Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Segera Gelar KLB, Sahat Saragih: SBY Tidak Lagi Jadi ‘Magnet’ Buat Partai Demokrat

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Setelah terdiam sejak digulirkannya reaksi beberapa petinggi Partai Demokrat tentang perlunya penanganan, perbaikan dan penataan segera partai berlambang Bintang Mercy itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan akhirnya angkat suara.

Melalui media, Kamis (20/6), Hinca menyitir isu Kongres Luar Biasa (KLB) tanpa menanggapi anjloknya suara Partai Demokrat 10 tahun terakhir dimana partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ‘terjun bebas’ 10 tahun terakhir termasuk pemilu legislatif 2014 dan 2019.

Pada pemilu 2009, terbukti dengan ‘terjun bebasnya’ perolehan suara pada Pemilu 2019 dan 2014 atau jauh dari perolehan suara pada Pemilu 2009 yang mencapai 20,40 persen.

Kepada awak media, Hinca memastikan tak ada Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih pucuk pimpinan Partai Demokrat sebelum Mei 2020. Partai Demokrat melakukan kongres 2020, sesuai siklus lima tahunan partai.

“Demokrat memiliki siklus lima tahunan yang tertib. Dan, KLB seperti dilontarkan sejumlah kader senior Demokrat tidak pada momentum yang tepat,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Namun, siaran pers Gerakan Moral Penyelamatan (GMP) Partai Demokrat yang dimotori, Max Sopacua, para kader senior menyebutkan bahwa Khittah dan Fitrah Partai Demokrat yang sejatinya adalah Partai Terbuka milik Rakyat dan terlahir dari kekuatan aspirasi dan amanah rakyat, kini telah bergeser.

Demokrat bukan milik perseorangan, keluarga atau kelompok tertentu. Fittrah Demokrat sudah melenceng jauh dan terkesan menjadikan partai ini sebagai Partai Tokoh. Para kader senior juga menyebut, Demokrat selamanya akan lahir, tumbuh dan berkembang seiring dengan denyut nadi dan aspirasi rakyat.

Mencermati, merasakan kondisi real dan obyektif dan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan demokrasi yang sehat, beradab dan perannya dalam pembangunan berkelanjutan, Demokrat harus diselamatkan dan kembali kepada fitrahnya guna mengembalikan kejayaannya.

Baca Juga :   Beredar Isu , Wakapolri Komjen Syafruddin dan TGB M Zainul Majdi Akan Mengisi Jabatan Menpan RB

Pada bagian ini, kata Deklarator Partai Demokrat, Ir Sahat Saragih, tidak ada satu juga pengurus yang berani mengungkapkannya, Mereka hanya berkutat pada isu KLB semata. Padahal niat tulus dari GMP adalah untuk mengembalikan Partai Demokrat pada Kejayaannya semula.

“Saya juga hadir pada konferensi pers itu, dan isu KLB itu hanya dilakukan Jika SBY tidak mampu mengembalikan marwah partai yang sudah kacau balau dan mulai ditinggalkan pengikut setianya,” tegas Sahat.

Sahat dengan tegas mengatakan, SBY tidak lagi menjadi magnet partai seperti pada saat berdirinya PD awal 2000-an. “Apa yang saya katakan pada pembekalan Caleg bahwa SBY tidak lagi menjadi magnet sekarang terbukti. Perolehan suara terus merosot tajam, turun dari 20,40 persen ke 10,19 persen dan pada pemilu lalu 7,77 persen,” kata Sahat.

Ketua Alumni Project Management Universitas Indonesia (PMUI) ini mengatakan, manajemen organisasi Partai Demokrat dalam satu dasawarsa terakhir tidak berjalan sesuai AD/ART, sehingga beberapa ‘petualang politik’ leluasa bermain mengatasnamakan partai dengan statemen-statement menyesatkan.

Dikatakan, bentutan-benturan terhadap AD/ART terjadi dimana-mana tetapi tidak ada yang berani mengoreksinya. Pembentukan lembaga-lembaga partai yang tidak ada dalam AD/ART muncul setiap saat dan sesuka hati.

“Sebagai Deklarator saya merasa terpanggil untuk mengingatkan pada kader terutama pengurus untuk membenahinya. Kenyataannya ? ibarat buang garam ke laut.”

Guna menyelamatkan Partai Demokrat, kata Sahat, SBY harus membuka diri dan bersedia menerima kritik dan saran dari Pendiri dan Deklarator yang miris melihat kondisi partai yang didirikannya tercabik-cabik oleh ulah segelintir orang yang duduk dalam struktur kepengurusan partai. (tanjung)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

BW Merasa KPK Sedang Diluluhlantakkan

Published

on

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Sejumlah rangkaian polemik dari revisi Undang Undang dan pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah dipertontonkan di publik saat ini, dinilai sebagai upaya meluluhlantakan institusi anti-rasuah.

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan Capim KPK terasa menyengat. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tidak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata Bambang.

Dikatakan, banyak tuduhan miring terhadap DPR dan presiden terkait proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi. Bahkan, ia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari proses penghancuran kehormatan KPK.

“Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan Presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi,” kata dia.

“Pertanyaannya, fit and proper test Capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” kata pria yang karib disapa Mas BW ini.

Merujuk pada pernyataan ‘Save KPK, Save Indonesia’ yang kerap dilontarkan berbagai pihak. Jika KPK sudah tidak bisa diselamatkan, apa itu juga berarti Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi pula?

“Kalau begitu, bisa kita ucapkan selamat datang otoritarianisme?” kata BW.

BW meyakini bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” kata dia.

Baca Juga :   Ketua Presidium IPW: Perlu Segera Revisi UU Penggunaan Senjata dan Bahan Peledak

“Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengkorupsi Indonesia?” kata BW. [ipg]

Continue Reading

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Setjen MPR dan BPKP Tandatangani MoU Pengawasan Internal

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   Ketua Presidium IPW: Perlu Segera Revisi UU Penggunaan Senjata dan Bahan Peledak

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading
Loading…