ketegangan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Prabowo dan Jokowi harus menunjukkan kenegarawanan dalam menyikapi apapun keputusan hakim MK.

“Sikap kenegarawanan ke dua tokoh ini harus bertemu. Saya yakin jika ini terjadi bisa meredam gejolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan gejolak itu mungkin saja dilakukan yang menunggangi yang bersengketa,” katanya.

Dalam diskusi turut hadir sebagai pembicara, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Pakar dari Pusako Unand Feri Amsari, Peneliti Perludem Titi Anggaraini, dan Puskapsi Unej Bayu Dwi Anggoro. [ipunk]

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending