Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Kota Tanjung Balai Belum Terima Dana Kelurahan 2019

Published

on

TANJUNG BALAI, Realitarakyat.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai belum menerima dana bantuan kelurahan. Akibatnya, 31 kelurahan yang ada di Kota Tanjung Balai merasa tidak nyaman kerja karena dicurigai warga telah menyalahgunakan dana untuk kelurahan tersebut.

“Sampai saat ini, kita belum menerima dana kelurahan dari pusat. Untuk lebih jelas, tanyakan langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Tanjung Balai. Hampir setiap hari ada saja warga yang datang hanya menanyakan dana kelurahan,” kata Fitra Adi, Lurah Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai, Senin (24/6).

Kabag Humas dan Protokol Setdakot Tanjung Balai, Darwansyah Merta Wijaya mengaku, dana bantuan kelurahan itu belum diterima Pemkot Tanjung Balai. Pemkot masih melakukan pembenahan perangkat kelurahan sebagai persiapan untuk menerima kucuran anggaran kelurahan dari Pusat.

“Setahu saya, dana kelurahan untuk Tanjung Balai belum cair karena Pemkot belum memiliki dana pendamping termasuk perangkat di kelurahan. Pemkot masih melakukan pembenahan perangkat di kelurahan agar jangan terjadi penyimpangan pengelolaan dana itu,” ujar Darwansyah.

Keterangan lain mengatakan, dana kelurahan 2019 telah dikucurkan Pusat April lalu. Pengelolaannya mirip Alokasi Dana Desa (ADD). Ada 8.212 kelurahan di Indonesia yang mendapatkan dana itu dari Pemerintah Pusat yang dimasukan dalam postur Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Informasi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana yang diterima masing-masing kelurahan berbeda-beda. Besarnya berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan dan sangat perlu ditingkatkan.

Untuk kategori baik 2.805 kelurahan dan mendapatkan Rp 352,9 juta. Untuk kategori perlu ditingkatkan 4.782 kelurahan, masing-masing kelurahan menerima Rp 370,1 juta, kategori sangat perlu ditingkatkan 625 kelurahan dan masing-masing mendapatkan Rp 384 juta. Sayangnya, dana bantuan kelurahan itu belum sampai di Tanjung Balai. (ign)

Baca Juga :   Antisipasi Tahanan Kabur, Kapolres Langsa Koordinasi Dengan Kalapas Langsa
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

PMI Dirikan Posko Kesehatan untuk Bantu Korban Kabut Asap Riau

Published

on

Riau, Realitarakyat.com – Dalam rangka membantu korban kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di beberapa tempat di Provinsi Riau, Palang Merah Indonesia (PMI) mendirikan posko kesehatan.

Kepala Markas PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli mengatakan, posko kesehatan itu dirikan di Markas PMI Provinsi Riau, dan juga berkoordinasi dengan PMI kabupaten dan kota untuk melakukan upaya respons dengan mendistribusikan masker kepada masyarakat yang terdampak langsung kabut asap karhutla.

Pihaknya juga sudah mendistribusikan ribuan masker PMI kabupaten maupun kota yang berada di bawah jajaran PMI Provinsi Riau, serta membagikan masker N95 untuk para petugas di lapangan.

Segala bentuk pelayanan di posko kesehatan diberikan secara gratis sebagai antisipasi banyaknya masyarakat yang mengalami permasalahan gangguan kesehatan karena terpapar kabut asap karhutla yang kondisinya saat ini mengkhawatirkan.

“Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, dan berdampak pada kesehatan warga, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menderita ISPA maupun kesulitan bernafas,” kata dia.

