Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Direktur Voxpol Centre: MPR Harus Diperkuat Melalui Amandemen Konstitusi

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ruh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI harus diperkuat melalui amandemen konstitusi agar menjadi lembaga negara yang lebih bermartabat dan dihormati.

Itu mengemuka dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Optimalisasi Tugas dan Wewenang MPR’ di Press Room DPR/MPR/DPD Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/6) dengan pembicara anggota MPR Rambe Kamarulzaman (FPG), Herman Khaeron (Demokrat) dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai, fungsi dengan kewenangan MPR saat pasca Amandemen UUD 1945, sangat lemah. Meski salah satu fungsi MPR memproses pemberhentian presiden, tetapi yang lebih menentukan pemberhentian adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, untuk optimalisasi dan penguatan lembaga MPR dengan jalan memperkuat ruh MPR sehingga bisa menjadi lembaga negara yang lebih bermartabat dan dihormati,” kata Ipang, begitu pria kelahiran Sijunjung, 20 Januari1986 tersebut akrab disapa.

Ruh dan semangat MPR sebetulnya, kata Ipang, ada pada musyarawah dan mufakat. Ke depan MPR seharusnya jangan meninggalkan ruh musyawarah mufakat. Karena ruh musyawarah mufakat adalah ruhnya bangsa ini.

Menangapi apa yang disampaikan Ipang, Herman Khaeron mengatakan bahwa berpendapat, optimalisasi tugas, wewenang, serta penguatan lembaga MPR ke depan tergantung kepada konsensus anggota DPR, fraksi-fraksi di DPR dan anggota DPD. Penguatan MPR bisa dilakukan melalui (revisi) UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) atau amandemen (perubahan) UUD.

Jika dilakukan melalui amandemen UUD, jelas Herman, tugas, fungsi dan kewenangan MPR bisa ditambah. Misalnya menggelar sidang penyampaian pertanggungjawaban presiden yang akan berakhir masa jabatannya.

“Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya menyampaikan laporan pertanggungjawab dihadapan MPR. Jika laporan presiden ditolak, dia tidak boleh lagi mencalonkan diri untuk periode berikutnya. Tetapi pemilihan presiden tetap dilakukan rakyat melalui pemilu,” jelas wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga :   Chairul Tanjung dan Erick Thohir Kandidat Ketua Timses Jokowi – Ma’ruf Amin

Menurut Herman, MPR saat ini tetap sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dibanding lembaga negara lainnya. Contohnya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden. “Sidang Tahunan MPR merupakan bagian dari eksistensi MPR karena mewujudkan satu forum antara DPR dan DPD.”

“Selain itu, tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan tugas MPR untuk menjaga Indonesia berdasarkan Pancasila. Saat ini MPR sedang menggagas untuk mengembalikan garis-garis besar haluan negara,” lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR.

Ditambahkan, optimalisasi dan penguatan MPR ke depan tergantung konsensus yang ada di DPR. Penguatan khusus bisa diberikan kepada MPR yang diwujudkan dalam UU MD3.

Salah satunya, memberikan kewenangan kepada MPR merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara. “Dalam merumuskan kembali UU MD3, DPR bisa memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan semacam GBHN,” kata dia.

Menurut Herman, fungsi dan tugas MPR masih bisa diperluas, tidak seperti yang ada saat ini. “Penguatan itu diserahkan kepada konsensus DPR dan komitmen fraksidi DPR untuk memperkuat sehingga eksistensi MPR semakin diakui dan MPR bisa mengambil keputusan yang strategis untuk bangsa Indonesia,” papar dia.

Penguatan MPR juga bisa dilakukan dengan melakukan amandemen kelima UUD. “Apakah perubahan UUD ini akan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada MPR, tentu sekali lagi dikembalikan kepada anggota DPR/DPD dan konsensus fraksi-fraksi di DPR,” pungkas dia.

Rambe mengatakan, penguatan MPR bisa dilakukan tanpa mengubah UUD. Caranya, dengan merekomendasikan UU khusus tentang MPR sehingga MPR memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban yang jelas.
“Misalnya, aturan tentang jumlah pimpinan MPR. MPR pernah memiliki 11 pimpinan, kemudian berubah menjadi lima pimpinan, dan sekarang delapan pimpinan MPR. “Perlu ada UU khusus tentang MPR,” kata Rambe.

Baca Juga :   Golkar: Kalau SBY – Prabowo Koalisi, Hanya Ada 2 Capres

Soal lain, perlunya Ketetapan MPR soal pelantikan presiden dan wakil presiden. “Selama ini MPR hanya menjadi penonton, bukan melantik. Badan Pengkajian MPR sedang mengkaji perlunya Tap MPR tentang pelantikan pesiden,” ujar Rambe.

Penguatan lain, memberi kewenangan MPR untuk menafsirkan UUD. Sebab, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.
“Selain garis-garis besar haluan negara, MPR juga perlu juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan UUD,” demikian Rambe Kamarulzaman. (tanjung)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

BW Merasa KPK Sedang Diluluhlantakkan

Published

on

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Sejumlah rangkaian polemik dari revisi Undang Undang dan pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah dipertontonkan di publik saat ini, dinilai sebagai upaya meluluhlantakan institusi anti-rasuah.

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan Capim KPK terasa menyengat. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tidak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata Bambang.

Dikatakan, banyak tuduhan miring terhadap DPR dan presiden terkait proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi. Bahkan, ia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari proses penghancuran kehormatan KPK.

“Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan Presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi,” kata dia.

“Pertanyaannya, fit and proper test Capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” kata pria yang karib disapa Mas BW ini.

Merujuk pada pernyataan ‘Save KPK, Save Indonesia’ yang kerap dilontarkan berbagai pihak. Jika KPK sudah tidak bisa diselamatkan, apa itu juga berarti Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi pula?

“Kalau begitu, bisa kita ucapkan selamat datang otoritarianisme?” kata BW.

BW meyakini bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” kata dia.

Baca Juga :   KH. Ma’ruf Amin Bertemu Jokowi di Istana

“Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengkorupsi Indonesia?” kata BW. [ipg]

Continue Reading

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Jalankan Tugas ASN Sesuai Aturan, Prabowo: TNI, Polri Harus Netral, Kawal Pilkada

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   Golkar: Kalau SBY – Prabowo Koalisi, Hanya Ada 2 Capres

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading
Loading…