Connect with us

Opini

Secuil Harapan Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Published

on

Oleh :
H Anhar Nasution
Politisi Partai Berkarya.

DRAMA cerita unit sidang Mahkamah Konstitusi (MK) begitu gamblang di tonton jutaan rakyat Indonesia. Secara kasat mata dan pendengaran sumbang, kita sangat mudah mendengar dan mencernanya yakni dimana letak kebohongan dan keberpihakan, dimana rekayasa kata-kata sumbang dilontarkan para pakar dan ahli hukum yata negara.
Rasanya anak kecil mengetahui bahwa sangat terang berderang drama kebohongan dipertontonkan para pakar hukum yang lazim disebut ahli ketatanegaraan dan ahli IT.

Bahkan kalau ditanya, saya mungkin orang yang dari awal kurang percaya dengan lembaga peradilan ini. Karena itu, wajar saja kalau banyak jika orang yang berpikir demikian.

Lihat sajalah komposisi hakimnya. Sementara tidak ada satu institusi juga punya keberanian untuk melawan petahana yang tengah berkuasa. Apakah hakim-hakim MK mempunyai keberanian untuk itu. Artinya, memutuskan yang benar itu adalah benar dan salah itu ya, salah?

Pada sisi lain, kita masih berharap kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila ditengarai telah terjadi pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan tugas KPU.

Sekelompok elemen masyarakat telah menemukan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU dan mengadukannya kepada DKPP. Namun, KPU tidak menghadiri undangan DKPP bersidang 20 Juni 2019 tanpa pemberitahuan. Apa yang dilakukan KPU ini jelas sekali komisioner lembaga penyelenggara pemilu ini menganggap remeh DKPP.

Kita menyaksikan bagaimana bobroknya kinerja KPU dalam menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp24 triliun untuk mempersiapkan Pemilu kali ini sudah demikian vulgar.

Baca Juga :   MENGGUGAT PERNYATAAN ALMUZAMMIL YUSUF DARI PERSPEKTIF DAPIL

Kevulgaran itu dapat dilihat mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan tidak diselesaikan sampai terlaksananya pemilu. Belum lagi pembuatan perangkat pemilu yang asal jadi, seperti kotak suara dari kardus yang terkesan disengaja untuk dijadikan masaalah.

Banyak pengaduan masyarakat antara lain:

1. Anggaran yang besar, namun hasilnya lebih buruk dari pemilu sebelumnya.
2. Banyak korban petugas KPPS baik yang meninggal maupun sakit tanpa pengusutan.
3. Website resmi KPU yang terus menuai masalah.
4. Situng KPU yang berubah-ubah tanpa penjelasan, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.
5. Bimbingan Teknis yang sangat kurang didapat masyarakat.
6. DPT penuh masalah.

Laporkan elemen masyarakat kepada DKPP, bukan hal yang luar biasa, tetapi menjadi sebuah keharusan mengingat hampir setiap persoalan yang disampaikan kepada KPU, tidak diselesaikan dengan tuntas.

Jika kita amati dari sidang MK dalam beberapa hari terakhir, terlihat jelas KPU gamang, sampai-sampai Majelis Hakim menyebut “KPU suka ngeles dan tidak proporsional dan profesional dalam menyelesaikan persoalan yang ada”

Rekomendasi Bawaslu sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan manual, bahwa “situng dinyatakan salah dan pemberian bintang pada NIK NKK dan tanggal lahir pemilih di DPT oleh KIP DKI kepada KPU DKI”.

Namun, tidak ada sanksi yang jelas (real) kepada KPU karena Bawaslu tidak punya ‘gigi’ untuk menjatuhkan sangsi kepada KPU ini salah satu kacau atau rancunya keberadaan Lembaga Negara di Negara Kita.

Bagaimana dengan DKPP bisa tidak menyidangkan KPU dengan benar dan objektif, serta akan memberikan solusi Objektif bagi Bangsa ini wallahualambilsawwaf.

Seandainya dengan temuan dan laporan masyarakat ini, DKPP memberikan sanksi maksimal dengan pemberhentian Ketua KPU dan Komisioner yang diberi peringatan keras, tentu ceritanya akan lain.

Baca Juga :   Impor Beras dan Nasib Petani

Hanya kepada lembaga ini harapan terakhir masyarakat untuk mendapat atau memperoleh keadilan dan kebenaran. Masyarakat sudah sangat mahfum bahwa KPU ini yang menjadi sumber kegaduhan pilpres kali ini.

Namun, jika DKPP tidak mampu memberi rasa keadilan tersebut, akan menjadi kontra produktif bagi lembaga ini dan bisa DKPP kehilangan kredebilitasnya dimata masyarakat.

Lebih jauh, akibatnya masyarakat akan antipati pada semua lembaga Negara dan Lembaga pemerintah, rakyat menjadi apatis. Jika di suatu negeri rakyatnya sudah apatis, tunggulah kehancuran Negeri itu.

Saat ini rakyat hanya tinggal berharap kepada DKPP dan harapan tinggi kepada Majelis Hakim MK. Dan, terakhir kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa seluruh rakyat Indonesia berdoa dan berharap semoga Keadilan dan Kebenaran akan terwujud di Negrri ini Aamiinnn

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending