Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ragam

KPW STN NTB Minta KPK dan Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Jagung di NTB

Published

on

Ketua KPW STN NTB Irfan

Mataram, Realitarakyat.com – Ketua KPW STN NTB Irfan meminta KPK dan Penegak Hukum lainnya agar mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi Pengadaan bantuan bibit jagung Tahun 2018 – 2019 Dinas pertanian NTB dengan nilai anggaran Rp.64 miliar.

Keguatan anggaran tersebut yang terdiri dari pengadaan bibit jagung Rp.22 miliar, Bibit Padi Rp.15 miliar, Pengadaan Irigasi tetes Rp.22 miliar, pengadaan hand traktor dan pompa air Rp. 9 miliar.

Irfan mengatakan, anggaran tersebut sangat menakjubkan untuk pengembangan produktifitas di sektor pertanian.

Akan tetapi lanjut Irfan, semua masyarakat petani disetiap daerah di Provinsi NTB, jika setiap kali ada pendistribusian bantuan bibit, pestisida dan alsintan menjadi hal yang lumrah setiap tahun terjadi penyimpangan, mulai dari distribusi bantuan bibit yang tidak sesuai dengan permintaan petani yang sudah mengajukan calon petani calon lahan (CPCL) sampai dengan bantuan alsintan yang tidak tepat sasaran dan baru-baru ini dihilangkan oleh beberapa oknum Dinas Pertanian di Kab.Bima.

Pada Tahun 2018 program swasembada pangan menjadi prioritas di Dinas Pertanian NTB, di Kabupaten Bima terjadi kejanggalan di mulai dari usulan kelompok tani yang tidak sesuai dengan permintaan CPCL yaitu varietas bibit jagung bisi 18, namun yang direalisasikan virietas bibit jagung premium 919, Biosed, Bisi 2, Bima Uri, dan Bima Super.

Di Kabupaten Sumbawa untuk masa tanam Bulan Oktober – Maret 2018-2019 Bantuan Bibit Jagung dengan nilai anggaran Rp.22 Miliar juga menjadi salah satu dari 9 Kota dan Kabupaten di NTB yang mendapatkan pendistribusian bibit jagung yang dipihak ketigakan oleh Dinas Pertanian NTB melalui PPK kepada Pihak PT.Benindo Perkasa Utama, bantuan bibit jagung dengan jenis varietas JH 27 diniliai tidak memenuhi standar kualitas untuk ditanam, terbukti pertumbuhan di lapangan hanya memenuhi 10% saja, dan bantuan bibit ini.

Baca Juga :   Ini Alasan Sistem Ganjil Genap Diperluas

Dan pada bulan mei Perusahaan telang mengeluarkan surat dengan Nomor : 001/BPU-NTB/V/2019 permohonan maaf sekaligus mengembalikan dan menggantikan bibit yang tidak sesuai dalam spek kontrak tersebut dengan permintaan petani yang di distribusikan pada tanggal 13 Maret 2019, Sehingga menggantikan dengan varietas HJ 21 Agritan sebanyak 30.000 kg.

“Pada dasarnya, jika dalam juklak dan juknisnya dipahami dengan seksama, maka tidak akan mungkin terjadi berulang-ukang kali kesalahan ini, karna di dalam juklak dan juknis setiap bibit jagung yang akan di distribusikan harus memilki standar lisensi dari Balai Pengawasan dan Sertifikat benih pertanian (BPSBP), sehingga tidak perlu lagi ada uji coba laboraturium pada saat pelaksanaan pendistribusian.artinya bibit yang di distribusikan sudah menjadi barang yang siap di tanam dengan standar yang legalitas yang jelas. Apalagi ada bibit jagung yang dikembalikan karena tidak layak ditanam.” Ucap Irfan sesuai rilis yang diterima Realitarakyat.com, Sabtu (22/6/2019).

Irfan juga mengatakan , jika melihat persoalan ini berulang-ulang dari tahun ke tahun, maka ini pasti di indikasikan memilki niat kejahatan untuk merugikan petani dan Negara.

Bayangkan saja di Kab. Sumbawa Benih tersebut HJ 27 tidak memenuhi syarat tumbuh sebanyak 85%, dari semula varietas JH 27 Sesuai kontrak memiliki volume 45.000 kg, akhirnya terdapat yang tidak lulus uji sebanyak 44.220 kg. Rinciannya untuk areal 15.000 hektar MK 1, Untuk areal 13.755 hektar MK 2, untuk MK 1 dengan luas 10.000 hektar berasal dari bantuan provinsi rinciannya 7.000 hektar atau 105 ton untuk varietas HJ 21 dan 3.000 hektar atau 45 ton varietas HJ 27.

Jika di hitung kerugian petani mencapai ratusan miliaran dengan melihat kondisi dilapangan porsentase pertumbuhan bibit jagung yang didistribusikan hanya pertumbuhan mencapai 10%, dan jika di hitung kerugian Negara dari proyek pengadaan bibit jagung tersebut, bibit jagung yang terpakai hanya sebanyak 780 kg, untuk di Kabupaten Sumbawa saja, belum lagi di hitung di sembilan kota dan kabupaten di NTB.