Amrina mengatakan PMI provinsi, kabupaten, dan kota saat ini terus mengoptimalkan semua pelayanan antisipasi kabut asap karhutla, mulai dari ikut terlibat dalam proses pemadaman, pembagian masker gratis, posko kesehatan, serta mendorong pembuatan sarana ruang sehat bebas asap. [ipg]

Baca Juga :   HUT Bhayangkara, Polsek Seruway Bangun Rumah Mualaf
Continue Reading

Daerah

Kabut Asap, Puskesmas Siaga 24 Jam

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Puskesmas di Provinsi Riau beroperasi selama selama 24 jam, untuk bersiaga melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu sebagaimana keterangan pers resmi dari Kementerian Kesehatan Minggu (15/9/2019).

Menurut pernyataan itu, seluruh masyarakat terdampak asap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa dikenakan biaya.

“Satgas kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Seluruh puskesmas sekarang adalah posko tempat mengadu seluruh masyarakat Riau yang terkena ISPA,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Dia menyatakan Gubernur Riau juga telah menginstruksikan kepada 15 kabupaten-kota/kota di Provinsi Riau untuk melakukan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Bahkan hari ini Satgas Kesehatan mengoperasikan tiga ambulans yang siap sewaktu-waktu dihubungi di nomor 119 selama 24 jam,” kata Edy.

Selain Puskesmas, Dinas Kesehatan Riau mewajibkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta di Pekanbaru untuk melayani masyarakat terdampak karhutla. “Masyarakat yang terdampak karhutla wajib dilayani tanpa pungutan biaya satu rupiah pun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menurut Mimi, Rumah sakit harus menyediakan ruangan evakuasi yang aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ruang evakuasi juga tersedia di seluruh Puskesmas yang sudah disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan Riau telah membagikan lebih dari 700 ribu masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan di delapan titik di Pekanbaru, yaitu di depan kantor gubernur, simpang Harapan Raya, Rumbai, Kubang, Pattimura dan lainnya.

Menurut catatan Dinas Kesehatan terjadi peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan kasus ISPA. Hingga tanggal 11 September 2019, Dinkes Riau mencatat 9.931 kunjungan kasus ISPA.

Berdasarkan data Kemenkes, efek buruk paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada balita. PSC 119 membawa pasien seorang balita ke RSUD Arifin Ahmad dengan kondisi tubuh demam, batuk pilek, dan mata merah berair.

Baca Juga :   Antisipasi Tahanan Kabur, Kapolres Langsa Koordinasi Dengan Kalapas Langsa

Pasien balita mendapat pemeriksaan kesehatan, nebulizer dan cek darah di laboratorium. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak menyebutkan pasien menderita ISPA.

Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. [ipg]

Continue Reading

Daerah

Asap Kendaraan dan Bongkar Muat Batu Bara Penyumbang Polusi Cirebon

Published

on

Cirebon, Realitarakyat.com – Asap kendaraan bermotor dan aktivitas bongkar muat batu bara menjadi penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hal itu berdasarkan hasil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, yang melakukan pengukuran kualitas udara setiap dua kali dalam setahun yaitu pada saat musim kemarau dan juga musim hujan.

“Yang paling besar menyumbang polusi udara itu merupakan asap kendaraan bermotor,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cirebon Jajang Yaya Suganda di Cirebon seperti yang ditulis, Minggu (15/9/2019).

Belum lagi, kata dia, angin kencang yang biasa melanda wilayah Kota Cirebon saat kemarau membuat kadar debu yang beterbangan meningkat. Sehingga menambah polusi udara semakin tinggi dibandingkan dengan musim hujan. Karena pada saat itu batu bara basah dan tidak menimbulkan debu.

“Setiap musim kemarau pasti ada peningkatan polusi terutama di sekitar pelabuhan, dimana di situ ada aktivitas bongkar muat batu bara,” ujarnya.

Yaya memastikan dari hasil pengecekan dan pemantauan jajarannya, kadar debu yang diterbangkan tidak terlalu parah mencemariKarena udara di Kota Cirebon.

“Dalam setahun kita melakukan uji kualitas udara yaitu pada musim kemarau dan hujan,” katanya. [ipg]

Baca Juga :   MSB Siap Majukan Buol Tolitoli
Continue Reading
Loading…