Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Saksi Prabowo – Sandi di MK Ternyata Tahanan Kota

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Rahmadsyah Sitompul. saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019) malam, ternyata seorang terdakwa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Kemudian terungkap juga bahwa dia berstatus tahanan kota dan menghadiri persidangan di Jakarta tanpa izin dari kejaksaan atau pengadilan setempat.

Hal tersebut diketahui saat dia dicecar pertanyaan oleh Hakim I Dewa Gede Palguna dan tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait.

Dalam persidangan tersebut Hakim Palguna bertanya, kenapa nada suara Rahmadsyah begitu pelan, apakah dia merasa takut atau terancam hadir di ruang sidang.

”Bukan yang mulia. Saya takut karena saat ini saya berstatus terdakwa. Saya kena UU ITE,” jawabnya.

Lalu dia mengatakan menjadi terdakwa karena “membongkar kecurangan pemilu” di Batu bara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, selaku pihak termohon dalam persidangan, menanyakan kasusnya, dan dijawab Rahmadsyah terkait pemilihan bupati Batu Bara Juni 2018, bukan pemilu 2019.

Menurut penelusuran redaksi, Rahmadsyah adalah calon anggota legislatif DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra. Dia juga pernah menjadi anggota tim sukses salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati Batu Bara yang akhirnya kalah.

Status tahanan kotanya terungkap ketika Rahmadsyah dicecar pertanyaan oleh tim hukum Jokowi, dan diketahui dia hadir di persidangan tanpa izin penegak hukum.

Rahmadsyah membenarkan bahwa dia berstatus tahanan kota yang dikeluarkan oleh kejaksaan setempat.

Saat ditanya apakah dia sudah meminta izin kejaksaan untuk hadir di Jakarta, dia menjawab hanya menyampaikan pemberitahuan.

Percakapan itu mengusik Hakim Palguna untuk mengorek informasi lebih jauh.

“Jadi pemberitahuan bahwa Saudara akan menjadi saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi?” tanya hakim.

Baca Juga :   KPK Dalam Waktu Dekat Akan Umumkan Dua Tersangka Baru Kasus E KTP

“Bukan begitu. Saya berangkat ke Jakarta akan menemani orang tua saya sakit, ibu saya,” jawab Rahmadsyah lirih.

Sebelum sampai ke percakapan tersebut, Rahmadsyah juga memancing kekesalan hakim karena hadir di ruang sidang dengan memakai kacamata gelap.

“Saya puji dulu, malam-malam begini masih pakai kacamata hitam,” sindir Hakim Saldi Isra.

Tak paham dengan sindiran tersebut, Rahmadsyah hanya tersenyum dan tidak melepas kacamatanya. Akhirnya dalam lanjutan persidangan, Saldi memerintahkan agar kacamatanya dilepas.

“Jokowi Orang Baik”
Dalam persidangan, Rahmadsyah mengklaim mendapat video tentang seorang oknum polisi Polres Batu Bara bernama Ismunajir yang mengarahkan warga untuk memilih Jokowi dalam sebuah pertemuan.

Video itu menurut keterangannya didapat langsung dari seseorang bernama Fadli yang merekamnya sendiri.

Pertemuan dihadiri sekitar 25 orang di balai desa Guntung, Kecamatan Limapuluh, ujarnya.

Saat ditanya Palguna maksud “mengarahkan” oleh polisi itu, Rahmadsyah mengutip pernyataan Ismunajir: “Bapak Jokowi orang yang baik, yang menjaga keamanan negara ini, seperti itu.”

Rahmadsyah menambahkan polisi itu juga mengatakan “kondisi negara yang aman kalau Jokowi presiden”.

“Yang paling banyak bicara beliau (Ismunajir), saya berharap kalau bisa diputarkan videonya,” ujarnya.(Willi)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

UU Otda Dianggap Pemicu Kerusuhan Papua

Published

on

Ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa (tengah) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.

Demikian pendapat ekonom dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Rizsa dalam acara diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“Zaman Orba (orde baru) pemerintahan yang ada sentralistis tetapi begitu reformasi lahirlah otonomi daerah, semua diserahkan kepada daerah. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,” kata Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.

“Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Novanto Beberkan Alasan Ketidak Hadirannya ke KPK, Berikut 7 Poin Alasannya
Continue Reading

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Besok Penyidik Polri Akan Periksa Kivlan Zen Sebagai Tersangka
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Tolak Hasil Pemilu, Gerindra Siap Tidak Punya Kader di DPRD dan DPR RI
Continue Reading
Loading…