Baca Juga :   Potong Kerbau Pertanda Pesta Adat Bobby - Kahiyang Ayu Dimulai

Untuk keterlambatan waktu mendistribusikan bibit saja petani tidak mungkin akan dapat menanam, Apalagi terjadi pengembalian dan pergantian bibit jagung dalam waktu dan musim yang telah berlalu, padahal kultur lahan petani di NTB sebagian besar petani musiman yang mengandalan tadah hujan, jika musimnya sudah terlewatkan/selesai, maka petani tidak akan dapat menanam lagi, dan menunggu musim tanam berikutnya di bulan September smapai dengan bulan Desember 2019.

“Jika kejadian ini terus terulang, maka hukumnya Serikat Tani Nasional NTB akan meaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karna di dalamnya terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan negara, ” Ucapnya.

Selain itu Irfan juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda dan kaum tani bersatu untuk menuntut beberapa masalah, Antaralain :

1. Mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bibit Jagung Tahun 2018/2019 di Dinas Pertanian NTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.Meminta Negara dalam hal ini Pemprov.NTB untuk menggati rugi petani jagung yang diKab/Kota se NTB.

3. Meminta KPK dan TP4D untuk serius dalam menyelidiki kasus indikasi tindak pindana korupsi proyek pengadaan Bibit Jagung dan Alsintan Tahun 2018/2019.

4. Pemprov NTB segera mengevaluasi jajaran instansi dan oknum OPD di Dinas Pertanian NTB dan Perusahaan Pemenang Tender yang terindikasi Tindak Pindana Korupsi Proyek Pengadaan Bibit Jagung.

Kaum Tani harus melawan, tidak cukup untuk bersabar menunggu nasib beruntung, maka mari berjuangan merebut bersama-sama kesejahteraan yang berkeadilan.(Es)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ragam

Kecelakaan APV di Tol Jagorawi Tewaskan Tiga Orang

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi Km 36 arah Jakarta, Minggu (15/9/2019), sekitar pukul 08.30 WIB menelan korban jiwa.

Dalam peristiwa itu, tiga orang penumpang Minibus Suzuki APV tewas, dan tiga lainnya luka berat.

Kabar tersebut sebagaimana disampaikan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri saat dikonfirmasi.

Menurut dia, hasil penyelidikan sementara penyebab kecelakaan akibat kendaraan APV warna hitam itu mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, sehingga mobil oleng kemudian terguling.

“Informasi sementara jumlah korban yang meninggal dunia ada 3 orang. 3 orang luka berat,” kata Fadli.

Ketiga jasad korban sudah dibawa ke RSUD Ciawi, sedangkan untuk 3 orang yang luka berat dievakuasi ke Rumah Sakit EMC Sentul

Saat ini, jalur tol Jagorawi KM 36 sudah aman dan dapat dilintasi kendaraan. Bangkai kendaraan pun sudah dievakuasi ke Unit Laka Lantas Ciawi.

Dari video rekaman yang tersebar di media sosial, para penumpang mobil berplat nomor F 1196 FH tersebut terpental keluar hingga bergelimpangan di badan jalan tol. [ipg]

Baca Juga :   Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Enam Orang Tewas
Continue Reading

Ragam

Anies Klaim Perluasan Ganjil Genap Berefek Positif

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid baswedan / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor lewat plat nomor kendaraan berdasarkan angka (ganjil genap), yang sejak Senin lalu diperluas, sudah memiliki efek positif.

Demikian klaim Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mengaku perluasan aturan ganjil genap berdampak pada peningkatan pengguna transportasi umum.

“Oh iya tentu efektif dampaknya. Paling sederhana lihat statistik yang menunjukan perubahan positif. Jumlah penumpang transportasi umum meningkat sampai satu juta kemarin,” kata Anies.

“Itu artinya masyarakat kita memang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kita ingin ini bertahan terus, kalo itu bisa bertahan terus, maka insyaAllah kondisi kemacetan di Jakarta akan menurun.”

Sementara terkait polusi udara, ia menyebut hal itu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga ia tak bisa menjamin kualitas polusi udara DKI Jakarta akan membaik.

“Begini, polusi udara itu faktornya banyak. Bahkan di pagi hari (dini hari) tidak ada lalu lintas pun polusi udara bisa tinggi, padahal harusnya kosong,” kata Anies.

Menurut dia, dalam mengukur dan menilai kualitas polusi udara, termasuk di Jakarta juga, tak bisa dalam satu waktu saja.

“Mengukur polusi udara itu cukup unik. Jadi kalau mengukur itu bukan hanya satu waktu, jam sekian kemudian dikatakan baik-buruk, itu rata-ratanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Salah satu instruksinya ialah melakukan perluasan kawasan ganjil genap di Ibukota.

Perluasan ganjil genap dengan disertai penindakan, telah berlaku pada 9 September 2019 lalu di 25 ruas jalan.

