Connect with us

Politik

LIRA Minta Rakyat Terima Putusan MK dan Bersatu Pasca Pilpres

Published

on

Malang,Realitarakyat.com. – Meski pilpres 17 April 2019 masih menyisakan masalah dengan terjadinya kerusuhan pada 21 – 22 Mei lalu, namun rakyat harus sadar konstitusi dengan menerima hasil putusan sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 928/6) mendatang.

Demikian antara lain rekomendasi Rapimnas LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), yang dipimpin Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dalam Rapimnas tersebut HM. Yusuf Rizal  didampingi Wapres Bidang OKK dan Hukum, Irham Maulidy, Sekjen, Mustakim Ishak, Sekab Tuti Tukiyati, Pendiri Mayjend TNI (Purn) Arief Siregar dan Pembina, KH. Zainuddin Husnie.

Rapimnas LSM LIRA berlangsung di Batu, Malang, pada 19-21 Juni 2019 lalu, dan lima rekomendasi politiknya adalah:

Pertama, mendukung pemerintahan Jokowi dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera untuk mencapai Indonesia kuat dan maju.

Kedua, menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan demi terciptanya Indonesia yang damai, aman dan tentram diatas perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maupun perbedaan pilihan pada Pilpres 2019, serta bisa menerima apapun keputusan MK atas putusan hasil sengketa Pilpres tersebut, rakyat harus siap menerima kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.

Ketiga, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu melawan penyebaran berita bohong (Hoax), radikalisme, anti toleransi, penggunaan narkoba serta tindakan penyalahgunaan wewenang (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merugikan bangsa. Lira mendesak pemerintah hukum mati koruptor kakap dan miskinkan para koruptor.

Keempat, meminta Presiden Jokowi untuk melibatkan Civil Society Organization (CSO) dalam pengawasan maupun pendampingan dana desa untuk meminimalisir terjadi kebocoran, transparansi pengelolaan, efektifitas penggunaan anggaran maupun penyalahgunaan dana desa. Sebab, dana desa rawan penyalahgunaan karena lemahnya pengawasan.

Baca Juga :   Menkopulhukam: Penghambat Pemilu akan Diproses Hukum

Kelima, meminta kepada pemerintah agar mampu menurunkan tingginya harga tiket pesawat udara yang mencekik rakyat, serta dapat menghambat lajunya pembangunan dan ekonomi nasional, maupun peningkatan kemajuan sumber daya manusia (SDM) yang kini menjadi prioritas Presiden Jokowi. Serta menghapuskan bagasi berbayar di luar ketentuan yang memberatkan konsumen.

“Lima hasil rekomendasi politik Rapimnas LSM LIRA tersebut akan kami disampaikan kepada pemerintah terkait, termasuk Presiden Jokowi, Kementerian Perhubungan, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), instansi terkait dan tentu saja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pembina yang menaungi Ormas (LSM LIRA) yang Tidak Berbadan hukum sesuai UU Keormasan 17 Tahun 2013,” tegas Yusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga menjabat Waketum Bidang OKK DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu.

Seperti diketahui LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) didirikan HM. Jusuf Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2005 dan berhasil meraih Rekor Muri tahun 2009 hingga kini, sebagai satu-satunya LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Indonesia (34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota). (mm)

 

 

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending