Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Karyono Sebut BPN Prabowo-Sandi Pertunjukkan Fenomena Ambivalensi Politik

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Langkah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memakai jalur hukum, dalam hal ini mengadu ke Mahkamah Konstitusi sebagai proses akhir Pilpres 2019, mandapat apresiasi dari pakar politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.

Apresiasi disampaikan Karyono dalam diskusi “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil”, di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Tapi sayangnya, masih ada fenomena yang disebutnya ambivalensi dan hipokrasi politik yang dipertunjukkan dalan semua tahapan politik 2019.

Ambivalensi itu, jelas Karyono, misalnya di satu sisi BPN 02 mengambil jalur hukum, tapi di sisi lain ada juga dari BPN melakukan gerakan people power.

“Katanya junjung tinggi demokrasi, tapi faktanya ada kecenderungan mengeksploitasi SARA untuk kepentingan politik. Itu ambivalensi,” kata Karyono.

Contoh lainnya, soal adanya kesepakatan Pemilu damai, tapi faktanya dari pihak BPN ada yang membuat rusuh pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019.

Bahkan, katanya BPN mau menghormati hukum, tapi ada aksi massa yang melakukan tekanan terhadap mahkamah.

“Inilah ambivalensi dan hipokrasi politik yang kita lihat,” kata Karyono.

Hal itu menjadi preseden buruk, karena menunjukkan inkonsistensi. Padahal, kata dia, bangsa Indonesia saat ini butuh sikap elit politik yang konsisten.

Ia menilai BPN memang hebat dalam hal-hal tertentu. Seperti dalam membuat opini propaganda yang dilakukan dari awal tahap kampanye sampai akhir tahapan di MK.

“Membangun opini propagandanya bagus sekali. Hebat sekali. Sayangnya, antara opini dengan bukti tidak sinkron. Lebih banyak opini dibanding bukti,” kata Karyono.

Apa pun itu, Karyono berharap semua pihak harus bisa sama-sama legowo menerima hasil dari proses demokrasi Pilpres 2019.

Untuk menghindari ketegangan dan kegaduhah, Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (DPP PA GMNI) itu mendorong Prabowo dan Jokowi segera melakukan pertemuan.

Baca Juga :   PN Jaksel Menyayangkan Kritikan Masyarakat Yang Berlebihan Terhadap Hakim Prapradilan Setnov

Menurutnya, jika Prabowo dan Jokowi bertemu maka hal itu akan meminimalisir ketegangan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Prabowo dan Jokowi harus menunjukkan kenegarawanan dalam menyikapi apapun keputusan hakim MK.

“Sikap kenegarawanan ke dua tokoh ini harus bertemu. Saya yakin jika ini terjadi bisa meredam gejolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan gejolak itu mungkin saja dilakukan yang menunggangi yang bersengketa,” katanya.

Dalam diskusi turut hadir sebagai pembicara, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Pakar dari Pusako Unand Feri Amsari, Peneliti Perludem Titi Anggaraini, dan Puskapsi Unej Bayu Dwi Anggoro. [ipunk]

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Berikut Harta Kekayaan Seluruh Pimpinan KPK Periode 2019-2023

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi III DPR RI telah melakukan fit and propert test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Hasilnya, lima pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih setelah Komisi III DPR melakukan rapat antar-ketua fraksi.

Diketahui, Irjen Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Kemudian empat wakilnya yakni Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

Lalu berapa harta masing-masing wakil ketua KPK itu. Berdasarkan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),

Nawawi Pamolango memiliki harta kekayaan sebesar Rp 1.893.800.000. Nawawi melaporkan harta kekayaannya pada 26 Maret 2019 atas harta kekayaannya pada 2018 sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Selanjutnya Lili memiliki total kekayaan Rp 70.532.899. Lili melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2018 atas kekayaannya pada 2017 sebagai Wakil Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian Nurul memiliki total kekayaan Rp 1.832.777.249. Nurul melaporkan harta kekayaannya pada 23 April 2018 atas kekayaannya pada 2017 sebagai dekan di Universitas Jember.

Terakhir, Alexander memiliki total kekayaan Rp 3.968.145.287. Alexander melaporkan harta kekayaannya pada 27 Februari 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Wakil Ketua KPK.

Sementara Firli melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada saat itu.

Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp 18.226.424.386. Adapun rinciannya, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.443.500.000 yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.

Kemudian harta berupa tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua dengan total Rp 632.500.000. Firli juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386 miliar sehingga total keseluruhan harta kekayaan Firli adalah Rp 18.226.424.386. [ipg]

Baca Juga :   Fahri Hamzah Resmikan Program Magang Ke Jepang Dari NTB
Continue Reading

Hukum

Ini Tanggapan Menteri LHK Soal Tudingan Rendahnya Penegakan Hukum Kasus Karhutla

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan, sanksi hukum diberikan kepada siapa pun yang terbukti bersalah dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah law enforcement.

Sikap tegas dalam penegakan hukum selama 5 tahun ini, telah membuahkan hasil. Jika masih ada yang membandel, kata Siti, pasti ditindak.

“Melihat persoalan kebakaran hutan dan lahan atau saya lebih suka menyebutnya kebakaran bentang alam atau lansekap atau landscape fire itu tidak bisa dari jauh, me-reka-reka, harus tau betul kondisi lapangan. Mengapa? Karena landscape itu bercirikan waktu dan tempat yang selalu berubah dan sangat berpengaruh membentuknya, serta interaksi antara time and space itu dalam bentuk sosio-kultural, tidak bisa secara linier orang mengatakan apalagi menuding soal adanya kelemahan law enforcement,” ujar Siti Nurbaya, Sabtu (14/9/2019) malam.

