Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ekonomi

DPD RI Apresiasi MRT Mampu Atasi Kemacetan Jakarta

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengapresiasi transportasi Mass Rapid Transit (MRT) rute Bundaran HI – Lebak Bulus, Jakarta, yang bisa ditenpuh selama setengah jam.

“Jadi, MRT ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta yang selama dua dasawarsa ini belum teratasi di ibukota,” tegas Muqowam, Selasa (25/6/2019).

Apalagi kata Muqowam,  pembangunan MRT ini salah satu bagian dari transportasi massal yang aman, dan diharapkan membantu pergerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat lagi.

Muqowam bersama anggota dan pimpinan Komite II DPD RI berkunjung ke Gedung Administrasi Depo di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dia  disambut oleh Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta) dan Kamaluddin (Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta).

Muqowam mengakui jika MRT di Indonesia dibandingkan dengan negara lain memang masih jauh, namun jika tolok ukurnya untuk Indonesia maka yang ada sekarang sudah maksimal.

Sehingga yang perlu diperhatikan kata Muqowam, adalah penyesuaian dengan budaya masyarakat Indonesia. “Tadinya yang mau dipakai model Jepang, tapi karena ada budaya masyarakat Jakarta,  maka harus disesuaikan. Sebab, copy paste dengan luar negeri bisa dilakukan secara  bertahap,”  ungkapnya.

Muhammad Effendi menjelaskan di tahun 2030, PT MRT Jakarta  akan menyelesaikan jalur MRT sepanjang 230 km. Dari sisi operator juga akan menjadi world class operator. “Salah satu caranya dengan melakukan benchmark ke berbagai negara seperti Bangkok, Hongkong dan Singapura.

“Jadi, tidak hanya satu negara, dengan bekal itu kita bisa ambil yang cocok dengan negara kita. Tahun 2023 kita bisa sebanding dengan Singapura,” jelasnya.

Dan,  yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah mengedukasi masyarakat seperti cara men-tap kartu di passenger gate. Karena penumpang yang belum terbiasa, bisa menyebabkan passenger gate error, sehingga antrean jadi panjang.

Baca Juga :   Sophia Bakal Dijual Bebas Toko Nam Kupang

“Kita juga harus menambah karyawan di setiap passenger gate, mudah-mudahan 2-3 bulan nanti akan lancar. Namun, kita senang, tugas kita bukan hanya menyediakan transportasi tapi juga mengedukasi masyarakat,” kata Effendi

Kamaluddin menambahkan hingga saat ini MRT mampu mengurangi kemacetan hingga 8 persen. “Targetnya bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Kita akan tingkatkan dengan integrasi antar moda dan gedung-gedung,” pungkasnya. (mm)

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ekonomi

Rizal Ramli Optimistis Indonesia Bisa Swasembada Pangan

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Perlu adanya riset untuk menghasilkan inovasi, dan mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

Demikian dismapaikan ekonom senior Rizal Ramli, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9/2019).

Dirinya mengatakan, Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada era Presiden kedua RI, Soeharto, tepatnya pertengahan 1984. Saat itu, kata Rizal Ramli, Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Pada masa itu, para petani Indonesia meminta Soeharto menyerahkan gabah itu ke Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO), kemudian diteruskan ke keluarga miskin di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika.

Padahal, sebelum mampu berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar dua juta ton per tahun.

Rizal Ramli menambahkan, saat itu, Indonesia berjaya dalam produksi beras. Bahkan, kata dia, bisa mengekspor beras ke Vietnam yang saat itu tengah kesulitan beras. Indonesia juga membantu negara di Afrika yang tengah dilanda kesulitan pangan.

Selain riset untuk mencapai swasembada pangan, Rizal juga meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas harga dengan meminta Bulog berperan aktif melalui stok yang ada dan mengurangi impor.

“Menteri Pertanian juga perlu membuat perencanaan lahan sawah baru di tiga kawasan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua,” kata Rizal.

Kawasan itu mirip dengan delta Sungai Mekong di Vietnam yang sangat subur. Dengan lahan sawah baru sekitar satu hinga dua juta hektare,

Rizal pun optimistis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. [ipg]

Baca Juga :   Sophia Bakal Dijual Bebas Toko Nam Kupang
Continue Reading

Ekonomi

PKS Protes Keras Terhadap Permendag Impor Daging Tak Wajib Halal

Published

on

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan serta Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal, mendapat protes keras dari Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini yang melayangkan protes, lantaran tidak sesuai dan bertabrakan dengan aturan yang ada sebelumnya.

“Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” kata Jazuli Juwaini dalam keterangan kepada realitarakyat.com, Minggu (15/9/2019).

Jazuli yang pernah memimpin Panja UU Jaminan Produk Halal (JPH) ini sangat menyesalkannya. Sebab Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut.

“Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal. Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air,” kata Jazuli.

Untuk itu, Legislator dari Dapil Banten ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

“Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain,” kata Jazuli. [ipg]

Baca Juga :   Hari ini Rupiah Kembali Menguat Terhadap Dolar
Continue Reading

Ekonomi

NasDem Rumuskan Kebijakan Pertanian Terintegrasi

Published

on

Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai NasDem Emmy Hafild, kedua dari kanan. (foto: istimewa)

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai NasDem, Emmy Hafild menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian besar terhadap rencana kebijakan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok pertanian rakyat.

Menurut Emmy, upaya pengembangan kebijakan harus dilakukan sebagai sistem yang terintegrasi dari pembangunan industri di tingkat pedesaan hingga pengembangan pasar yang saat ini sudah berbentuk e-commerce.

“Upaya mendorong kebijakan pertanian ini, harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan dari tingkat hulu sampai hilir. Inisiasi sistem dan pengembangan akademik sudah banyak dilakukan di berbagai universitas, kita harus merangkul mereka agar dapat mendayagunakan pencapaian anak bangsa,” kata Emmy, dalam keterangannya yang disampaikan kepada Realitarakyat.com, usai melakukan FGD, di DPP Nasdem, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Lebih jauh Emmy menyatakan bahwa partainya saat ini tengah melakukan kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian. Sehingga sampai saat ini, pihaknya terus mengumpulkan berbagai pakar dan praktisi agar berkontribusi dalam pembahasan kebijakan pengembangan pertanian.

“Komitmen kami terhadap perumusan kebijakan pertanian ini, akan kami sampaikan pada saat Kongres NasDem pada November mendatang,” tutupnya. (ndi)

Baca Juga :   Sophia Bakal Dijual Bebas Toko Nam Kupang
Continue Reading
Loading…