Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Pemda Hanya Anggarkan Rp 775 Juta Untuk Baju Dinas DPRD Bekasi

Published

on

Bekasi, Realitarakyat.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp755 juta untuk pakaian dinas 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi baru yang terpilih pada Pemilu 2019. Anggaran itu akan dipergunakan untuk menyediakan enam jenis pakaian.

“Anggaran tersebut untuk pengadaan enam jenis pakaian dinas dewan baru,” kata Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Karya Taruna Uno di Cikarang, Senin (24/6/2019).

Uno menyatakan, anggaran tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan telah disepakati bersama melalui pengesahan draf APBD. “Kalau untuk persiapan pelantikan dewan baru, kami hanya mempersiapkan pakaian dinas serta kelengkapan kebutuhan atribut anggota DPRD,” katanya.

Dia merinci, setiap pakaian dinas yang akan dipakai anggota DPRD itu dianggarkan sebesar Rp2,5 juta. Artinya, untuk enam pakaian dialokasikan sebesar Rp15 juta untuk satu anggota DPRD. Atau sebesar Rp750 juta untuk 50 anggota DPRD.

Enam jenis pakaian tersebut di antaranya, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pelantikan, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), pakaian adat, pramuka, dan olahraga.

Kemudian, sisa anggaran sebesar Rp5 juta juga akan digunakan untuk kelengkapan seragam dewan. Mereka akan mendapatkan pin dengan harga masing-masing sebesar Rp100 ribu.

“Jadi nantinya para anggota DPRD terpilih dialokasikan satu jenis seragam sebesar Rp2,5 juta, angka tersebut seluruhnya sama untuk enam jenis dengan seragam lainnya,” ungkapnya.

Apabila mengacu pada masa jabatan periode tahun 2014-2019, pelantikan anggota DPRD saat itu dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014 namun untuk periode lima tahun ke depan, Uno belum mendapatkan informasi kapan anggota DPRD terpilih bakal dilantik.

“Kami memang belum ada jadwal kapan anggota DPRD akan dilantik, namun untuk persiapannya sudah kami lakukan,” katanya.

Baca Juga :   Akibat Musim Hujan, Pembangunan Run Way Bandara Tebelian terkendala

Pihaknya sudah menyebar undangan kepada para anggota terpilih untuk melakukan pengukuran seragam dinas.

“Persiapan untuk para anggota DPRD kami sudah mulai menjalankan pengukuran dan saat ini dari komunikasi yang kami bangun serta melalui surat undangan sudah 37 anggota dewan yang melakukan pengukuran,” kata Uno.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menetapkan satupun anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih hasil Pemilu 17 April 2019 karena masih menunggu hasil sidang Persengketaan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

“Saya sih melihat itu sebetulnya tidak masalah karena mungkin Sekretariat DPRD patokannya adalah akhir masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019 pada 5 Agustus mendatang sehingga harus ada persiapan yang dilakukan untuk pelantikan dan lainnya,” kata Jajang.

Sementara pihaknya tetap mengacu regulasi PKPU Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Yang jelas kita sudah menghadap pimpinan dewan dan sudah kita sampaikan kaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi, termasuk adanya PHPU di Kabupaten Bekasi meskipun tidak dialami semua calon dan partai. Kalau persiapan itu sudah dilakukan, artinya ya Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi selangkah lebih maju,” katanya lagi.(Ujang S)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

PMI Dirikan Posko Kesehatan untuk Bantu Korban Kabut Asap Riau

Published

on

Riau, Realitarakyat.com – Dalam rangka membantu korban kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di beberapa tempat di Provinsi Riau, Palang Merah Indonesia (PMI) mendirikan posko kesehatan.

Kepala Markas PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli mengatakan, posko kesehatan itu dirikan di Markas PMI Provinsi Riau, dan juga berkoordinasi dengan PMI kabupaten dan kota untuk melakukan upaya respons dengan mendistribusikan masker kepada masyarakat yang terdampak langsung kabut asap karhutla.

Pihaknya juga sudah mendistribusikan ribuan masker PMI kabupaten maupun kota yang berada di bawah jajaran PMI Provinsi Riau, serta membagikan masker N95 untuk para petugas di lapangan.

Segala bentuk pelayanan di posko kesehatan diberikan secara gratis sebagai antisipasi banyaknya masyarakat yang mengalami permasalahan gangguan kesehatan karena terpapar kabut asap karhutla yang kondisinya saat ini mengkhawatirkan.

“Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, dan berdampak pada kesehatan warga, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menderita ISPA maupun kesulitan bernafas,” kata dia.

Amrina mengatakan PMI provinsi, kabupaten, dan kota saat ini terus mengoptimalkan semua pelayanan antisipasi kabut asap karhutla, mulai dari ikut terlibat dalam proses pemadaman, pembagian masker gratis, posko kesehatan, serta mendorong pembuatan sarana ruang sehat bebas asap. [ipg]

Baca Juga :   Hibahkan Tanah dan Bangunan, Pemko Tanjungbalai Bisa Terkena Gratifikasi
Continue Reading

Daerah

Kabut Asap, Puskesmas Siaga 24 Jam

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Puskesmas di Provinsi Riau beroperasi selama selama 24 jam, untuk bersiaga melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu sebagaimana keterangan pers resmi dari Kementerian Kesehatan Minggu (15/9/2019).

Menurut pernyataan itu, seluruh masyarakat terdampak asap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa dikenakan biaya.

“Satgas kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Seluruh puskesmas sekarang adalah posko tempat mengadu seluruh masyarakat Riau yang terkena ISPA,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Dia menyatakan Gubernur Riau juga telah menginstruksikan kepada 15 kabupaten-kota/kota di Provinsi Riau untuk melakukan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Bahkan hari ini Satgas Kesehatan mengoperasikan tiga ambulans yang siap sewaktu-waktu dihubungi di nomor 119 selama 24 jam,” kata Edy.

Selain Puskesmas, Dinas Kesehatan Riau mewajibkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta di Pekanbaru untuk melayani masyarakat terdampak karhutla. “Masyarakat yang terdampak karhutla wajib dilayani tanpa pungutan biaya satu rupiah pun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menurut Mimi, Rumah sakit harus menyediakan ruangan evakuasi yang aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ruang evakuasi juga tersedia di seluruh Puskesmas yang sudah disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan Riau telah membagikan lebih dari 700 ribu masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan di delapan titik di Pekanbaru, yaitu di depan kantor gubernur, simpang Harapan Raya, Rumbai, Kubang, Pattimura dan lainnya.

Menurut catatan Dinas Kesehatan terjadi peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan kasus ISPA. Hingga tanggal 11 September 2019, Dinkes Riau mencatat 9.931 kunjungan kasus ISPA.

Berdasarkan data Kemenkes, efek buruk paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada balita. PSC 119 membawa pasien seorang balita ke RSUD Arifin Ahmad dengan kondisi tubuh demam, batuk pilek, dan mata merah berair.

Baca Juga :   Masyarakat Pertanyakan Kelulusan Direktur PD Aneka Usaha Kualo Jadi Tenaga PPPK

Pasien balita mendapat pemeriksaan kesehatan, nebulizer dan cek darah di laboratorium. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak menyebutkan pasien menderita ISPA.

Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. [ipg]

Continue Reading

Daerah

Asap Kendaraan dan Bongkar Muat Batu Bara Penyumbang Polusi Cirebon

Published

on

Cirebon, Realitarakyat.com – Asap kendaraan bermotor dan aktivitas bongkar muat batu bara menjadi penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hal itu berdasarkan hasil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, yang melakukan pengukuran kualitas udara setiap dua kali dalam setahun yaitu pada saat musim kemarau dan juga musim hujan.

“Yang paling besar menyumbang polusi udara itu merupakan asap kendaraan bermotor,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cirebon Jajang Yaya Suganda di Cirebon seperti yang ditulis, Minggu (15/9/2019).

Belum lagi, kata dia, angin kencang yang biasa melanda wilayah Kota Cirebon saat kemarau membuat kadar debu yang beterbangan meningkat. Sehingga menambah polusi udara semakin tinggi dibandingkan dengan musim hujan. Karena pada saat itu batu bara basah dan tidak menimbulkan debu.

“Setiap musim kemarau pasti ada peningkatan polusi terutama di sekitar pelabuhan, dimana di situ ada aktivitas bongkar muat batu bara,” ujarnya.

Yaya memastikan dari hasil pengecekan dan pemantauan jajarannya, kadar debu yang diterbangkan tidak terlalu parah mencemariKarena udara di Kota Cirebon.

“Dalam setahun kita melakukan uji kualitas udara yaitu pada musim kemarau dan hujan,” katanya. [ipg]

Baca Juga :   Saat Mencari Ikan, Warga Banyumas Tewas Terseret Air
Continue Reading
Loading…