Connect with us

Nasional

Tingkatkan Mutu Belajar, PBNU Minta Sertifikasi Guru Dievaluasi

Published

on

Jakarta,REalitarakyat.com. – Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB (Proses Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi di Indoensia.

Problem akut ini sangat sulit diatasi, sehingga banyak guru yang berkualitas menumpuk di satu tempat atau satu sekolah dan menimbulkan istilah sekolah favorit. Terutama di kabupaten/kota dan kota besar lainnya.

Sementara para guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak yang bermasalah dengan cara mengajarnya, alias tidak bermutu. Munculnya istilah ‘Schooling without learning’ (bersekolah tapi tidak belajar) adalah karena banyak guru yang tidak memenuhi standar mutu belajar. Seperti diinginkan oleh standar pendidikan nasional.

Banyak anak-anak berangkat dari rumahnya ke sekolah dengan niat belajar, tapi sampai di sekolah mereka tidak diajari dengan baik dan benar karena mutu gurunya jauh di bawah standar. Karenanya muncul istilah ‘schooling without learning’ tadi.

“Nah, kebijakan zonasi ditujukan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan itu. Terutama dari segi bagaimana caranya membagi guru-guru yang bagus mutunya dipindah ke daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah,” tegas Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidowi, Jumat (21/6/2019) .

Jika guru yang menjadi salah satu sasaran utama dari kebijakan zonasi, tak lain karena dari delapan standar nasional pendidikan (SNP), maka kondisi gurulah yang memegang peranan penting untuk maju dan tidaknya lembaga pendidikan. “Artinya, kalau standar-standar pendidikan nasional yang lain kurang memadai, dengan guru bermutu, maka sekolah dan sistem pembelajarannya akan berjalan dengan baik,” kata Masduki.

Untuk itu lanjut Masduki, jika kebijakan ini berjalan mulus, tahapan-tahapan pemindahan para guru yang bagus-bagus ke berbagai daerah yang wilayahnya masih dalam jangkauan administrasi otonomi daerah bisa mengatasi kesenjangan tersebut .

Baca Juga :   Nitizen Sebut Dahnil Azhar Simanjuntak Disebut Mirip Vicky Prasetyo

“Jadi, problem utama dari sistem zonasi ini adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional. Sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional tanpa kualitas guru yang memadai,” ungkapnya.

Menurut Masduki, guru yang bermutu tidak seimbang dengan banyak murid yang hendak belajar di kelas. Hal itu diperkuat dengan banyaknya lembaga bimbingan belajar di luar sekolah, sekaligus menandakan banyaknya murid belajar,tapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru tersebut.

Selanjutnya kebijakan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tapi gagal total karena para guru yang sudah lolos sertifikasi tidak pernah dievaluasi, tidak pernah diberikan tantangan untuk meningkatkan prestasi.

“Negara juga tidak menyiapkan sistem evaluasinya sehingga sertifikasi guru itu bisa dikatakan gagal total jika dilihat dari segi tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” jelas Masduki.

Kebijakan sertifikasi hanya merangsang para guru untuk mengikuti proses sertifikasi dengan berbagai cara. Termasuk menghalalkan segala cara, demi menyejahterakan dirinya karena honor sertifikasi itu sangat menjanjikan. “Para guru yang ikut proses sertifikasi tak banyak yang berniat untuk meningkatkan prestasi dirinya sebagai guru profesional. Yang ada kebanyakan adalah mengejar kesejahteraan,” tambah Masduki kecewa.

Konsekuensinya, setelah lolos sertifikasi para guru hanya menikmati gajinya dan menjadi kelompok kelas menengah baru dengan ‘life style’ baru seperti bermobil dan seterusnya. Sementara cara mengajar mereka tetap tak bermutu sehingga murid menjadi korban.

Dengan demikian , kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan banyak manfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Baca Juga :   Ketua DPR Minta Umat Jaga Perdamaian Jelang Tahun Politik

Karena itu, semua butuh konsistensi untuk menjalankan program-programnya. “Butuh waktu lama dan cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus kualitas guru dengan mengevaluasi sertifikasi guru,” pungkasnya.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending