Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Diduga Terima Suap PLTU Riau-1

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir didakwa memberikan fasilitas dan rekomendasi ke sejumlah pihak untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1 yang berujung pada suap.

Dalam dakwaan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sofyan disebut memfasilitasi mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Blackgold Natural, Johannes B Kotjo, dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, terkait proyek PLTU tersebut. Selain itu, Sofyan mengetahui Eni dan Idrus akan menerima suap dari Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 itu.

“Sofyan Basir dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Padahal terdakwa mengetahui Eni Saragih Maulani dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang sebagai imbalan dari Johannes Budisutrisno Kotjo,” tegas jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, (24/6/2019).

Dari beberapa pertemuan dan pembahasan yang difasilitasi Sofyan, Kotjo kemudian memberi Rp4,75 miliar kepada Eni dan Idrus untuk pemulusan proyek PLTU Riau-1. Pemberian ini dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Sofyan diduga turut berperan untuk memuluskan praktik dugaan suap tersebut lantaran proyek PLTU Riau-1.

“Padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan supaya melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata Jaksa Lie.

Menurut jaksa, proyek PLTU Riau-1 rencananya akan dikerjakan oleh perusahaan konsorsium, yakni anak usaha PT PLN, PT Pembakit Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural, dan China Huadian Engineering Company.

Jaksa menyebutkan Sofyan memfasilitasi praktik itu dengan menghadiri pertemuan-pertemuan bersama Eni, Kotjo, dan Idrus dalam memuluskan proyek senilai US$900 juta itu.

Pertemuan itu dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya di rumah Setya Novanto, Hotel Mulia Senayan, Hotel Fairmount Jakarta, dan kantor kerja Sofyan di PLN. Dalam pertemuan itu terdapat sejumlah pembahasan soal proyek PLTU Riau-1.

Baca Juga :   KPK Legowo ,Polri Bentuk Densus Tipikor

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pihak di antaranya Supangkat Iwan Santoso yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, dan Nicke Widyawati yang saat itu juga menjabat sebagai petinggi perusahaan setrum itu.

Atas perbuatannya Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UU Otda Dianggap Pemicu Kerusuhan Papua

Published

on

Ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa (tengah) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.

Demikian pendapat ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa dalam acara diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“Zaman Orba (orde baru) pemerintahan yang ada sentralistis tetapi begitu reformasi lahirlah otonomi daerah, semua diserahkan kepada daerah. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,” kata Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.

“Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   KPK Belum Nyatakan Uang 10 Juta Laporan Gratifikasi Menag
Continue Reading

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Pengamat: Bukti Link Berita Sangat Lemah Di MK
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   ORI Temukan Adanya Mal administrasi Soal Pergantian Kepala BP Batam,DPR Minta Hentikan
Continue Reading
Loading…