Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Opini

Presiden China Jiang Zemin Menata Kehidupan Beragama

Published

on

Presiden China Jiang Zemin Tata Kehidupan Beragama

Oleh : Imron Rosyadi Hamid

Rois Syuriyah PCINU Tiongkok

Tidak banyak yang tahu meski selama ini dipersepsikan oleh banyak pihak sebagai negara komunis yang “anti agama”, tapi Pemerintahan China sebetulnya telah mengalami perubahan mendasar dalam membuat kebijakan atas agama-agama yang dianut rakyatnya, yang sudah memiliki akar ribuan tahun.

Setelah jatuhnya Mao Zedong Tahun 1976, kebijakan ‘open door policy’ yang digagas oleh Deng Xiaoping tahun 1978 telah banyak membuka ruang akomodasi terhadap umat beragama di China. Tahun 1982, Deng Xiaoping menerbitkan Document No. 19 tentang Kebijakan Kebebasan Beragama dengan memasukkan program bantuan bagi organisasi keagamaan dan pembangunan/renovasi tempat-tempat Ibadah.

Data menunjukkan akibat dari kebijakan Deng Xiaoping ini jumlah gereja Katolik yang pada tahun 1983 hanya 300 buah meningkat tajam menjadi 2100 (Tahun 1987) dan meningkat 5000 buah di Tahun 1997. Jumlah umat Katolik pada tahun 1986 hanya 3,3 juta meningkat tajam menjadi 12 juta pada Tahun 1994. Kebijakan Deng Xiaoping yang akomodatif terhadap kehidupan beragama ini dilanjutkan oleh penerusnya : Jiang Zemin.

Pada bulan Desember 2001, Presiden Jiang Zemin berpidato di muka politbiro dan Dewan Negara yang menyelenggarakan pertemuan National Religious Work Meeting dengan  mengatakan Zhongguo zongjioao zhenghe qibu’ (memulai kembali kebebasan beragama di China) dengan mengatakan tiga karakteristik agama : pertama, agama2 harus dipertimbangkan sebagai fenomena praksis yang telah tumbuh berkembang sejak lama. Kedua, agama2 secara positif bisa mendukung pembangunan nasional dan stabilitas sosial, dan ketiga agama-agama selalu menjadi faktor dalam politik internasional.

Kebijakan Jiang Zemin ini menjadi salah satu acuan yang terus dilakukan pemimpin2 China hingga sekarang bahkan berbagai formula kebijakan Presiden China Xi Jinping berkait agama-agama di China semakin konstruktif diantaranya National Action Plan 2016-2020 tentang HAM dan yang baru diluncurkan tanggal 27 Maret 2019 tentang Democratic Reform in Tibet yang di Bab VIII secara spesifik mengatur tentang Protecting The Freedom of Religious Belief.

Baca Juga :   PKS: (MIMPI) TARGET PARTAI MENENGAH

Di Tibet selain dihuni mayoritas Budha tetapi ada 12 ribu muslim aseli dengan empat masjid besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah masjid di seluruh China sekarang lebih dari 39 ribu buah.

Wisuda Santri Tiongkok

Upacara wisuda santri Tahun 2019 di Lanzhou Islamic College kemarin, 21 Juni 2019, Lembaga ini mengadakan upacara pelulusan sebanyak 106 alumni termasuk 37  lulusan tepat waktu, Pimpinan Lembaga, Ma Xuezhi, menyampaikan pidato dan menaruh harapan tinggi pada lulusan dari empat aspek:

  1. Setiap lulusan harus memiliki jiwa patriotik
  2. Setiap lulusan hendaklah menjadi komunikator Islam
  3. Selalu amanah dan berperilaku positif
  4. Menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa (Tiongkok)
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Opini

KPK Bobrok, DPR Menari, Jokowi Beraksi

Published

on

Oleh: Ninoy N. Karundeng
Ketua PSI DKI Jakarta
Saya dan publik awam selama ini terkecoh. Saya bersama para seniman dulu membela KPK. Mati-matian. Bersama Arswendo Atmowiloto, Sys NS, Djadjang S. Noer, para rektor, mahasiswa, duduk bersama dengan pimpinan KPK – mendukung ditangkapnya Setya Novanto. Namun, ternyata kami, kita tidak terlalu benar. Kita tidak melihat KPK dengan jernih. KPK ternyata bobrok.
KPK Gerbong Kereta Reot
Ternyata perang antar kelompok di KPK tidak bisa ditutupi lagi. Model KPK seperti ini sudah lama berlangsung. Ada penasihat KPK. Namun tidak berfungsi. Adanya sinyalemen kekuasaan KPK ada di bagian divisi Penyidikan makin terbukti kebenarannya.
Kasus Novel Baswedan – Novel sendiri sebagai masalah karena mewakili kelompoknya – adalah potret betapa internal KPK terpecah-belah tanpa arah. Catatan tentang penindakan juga memble. Biaya karyawan dan pimpinan KPK yang Rp1 triliun juga tidak sedikit.
Namun prestasinya cuma kecil-kecilan, tangkap tangan sekelas Rp 250 juta si Rommy, atau tangkap tersangka yang digantung kasusnya seperti RJ Lino. Berantakan.
Kasus besar seperti BLBI, Hadi Poernomo, RJ Lino juga, skandal Bank Century sama sekali tidak disentuh. Kasus besar lain seperti E-KTP pun berhenti di Setya Novanto. Keterlibatan pembuat kebijakan besar seperti Gamawan Fauzi tidak tersentuh. Belum lagi kasus-kasus lain ketika KPK ‘sengaja’ kalah melawan misalnya Hadi Poernomo. Caranya?
Ya KPK asal-asalan menetapkan tersangka. Dengan demikian ada lubang jarum kemenangan untuk tersangka. Karena sesungguhnya KPK sudah tahu semua kemungkinan – dan KPK abai tentang hal itu.
Kini Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango telah terpilih menjadi pimpinan KPK. Kegerahan muncul tanpa batas di internal KPK. Bahkan para karyawan KPK serasa menjadi pemilik KPK. Namun, publik seharusnya paham bahwa justru di sinilah masalah besar tentang KPK.
Para karyawan yang nota-bene adalah karyawan bersuara menentang para calon pemimpin KPK. Padahal mereka karyawan lembaga ad hoc. Kelakuan mereka menunjukkan bahwa KPK memang disandera oleh para karyawan yang saling terpecah.
Bahkan muncul faksi-faksi yang disebut faksi Taliban, faksi Nasionalis, lain-lainnya. Artinya di dalam tubuh karyawan KPK bersemayam perpecahan. Bukti perpecahan itu terkuak lebar.
Saut Situmorang gerah dan hengkang, justru ketika Alexander Marwata, rekannya terpilih lagi. Saut dan karyawan KPK menolak Firli Bahuri. Artinya ada perbedaan sikap terhadap Alex dan Firli. Bahkan Firli adalah anak buah Saut dan rekan kerja para karyawan KPK.
Pimpinan KPK gerah dan menuduh Firli melakukan pelanggaran berat. Namun,pelanggaran berat itu tidak diumumkan sampai Firli maju dalam fit and proper test di DPR. Aneh.
Harusnya pecat sejak awal, jauh-jauh sebelum penjaringan dan pemilihan calon KPK. Artinya, perpecahan dan konflik kepentingan di antara para karyawan dan pimpinan KPK.
Pecat dan Batasi Masa Kerja Karyawan KPK
Catatan khusus adalah para karyawan KPK yang sudah menguasai medan KPK harus ditinjau ulang. Salah satunya adalah membatasi masa kerja karyawan KPK. Tujuannya agar mereka tidak mengendalikan KPK, bahkan mengarahkan kasus, memilih kasus, dan administrasi kasus yang bersifat permanen dan dikuasai oleh mereka.
Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri dan kawan-kawan sebaiknya memecat seluruh karyawan yang arogan menolak pimpinan KPK yang baru. Kegilaan subordinasi karyawan KPK. Tak boleh dibiarkan karena akan semakin merusak KPK dari dalam. Bagusnya mereka mundur dari KPK. Karena catatan mereka akan dibuka oleh Pimpinan KPK yang baru. Dari unsur Kepolisian yang selama ini mereka tolak.
DPR dan Presiden Unjuk Gigi 
DPR pun unjuk gigi. Meskipun ada kepentingan – dalam politik selalu ada kepentingan –DPR berkuasa untuk menentukan arah KPK melalui revisi UU KPK. KPK yang berdiri tanpa pengawasan dinilai kebablasan. Buktinya?
Fungsi penyadapan menjadi sesuatu yang tidak terkontrol. Tidak ada laporan dan audit tentang cara dan fungsi penyadapan. KPK menjadi negara dalam negara.
Tanpa laporan sinyalemen penyalahgunaan penyadapan eksklusif – jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar KPK.
Ini urgensi memotong hak eksklusif penyadapan. Apalagi jika benar KPK tersusupi ‘Polisi Taliban’ artinya kaum radikal, maka akan sangat membahayakan negara.
Memahami hal tersebut, Jokowi bertindak. Mendapatkan masukan dari kelompok kecil di Yogyakarta, Jokowi dengan sigap menjelaskan dan bersikap realistis.
KPK yang tanpa pengawasan – ketika kebobrokan dan perpecahan ada di dalam KPK – maka Jokowi pun mengirimkan Surat Presiden untuk membahas Revisi UU KPK. Wujud penyelamatan NKRI dari radikalisme yang sedang diperangi yang disinyalir telah masuk ke dalam KPK.
(Penulis: Ninoy N Karundeng).
Baca Juga :   Deng Xioping dan Muktamar Islam China
Continue Reading

