Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Tingkatkan Mutu Belajar, PBNU Minta Sertifikasi Guru Dievaluasi

Published

on

Jakarta,REalitarakyat.com. – Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB (Proses Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi di Indoensia.

Problem akut ini sangat sulit diatasi, sehingga banyak guru yang berkualitas menumpuk di satu tempat atau satu sekolah dan menimbulkan istilah sekolah favorit. Terutama di kabupaten/kota dan kota besar lainnya.

Sementara para guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak yang bermasalah dengan cara mengajarnya, alias tidak bermutu. Munculnya istilah ‘Schooling without learning’ (bersekolah tapi tidak belajar) adalah karena banyak guru yang tidak memenuhi standar mutu belajar. Seperti diinginkan oleh standar pendidikan nasional.

Banyak anak-anak berangkat dari rumahnya ke sekolah dengan niat belajar, tapi sampai di sekolah mereka tidak diajari dengan baik dan benar karena mutu gurunya jauh di bawah standar. Karenanya muncul istilah ‘schooling without learning’ tadi.

“Nah, kebijakan zonasi ditujukan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan itu. Terutama dari segi bagaimana caranya membagi guru-guru yang bagus mutunya dipindah ke daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah,” tegas Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidowi, Jumat (21/6/2019) .

Jika guru yang menjadi salah satu sasaran utama dari kebijakan zonasi, tak lain karena dari delapan standar nasional pendidikan (SNP), maka kondisi gurulah yang memegang peranan penting untuk maju dan tidaknya lembaga pendidikan. “Artinya, kalau standar-standar pendidikan nasional yang lain kurang memadai, dengan guru bermutu, maka sekolah dan sistem pembelajarannya akan berjalan dengan baik,” kata Masduki.

Untuk itu lanjut Masduki, jika kebijakan ini berjalan mulus, tahapan-tahapan pemindahan para guru yang bagus-bagus ke berbagai daerah yang wilayahnya masih dalam jangkauan administrasi otonomi daerah bisa mengatasi kesenjangan tersebut .

Baca Juga :   OSO: Radikalisme Ancaman bagi Ideologi Pancasila

“Jadi, problem utama dari sistem zonasi ini adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional. Sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional tanpa kualitas guru yang memadai,” ungkapnya.

Menurut Masduki, guru yang bermutu tidak seimbang dengan banyak murid yang hendak belajar di kelas. Hal itu diperkuat dengan banyaknya lembaga bimbingan belajar di luar sekolah, sekaligus menandakan banyaknya murid belajar,tapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru tersebut.

Selanjutnya kebijakan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tapi gagal total karena para guru yang sudah lolos sertifikasi tidak pernah dievaluasi, tidak pernah diberikan tantangan untuk meningkatkan prestasi.

“Negara juga tidak menyiapkan sistem evaluasinya sehingga sertifikasi guru itu bisa dikatakan gagal total jika dilihat dari segi tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” jelas Masduki.

Kebijakan sertifikasi hanya merangsang para guru untuk mengikuti proses sertifikasi dengan berbagai cara. Termasuk menghalalkan segala cara, demi menyejahterakan dirinya karena honor sertifikasi itu sangat menjanjikan. “Para guru yang ikut proses sertifikasi tak banyak yang berniat untuk meningkatkan prestasi dirinya sebagai guru profesional. Yang ada kebanyakan adalah mengejar kesejahteraan,” tambah Masduki kecewa.

Konsekuensinya, setelah lolos sertifikasi para guru hanya menikmati gajinya dan menjadi kelompok kelas menengah baru dengan ‘life style’ baru seperti bermobil dan seterusnya. Sementara cara mengajar mereka tetap tak bermutu sehingga murid menjadi korban.

Dengan demikian , kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan banyak manfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Baca Juga :   OSO Minta Rusia Percepat Proyek Kereta Api di Kaltim

Karena itu, semua butuh konsistensi untuk menjalankan program-programnya. “Butuh waktu lama dan cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus kualitas guru dengan mengevaluasi sertifikasi guru,” pungkasnya.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Menteri PUPR Turun Tangan Perbaiki Longsor Di Puncak
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Bambang Soesatyo : Penambahan Kursi Pimpinan DPR Bukan Balas Budi Ke PDIP
Continue Reading

Nasional

Penumpang Pesawat Diimbau Pantau Status Penerbangan

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Meski sejumlah penerbangan ada yang dibatalkan, bandara-bandara Angkasa Pura II saat ini tetap beroperasi, Pembatalan tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor keselamatan.

Sejumlah penerbangan dibatalkan dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. (Foto: ist/net)

“Kami mengimbau kepada para penumpang pesawat agar memperhatikan informasi terkini. Khususnya terkait status penerbangan, menyusul adanya asap yang berpotensi mengganggu jarak pandang penerbangan,” kata VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Yado Yarismano.

Menurutnya, informasi mengenai status penerbangan terkini dapat diketahui dari maskapai yang mengoperasikan penerbangan tersebut. Sejauh ini Lion Air Group telah menginformasikan pembatalan sebanyak 20 penerbangan.

Diantaranya terdapat rute penerbangan di bandara Angkasa Pura II, yang terletak di Sumatera (Kualanamu, Jambi, Pekanbaru) dan Kalimantan (Palangkaraya). Dia menambahkan, personil Angkasa Pura II di seluruh bandara akan menyiapkan segala sesuatunya demi kenyamanan penumpang di terminal.

Khususnya bagi penumpang yang terdampak keterlambatan atau pembatalan penerbangan akibat adanya asap. Angkasa Pura II secara intens juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti AirNav Indonesia, BMKG dan maskapai terkait dengan operasional penerbangan.

“Faktor utama adalah keselamatan dan keamanan penerbangan.  Informasi terbaru akan selalu disampaikan kepada masyarakat dan juga penumpang pesawat,” tandasnya.

Dikatakan, bandara Angkasa Pura II yang ada di Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau masih tetap beroperasi. Namun pihaknya tetap mengimbau agar penumpang pesawat memperhatikan informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan.

Di Sumatera, Angkasa Pura II mengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), Kualanamu (Deli Serdang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Minangkabau (Padang), Sultan Thaha (Jambi), Silangit (Siborong-borong) dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

Sementara itu di Kalimantan, Angkasa Pura II mengelola Bandara Supadio (Pontianak) dan Tjilik Riwut (Palangkaraya). Di Bangka Belitung, Angkasa Pura II mengelola Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang) dan di Kepulauan Riau ada Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).[sas]

Baca Juga :   Menteri ESDM Minta Pemda DIY Sisihkan 2 Persen APBD untuk Bantu Warga Pasang Listrik

 

Continue Reading
Loading…