Penegasan Menteri Siti ini merespons pandangan yang muncul di ruang publik, baik nasional maupun internasional berkenaan dengan menguatnya intensitas hotspots di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah.

Demikian pula muncul berbagai hoptesis termasuk hal-hal yang bersifat common sense dilontarkan ke ruang publik termasuk tudingan bahwa kebakaran Sumatera karena okupasi ilegal, korupsi dan rendahnya law enforcement.

Dijelaskan Siti, law enforcement merupakan bagian penting dalam bangunan konsep penanganan landcsape fire di Indonesia, selain dari tata kelola kawasan sebagai pencegahan serta livelihood masyarakat, akses bagi masyarakat untuk sejahtera.

Selain law enforcement yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini, katanya, hal yang penting juga adalah tata kelola, termasuk oleh para pemegang ijin. “Ini merupakan aspek penting,” katanya.

Dicontohkan, misalnya pada ijin restorasi ekosistem yang diberikan kepada WWF sebagai pemegang ijin yang ternyata juga mengalani kebakaran berulang di wilayah konsesi ijin tersebut.

Baca Juga :   Presiden Minta Netizen Tentukan Wilayah Ibu Kota Baru

Disegel KLHK
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (13/9/2019) telah mengambil sikap tegas dengan melakukan penyegelan terhadap PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT), konsesi Restorasi Ekosistem (RE) WWF-Indonesia, yang berlokasi di Provinsi Jambi, karena terbukti areal konsesi tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Penyegelan tersebut dilakukan oleh KLHK akibat kegagalan perusahaan tersebut dalam menangani karhutla di areal konsesinya itu mulai Agustus 2019.

“Berdasarkan daftar perusahaan yang telah disegel hingga hari ini (14 September 2019) akibat karhutla, PT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK,” ungkap Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam keterangannya, di Jakarta (14/9/2019).

“Karhutla yang terjadi di konsesi PT ABT ini merupakan pengulangan kejadian yang sama pada tahun 2015 lalu, di mana konsesi RE WWF tersebut juga terjadi Karhutla serius,” ujarnya menambahkan.

Sekjen KLHK juga menjelaskan, konsesi PT ABT merupakan areal konsesi RE yang di antaranya bertujuan untuk berperan sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang merupakan bagian utama dari Ekosistem Bukit Tigapuluh seluas seluas 400.000 hektar – atau sekitar 6 kali luas DKI Jakarta – yang merupakan salah satu habitat tersisa harimau dan gajah Sumatera yang terancam punah.

“Hingga data per 14 September 2019, konsesi RE WWF tersebut merupakan satu-satunya konsesi restorasi ekosistem yang disegel oleh KLHK akibat Karhutla,” tegas Bambang.

Menurutnya, KLHK telah menyegel 28 konsesi sawit, termasuk konsesi-konsesi milik perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura, serta 14 konsesi kehutanan, termasuk konsesi RE WWF di dalamnya, karena kasus Karhutla.

Sekjen KLHK menjelaskan, dari 42 konsesi yang telah disegel itu, mayoritasnya berada di Pulau Kalimantan, yakni sebanyak 34 konsesi. Tercatat 26 konsesi yang disegel di Kalimantan Barat dan 8 konsesi di Kalimantan Tengah.

Baca Juga :   Sudah 252 Permohonan, MK Akui Gugatan Sengketa Pileg Terus Bertambah

Sementara di Pulau Sumatera, terdapat 5 konsesi yang disegel di Riau, disusul 2 konsesi di Jambi, dan 1 konsesi di Sumatera Selatan. (ndi)

Continue Reading

Nasional

ICW Tuding Presiden dan DPR Bersekongkol Lemahkan KPK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui usulan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dinilai sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melemahkan KPK.

Pernyataan tersebut dikemukakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Dia mengatakan hal itu, terkait dengan sikap Pimpinan KPK yang mengembalikan mandatnya kepada presiden, menyusul sikap presiden yang tidak melibatkan pimpinan KPK dalam membahas draf revisi UU KPK.

Menurut Kurnia, sikap presiden seperti itu, dinilai bertolak belakang dengan janjinya dalam Nawacita pada saat kampanye lalu. Dia khawatir pemerintahan Jokowi-JK justru masuk dalam catatan sejarah sebagai pemerintahan yang membidani kehancuran lembaga antikorupsi di Indonesia.

Dalam Nawacitanya, Jokowi-JK memiliki sembilan agenda prioritas yang disampaikan selama kampanye Pilpres 2014. Salah satunya terkait reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Namun dalam perjalannya, kata dia, Jokowi justru melakukan upaya pelemahan KPK dengan disetujuinya usulan DPR untuk melakukan revisi UU KPK yang pembahasannya tidak melibatka unsur pimpinan lembaga anti rasuah itu.

Sehingga dia menganggap wajar bila persoalan ini membuat Pimpinan KPK mengembalikan mandat pengelolaan KPK ke presiden, sebagaimana disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat lalu.

“Penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden, kemarin, merupakan bentuk ekspresi yang wajar jika melihat berbagai upaya pelemahan KPK saat ini,” ujar Kurnia. (ndi)

Baca Juga :   PN Jaksel Menyayangkan Kritikan Masyarakat Yang Berlebihan Terhadap Hakim Prapradilan Setnov
Continue Reading
Loading…