Opini

Slogan Kotaku (Situbondo Kota Santri) di Pinggiran Eks Lokalisasi

Published

on

Rasyuhdi

Oleh: Rasyuhdi

SITUBONDO merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai slogan kota santri, yang saat ini sudah meninggalkan predikat sebagai kota tertinggal.
Berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor 79 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 31 Juli 2019, Kabupaten Situbondo telah terlepas dari status daerah tertinggal.

Bumi sholawat nariyah atau biasa juga dikenal dengan Situbondo Kota Santri, saat ini tengah mengalami banyak perubahan dan tidak sedikit pula pemuda pemudi kita saat ini lebih memilih hijrah selepas mondok atau sekolah di Situbondo, lalu pergi melancong dan belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan perubahan yang tidak akan didapat di sana.

Apa kurang bagus identitas kita?
Bicara identitas kembali lagi ke slogan di atas, Situbondo yang terletak di timur Pulau Jawa bagian utara yang mempunyai banyak pesantren dan ribuan santri yang menetap di kota itu, secara harfiyah Kota Situbondo memang sudah layak dengan slogan tersebut melihat maraknya masyarakat yang gemar bersholawat bersama lagi banyaknya pesantren dan santri di daerah tersebut. Akan tetapi masih pantaskah saat ini menyandang slogan tersebut? Apa perlu di ganti? Atau kalian mempunyai argumentasi lain, dan tetap setuju dengan slogan tersebut? Tentunya kita semua punya sudut pandang yang berbeda.

Slogan dan identitas di suatu daerah, tentu saling berkaitan antara satu dan yang lain, kita pahami saja Situbondo secara slogan atau dikenal juga dengan istilah moto atau semboyan yang di setiap daerah biasa dikenal tagline dan identitas suatu daerah seperti Situbondo Kota Santri, yang memang di daerah tersebut dari dulu sudah banyak santri dan ulama terkemuka, sehingga tidak perlu diherankan lagi, akan tetapi bagaimana cara kita memahami identitas itu sendiri?

Baca Juga :   Apakah Survei Litbang Kompas Berpolitik?

Kita pahami dulu makna identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Jika dipahami dari makna itu sendiri, suatu daerah itu mempunyai ciri-ciri yang khas, dan jati diri yang susah dimiliki oleh kelompok lainnya. Daerah yang mempunyai jati diri itu bangga kepada ciri khas yang dimiliki daerah tersebut.

Banyak kita temui dari kalangan generasi muda di Situbondo yang lebih memilih kota tetangga dari pada kotanya sendiri, sehingga ketika sudah melanjutkan studinya atau bekerja di daerah luar, lantas lupa untuk menggangkat tanah kelahirannya sendiri, sehingga membuat identitas kota ini semakin hilang, dengan banyaknya cendikiawan muda yang lebih senang berkarir di luar dari pada di kota sendiri.

Akan tetapi kita tidak bisa hanya memandang dari sisi satu generasi saja, masih banyak warga yang juga berkontrbusi untuk mengangkat dan mempertahakan identitas kita. Seperti kritik pedas yang sering kali di lontarkan oleh kalangan advokasi yang berada di daerah Situbondo.

Siapa sangka identitas Situbondo itu hanya bisa hilang karena masyarakatnya, pemerintah daerah pun juga bisa dibilang lebih parah mengikis identitas itu semua, dikarenakan beberapa kebijakan yang tidak ujung tuntas, sama halnya dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 27 tahun 2004, tentang Larangan Praktik Postitusi di Kabupaten Situbondo, bukan kali pertama, beberapa tempat eks porstitusi di daerah tersebut di razia oleh Satpol PP dan mendapati banyak pekerja yang masih aktif dan tak sedikit yang tertangkap dan terindetifikasi HIV/AIDS.

Sungguh lemahnya kebijakan itu yang sudah hampir lima belas tahun dengan kepala pemerintah dua periode tidak dapat mengentaskan pokok permasalahan di daerah yang berslogan (Situbondo Kota Santri) Islami.

Baca Juga :   Margarito Kamis: “KPK Bukan Subjek Angket, Itu Tafsir Liberal”

Ganti Slogan dengan kota Ludruk
Pokok permasalahan yang juga menyebabkan krisis identitas kita adalah para elite politik dan pejabat publik, yang kurang antusiasnya dalam menyapa warganya yang berada di daerah terpencil, tidak perlu membawa sembako dan uang, cukup para penguasa hadir di tengah masyarakat saja itu sudah cukup untuk melihat kondisi kita yang berada di pelosok desa, jadi para elite akan lebih paham keadaan kita seperti apa, bukan hanya berdiam menjadi penonton, ketika sudah ada keributan di sosial media dan dibantu oleh teman-teman advokasi, baru dari pihak Pemkab mau hadir di tengah-tengah itu.

Hal semacam itu yang membuat masyarakat di Situbondo kehilangan teladan dan panutan dari sosok pemimpin. Jangan sampai pemimpin di Situbondo dilanda eforia korup yang tak lain untuk memperkaya diri sendiri dan tidak peduli dengan kondisi rakyat yang semakin melarat dan hidup di taraf garis kemiskinan.

Ketika rakyat sudah tidak satu pemikiran dengan pemerintah daerah tak sedikit pula pro dan kontra yang akan terjadi, karena slogan saat ini dirasa tidak selaras dengan identitas yang ada di Situbondo, dikarenakan masih banyaknya tempat eks porstitusi yang beroperasi, sehingga banyak netizen yang seringkali melontarkan kata kalau Situbondo adalah Kota Ludruk, memang tidak bisa menafikan keberadaan tempat itu yang seolah-olah pokok permasalahanya memang tidak bisa di selesaikan oleh pemerintah daerah, sehingga kepada marwah Situbondo itu sendiri bisa mengkerucut, karena banyaknya orang luar yang mengenal Situbondo hanya kepada tempat eks porstitusi tersebut.

Jika memang slogan (Situbondo Kota Santri) tersebut tetap layak di sandang oleh kota Situbondo, seharusnya pemerintah bisa menepis isu terkait beroprasinya tempat semacam itu dan melakukan kebijakan yang lebih intensive dalam menangani hal serupa, agar netizen di situbondo tidak menganggap (situbondo kota ludruk) pemerintah hanya mengikuti dalang seperti yang ada dalam pementasan ludruk.