Ganjil genap diterapkan dua sesi yakni pagi pukul 06:00-10:00 WIB dan petang pada pukul 16:00-21:00 WIB, kecuali Sabtu-Minggu serta hari libur nasional. [ipg]

Baca Juga :   Ini Alasan Sistem Ganjil Genap Diperluas
Continue Reading

Ragam

HAM Indonesia Kutuk Aksi Premanisme Oknum KPK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Aksi protes yang digelar oleh Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019), berjalan sesuai rencana.

Demikian disampaikan Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, Asep Irama, dalam keterangan kepada redaksi.

Massa aksi yang berjumlah sekira 500 orang dengan satu mobil komando tertib tiba di lokasi sekira pukul 01.45 WIB. Sebagaimana lazimnya unjuk rasa, kata Asep, koordinator lapangan dan koordinator nasional HAM-I melakukan orasi bergiliran. Orasi yang disampaikan memuat sejumlah poin tuntutan. Semuanya berjalan normal dan kondusif.

Dalam orasi, HAM-I mendukung dan mengapresiasi DPR untuk merumuskan Revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kajian komprehensif, Revisi UU KPK samasekali tidak ada tendensi mengamputasi dan melemahkan lembaga antirasuah, tetapi justru menguatkan.

“Kemudian, HAM-I juga mengucapkan selamat atas dipilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua beserta empat komisioner KPK 2019-2023,” kata dia.

Dalam poin tuntutan lain yang kemudian menjadi musabab aksi berjalan ricuh adalah meminta KPK mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. HAM-I, kata dia, meminta secara baik-baik kepada pihak KPK untuk menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut.

“Pasalnya, dalam hemat kami, sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai oleh rakyat, Wadah Pegawai KPK tidak berhak ‘mensabotase’ KPK dengan menutupi atribut lembaga rakyat tersebut,” kata dia.

Menutupi logo KPK dengan kain hitam yang dilakukan WP KPK justru kelihatan tidak etik. Setelah polemik UU KPK dan seleksi Capim KPK, usaha untuk menutupi logo KPK dengan kain hitam oleh WP KPK sendiri hanya bertendensi politis.

“Biarkan logo KPK dilihat publik. KPK tidak pernah mati hanya karena polemik; KPK akan tetap menjadi kawahcandradimuka pemberantasan tindak rasuah di Indonesia. Kenapa harus ditutupi?” kata Asep.

Baca Juga :   Hari Pertama Operasi Patuh Jaya, Sepeda Motor Paling Banyak Melanggar

Perwakilan KPK, lanjutnya, mestinya menemui massa protes di luar gedung yang dijaga ketat aparat kepolisian. Protes ini mesti tersalurkan secara baik-baik melalui komunikasi antar muka. Namun, permintaan dan tuntatan HAM-I beserta sejumlah massa aksi tidak ‘diindahkan’ oleh WP KPK. Karena itu, massa mulai merengsek ke depan, terjadi aksi hadang-hadangan dengan pihak kepolisian.

Suasana aksi, lanjutnya, terpantau makin memanas. HAM-I lalu mengutus 10 orang perwakilan dari massa untuk masuk ke ruang lobi gedung KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut. Keputusan ini diambil mengingat tidak ada respons baik atas permintaan dan tuntutan massa aksi kepada KPK.

“Karena itu, 10 orang tersebut bukan samasekali massa penyusup sebagaimana diberitakan di beberapa media.”

Namun demikian, HAM-I sangat menyesalkan praktik premanisme yang dilakukan oleh beberapa oknum KPK kepada massa aksi, terutama 10 orang yang hendak mencopot kain hitam tersebut. Dalam pantauan HAM-I yang memang terlibat dan ada di lapangan, oknum KPK sengaja memprovokasi, menyulut amarah, bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan memukuli massa aksi. Suasana pun menjadi chaos, rusuh tak bisa dikendali.

“Aparat kepolisian kemudian mengamankan beberapa dari massa aksi yang tersulut emosi. Gas air mata ditembaki berkali-kali. Kemelut tersulut dan sempat terjadi aksi saling lempar antar massa dan polisi. Semua kejadian ini susah dikendali,” kata Asep.

Atas kejadian itu, HAM-I mengambil sikap dengan mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum KPK. Kemudian, meminta KPK bertanggungjawab atas kejadian ricuh tersebut, dan HAM-I akan menempuh jalur hukum dan meminta polisi menangkap oknum KPK yang merusuh, memprovokasi, melakukan aksi kekerasan.

“Meminta pihak kepolisian untuk menyita rekaman kamera CCTV di gedung KPK sebagai bukti premanisme oknum KPK. Meminta media massa tidak menuliskan kronologi dan fakta yang keliru. Mendesak KPK segera menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK sebagai simbol negara,” kata dia.

Baca Juga :   Soal Pemilihan Wagub, Anies Tidak Ingin Intervensi

Bila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, HAM-I akan kembali melakukan aksi di depan gedung KPK dengan jumlah massa lebih banyak. [ipg]

Continue Reading
Loading…