Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

LIRA Minta Rakyat Terima Putusan MK dan Bersatu Pasca Pilpres

Published

on

Malang,Realitarakyat.com. – Meski pilpres 17 April 2019 masih menyisakan masalah dengan terjadinya kerusuhan pada 21 – 22 Mei lalu, namun rakyat harus sadar konstitusi dengan menerima hasil putusan sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 928/6) mendatang.

Demikian antara lain rekomendasi Rapimnas LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), yang dipimpin Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dalam Rapimnas tersebut HM. Yusuf Rizal  didampingi Wapres Bidang OKK dan Hukum, Irham Maulidy, Sekjen, Mustakim Ishak, Sekab Tuti Tukiyati, Pendiri Mayjend TNI (Purn) Arief Siregar dan Pembina, KH. Zainuddin Husnie.

Rapimnas LSM LIRA berlangsung di Batu, Malang, pada 19-21 Juni 2019 lalu, dan lima rekomendasi politiknya adalah:

Pertama, mendukung pemerintahan Jokowi dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera untuk mencapai Indonesia kuat dan maju.

Kedua, menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan demi terciptanya Indonesia yang damai, aman dan tentram diatas perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maupun perbedaan pilihan pada Pilpres 2019, serta bisa menerima apapun keputusan MK atas putusan hasil sengketa Pilpres tersebut, rakyat harus siap menerima kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.

Ketiga, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu melawan penyebaran berita bohong (Hoax), radikalisme, anti toleransi, penggunaan narkoba serta tindakan penyalahgunaan wewenang (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merugikan bangsa. Lira mendesak pemerintah hukum mati koruptor kakap dan miskinkan para koruptor.

Keempat, meminta Presiden Jokowi untuk melibatkan Civil Society Organization (CSO) dalam pengawasan maupun pendampingan dana desa untuk meminimalisir terjadi kebocoran, transparansi pengelolaan, efektifitas penggunaan anggaran maupun penyalahgunaan dana desa. Sebab, dana desa rawan penyalahgunaan karena lemahnya pengawasan.

Baca Juga :   The President Center Pastikan Jokowi – Ma’ruf Amin Menang Pilpres

Kelima, meminta kepada pemerintah agar mampu menurunkan tingginya harga tiket pesawat udara yang mencekik rakyat, serta dapat menghambat lajunya pembangunan dan ekonomi nasional, maupun peningkatan kemajuan sumber daya manusia (SDM) yang kini menjadi prioritas Presiden Jokowi. Serta menghapuskan bagasi berbayar di luar ketentuan yang memberatkan konsumen.

“Lima hasil rekomendasi politik Rapimnas LSM LIRA tersebut akan kami disampaikan kepada pemerintah terkait, termasuk Presiden Jokowi, Kementerian Perhubungan, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), instansi terkait dan tentu saja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pembina yang menaungi Ormas (LSM LIRA) yang Tidak Berbadan hukum sesuai UU Keormasan 17 Tahun 2013,” tegas Yusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga menjabat Waketum Bidang OKK DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu.

Seperti diketahui LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) didirikan HM. Jusuf Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2005 dan berhasil meraih Rekor Muri tahun 2009 hingga kini, sebagai satu-satunya LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Indonesia (34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota). (mm)

 

 

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

BW Merasa KPK Sedang Diluluhlantakkan

Published

on

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Sejumlah rangkaian polemik dari revisi Undang Undang dan pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah dipertontonkan di publik saat ini, dinilai sebagai upaya meluluhlantakan institusi anti-rasuah.

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan Capim KPK terasa menyengat. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tidak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata Bambang.

Dikatakan, banyak tuduhan miring terhadap DPR dan presiden terkait proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi. Bahkan, ia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari proses penghancuran kehormatan KPK.

“Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan Presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi,” kata dia.

“Pertanyaannya, fit and proper test Capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” kata pria yang karib disapa Mas BW ini.

Merujuk pada pernyataan ‘Save KPK, Save Indonesia’ yang kerap dilontarkan berbagai pihak. Jika KPK sudah tidak bisa diselamatkan, apa itu juga berarti Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi pula?

“Kalau begitu, bisa kita ucapkan selamat datang otoritarianisme?” kata BW.

BW meyakini bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” kata dia.

Baca Juga :   The President Center Pastikan Jokowi – Ma’ruf Amin Menang Pilpres

“Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengkorupsi Indonesia?” kata BW. [ipg]

Continue Reading

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Jazuli: Fraksi PKS DPR RI Ingin Bangun Konsolidasi Yang Kuat Dengan Umat

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   DPD Minta Pemerintah Perhatikan 173 Calon Daerah Pemekaran

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading
Loading…