Baca Juga :   PR Pendidikan Indonesia Masih Besar, Ini Tanggung Jawab Bersama

Jangan sampai slogan kota santri berada di pinggiran tepat eks lokaliasasi atau terkontaminasi oleh hal tersebut, hanya karena pemerintah daerah kurang maksimal dalam menjaga marwah Kota Situbondo, lantas kita semua juga turut melupakan jati diri leluhur kita yang sudah bersusah payah membangun ini semua, jangan sampai mindset kita berubah kepada kota tercinta, meskipun banyak orang luar yang mengenal tempat eks lokalisasi di situbondo kita harus tetap bersinergitas dalam mengenalkan kembali marwah situbondo yang sebenarnya, dan lagi teruntuk generasi bonus demografis saat ini, jangan sampai kita mengabaikan itu semua karena perubahan situbondo ada di kita generasi penerus bangsa. **

Penulis adalah santri asal Situbondo yang sedang menempuh pendidikan di Nanjing Universty

Continue Reading

Opini

Siapa Bilang Presiden Jokowi Tidak Punya Uang?

Published

on

Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng / Net

DALAM beberapa waktu terakhir beragam spekulasi menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak punya uang, dan tidak akan mampu membiayai pemerintahannya sampai dengan akhir tahun ini. Logika dibangun berdasarkan kondisi penerimaan negara yang stagnan, utang jatuh Tempo yang besar dan beban subsidi BBM, listrik, BPJS, yang besar. Konon beban APBN tersebut selalu ditutupi dengan utang baru. Namun ditengah situasi global yang buruk, pemerintah sudah mulai kesulitan mendapatkan utang.

Sinyal akan adanya resesi datang dari pemerintah sendiri. Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa resesi sudah datang. Menko perekonomian Darmin Nasution dan Wapres Jusuf Kalla mengingatkan siklus krisis 10 tahun yang terjadi dalam tahun tahun mendatang.

Dalam laporan McKinsey and Company, disebutkan bahwa korporasi di Australia, Cina, Hong Kong, India, dan termasuk Indonesia menanggung utang jangka panjang lebih dari 25 persen dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5. Khusus untuk Indonesia, utang jangka panjang dengan ICR kurang dari 1,5 mencapai 32 persen.

Selain itu, tingkat utang Indonesia yang menggunakan mata uang asing berada di angka 50 persen, jauh di atas rata-rata di negara-negara yang proporsinya hanya sebesar 25 persen. Tingginya utang dengan denominasi asing tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang.

Untuk mengatasi masalah keuangan negara, pemerintah mulai mewacanakan Tax Amnesty jilid II, sebagai tindak lanjut atas kegagalan tax amnesty jilid I. Namun proposal Indonesia kepada global ini tampaknya dipandang bukan jawaban untuk menyongsong era keterbukaan informasi keuangan tahun 2021 mendatang. Tax amnesty justru dipandang akan berdampak semakin merebaknya “peternakan” uang kotor dalam ekonomi.

Miskin Selamanya Atau Kaya Mendadak

Memang kalau dilihat sepintas beban APBN makin lama makin besar. Utang jatuh Tempo mencapai lebih dari Rp 400 triliun, subdisi BBM, LPG, listrik, mencapai Rp. 130 triliun, konon dikatakan subsidi untuk BPJS dapat mencapai Rp 80 triliun, dana pendidikan dipatok 20 persen dari APBN, dana desa dipatok 1 miliar per desa, dana kesehatan dipatok dalam jumlah tertentu. Akibatnya APBN sama sekali tak punya kemampuan dalam membiayai pembangunan. Bahkan untuk menutup kewajiban utang dalam tahun tahun mendatang sepertinya tidak akan sanggup.

Baca Juga :   Deng Xioping dan Muktamar Islam China

Namun kalau dilihat secara komprehensif sebetulnya uang Indonesia sangat luar biasa besarnya. Uang itu tidak ada di atas meja, namun di belakang meja, uang itu tersimpan ditempat tempat yang gelap, uang itu beredar secara ilegal (Back office) membiayai ekonomi, keuangan dan perdagangan. Uang itu tidak tersentuh oleh regulasi pajak, UU keuangan, dan bahkan tidak tersentuh oleh hukum hukum dan lembaga lembaga penegak hukum.

Berapa besar uang tersebut? Swiss bank mengumumkan bahwa uang orang Indonesia yang tersimpan di swiss tersebut mencapai Rp 7.000 triliun. Diperkirakan uang yang tersimpan di Singapura mencapai Rp. 4000 triliun. Presiden Jokowi mengaku bahwa beliau memegang nama nama orang Indonesia yang menyimpan uangnya secara ilegal di luar negeri dalam rangka menghindari pajak dan berputar sebagai uang hasil kejahatan keuangan. Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro, konon katanya juga mengatasi keberadaan rekening orang Indonesia di Luar negeri tersebut.

Presiden Jokowi hanya butuh satu langkah saja, yakni menyita uang tersebut dan dikembalikan ke Indonesia, dikelola negara sebagai sumber dana pembangunan, bukan hanya pembangunan Indonesia, namun juga ASEAN, Asia dan bahkan dunia. Dengan kekuatan dana yang mencapai Rp. 11 ribu triliun maka Indonesia dapat membuat bank investasi baru, bank infrastruktur baru, bank internasional sebagai modal pembangunan dunia yang didasarkan pada prinsip prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Menjalankan Mutul Legal Assitance (MLA)

Langkah presiden Jokowi sedang ditunggu. Bank bank internasional tempat uang tersebut disimpan sudah membuka diri kepada pemerintah Indonesia. Bank bank tesebut juga khawatir terhadap masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari terkait dengan uang haram yang mereka pegang. Sudah banyak pejabat keuangan Eropa, swis, Jerman yang harus meringkuk di penjara akibat tuduhan memfasilitasi penggelapan pajak dan pencucian uang. Mereka sadar bahwa era ICT, keterbukaan informasi, akan menjadi masalah jika masih tetap memyembunyikan uang hasil kejahatan keuangan.

Baca Juga :   PR Pendidikan Indonesia Masih Besar, Ini Tanggung Jawab Bersama

Tahun 2021 adalah era keterbukaan informasi keuangan, baik pribadi maupun bank tidak ada lagi yang dapat menutup keberadaan uang haram. Mereka juga sedang berhadapan dengan pidana yang berat jika tetap bermain main dengan uang tersebut. Era yang berlangsung secara bersamaan dengan Tsunami digitalisasi akan menbuat tak ada satu manusia pun dapat menyembunyikan kebutuhannya bahkan keinginannya.

Berbagai negara sedang melalukan perburuan pada uang haram, Amerika Serikat secara aktif memburu orang orang yang melalukan penggelapan pajak dari negara tersebut. China sedang menggolkan UU extradisi sebagai alat untuk memburu para pelaku kejahatan keuangan untuk diadili di Tiongkok. Intinya pemilik uang dan penyimpan uang dalam ancaman internasional, terbuka sekarang atau masuk Penjara.

Langkah Presiden bukan tax amnesty jilid II tapi menerapkan Mutual Legal Assitance (MLA) yang telah ditandatangani di ASEAN, dan telah ditandatangani secara bilateral antara Indonesia dengan Swis. MLA akan membuka ruang bagi penyitaan seluruh uang haram yang disimpan di luar negeri hasil kejahatan keuangan. Berbeda dengan tax amnesty yang memgembalikan uang haram pada pemiliknya, sedangkan MLA adalah mengembalikan uang kepada negara yang mengadili kasus kejahatan keuangan yang terjadi di negara tersebut di masal lalu.

Jika Pak Presiden Jokowi mau, (karena kalau tidak mau bisa dituduh melindungi penjahat keuangan) maka tentu Indonesia akan kaya mendadak, jangankan satu ibukota, sebanyak 30 ibukota baru bisa dibangun presiden Jokowi, masalah defisit APBN, Defisit BPJS, subsidi BBM, LPG, Subsidi Listrik, utang LN, hanyalah upil yang menempel di hidung, hanya butuh jari kelingking untuk menyingkirkannya. [***]

Oleh: Salamuddin Daeng
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi AEPI

Continue Reading
Loading…