Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Patroli WhatsApp Dilakukan bagi Orang yang Jadi Tersangkja

Published

on

Jakarta,REalitarakyat.com. – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa polisi tidak memiliki cukup tenaga dan teknologi untuk memantau seluruh aplikasi pesan singkat WhatsApp yang jumlah penggunanya sangat banyak di Indonesia.

Polisi baru akan melakukan patroli WhatsApp dalam upaya penegakan hukum, ketika sudah ada tersangka. “Ketika sudah jelas tersangkanya. Tersangka penyebarnya itu salah satu alat buktinya adalah menggunakan fasilitas sarana handphone yang digunakan untuk melakukan viralisasi terhadap konten-konten yang bersifat hoaks, ujaran kebencian, provokatif, dan lain sebagainya,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Menurut Dedi, istilah patroli di WhatsApp tersebut tidak ada, melainkan patroli siber. Polisi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan patroli di dunia maya.

“Itu merupakan langkah mitigasi terhadap akun-akun yang menyebarkan konten hoaks, provokatif, ujaran kebencian, dan mengandung SARA,” ujarnya.

Literasi digital yang dilakukan berbagai lembaga juga termasuk dalam langkah mitigasi. Lalu, jika akun-akun tersebut terus menyebarkan hoaks, polisi akan melakukan upaya penegakan hukum.

“Ketika upaya-upaya mitigasi, pencegahan secara maksimal sudah dilakukan dan akun-akun yang sudah dipantau itu terus melakukan semburan-semburan, berita-berita, atau konten-konten hoaks, maka dilakukan penegakan hukum,” katanya.

Dalam upaya penegakan hukum, penyidik akan menggali alat bukti dari pelaku, misalnya dari media sosial yang digunakan untuk menyebarkan hoaks.

Setelah itu, penyidik akan menggali alat atau medium yang digunakan untuk menyebar hoaks. Jika pelaku menggunakan telepon genggam, penyidik akan mendalami rekam jejaknya melalui Laboratorium Forensik Digital.

“Baru ketemu nanti jejaringnya. Oh selain dia menyebarkan dari media sosial, ternyata dia juga menyebarkan dari WA-nya dia, di WA-WA grup itu. Dari WA-WA grup itu dilihat juga, didalami juga, dianalisa juga, dari WA-WA grup ini siapa yang biasa menyebarkan,” tambah Dedi.

Baca Juga :   Jaksa Sita Ratusan Juta Dari Tangan Konsultan Pengawas 

Karena itu, bisa dimintai keterangan dia sebagai saksi. “Kalau misalkan menyebarkan secara berulang dan jumlahnya cukup signifikan sampai ratusan bahkan ribuan bisa diduga yang bersangkutan juga ikut sebagai buzzer,” pungkasnya.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Ini Harta Bekas Ajudan Wapres Boediono yang Jadi Ketua KPK Baru

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi III DPR RI telah melakukan fit and propert test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Hasilnya, Filri Bahuri mendapatkan suara tertinggi, setelah Komisi III DPR melakukan rapat antar-ketua fraksi.

Diketahui, pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 8 November 1963 itu juga pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono.

Kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sebelum dipercaya sebagai Kapolda Sumsel.

Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh pimpinan KPK terpilih itu?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada saat itu.

Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp18.226.424.386. Adapun rinciannya, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000 yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.

Kemudian harta berupa tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua dengan total Rp 632.500.000. Firli juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386 miliar sehingga total keseluruhan harta kekayaan Firli adalah Rp 18.226.424.386. [ipg]

Baca Juga :   Usai Pemilu, Kejari TTS Tahan Anggota DPRD NTT
Continue Reading

Hukum

Bandar Narkoba di Tambora Diringkus Usai Bertansaksi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Seorang bandar narkoba YN (43), diringkus unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan transkasi sabu di kawasan Jalan Keadilan V Glodok, Tamansari, Jumat malam.

Kapolsek Tambora Komisaris Polisi Iver Son Manossoh mengatakan, pihaknya menerima informasi, tempat kejadian perkara tersebut sering digunakan untuk bertransaksi narkoba.

“Anggota buru sergap melakukan penangkapan ‘undercover,’ dan sesaat tiba di lokasi anggota kami melihat pelaku berinisial YN (43 th) sedang melakukan transaksi jual beli narkoba,” ujar Iver dalam keterangan, Minggu (15/9/2019).

Iver menjelaskan, timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti narkoba 18 paket sabu siap edar dalam sebuah bungkusan plastik.

Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polsek Tambora untuk penyelidikan. Dari tersangka, diperoleh informasi sabu tersebut di beli Rp 2 juta dari seseorang inisial IW (41) yang di kenalnya di Jembatan Lima.

“Oleh tersangka, sabu sekitar 2 gram itu lalu dipecah jadi 30 buah kemasan paket-paket kecil, dan laku terjual sebanyak 12 paket kecil,” ujar Iver.

Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp 330.000, dan 2 unit ponsel untuk melakukan transaksi narkoba.

Iver menambahkan, petugas kepolisian di lapangan masih memburu keberadaan IW sebagai pemasok barang haram tersebut.

Dan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 sub 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009, dengan ancaman minimal 5 Tahun penjara. [ipg]

Baca Juga :   KPK Sebut Bupati Kukar RW Terima Uang Rp 12, 9 Milyar
Continue Reading

Hukum

Ini Tanggapan Menteri LHK Soal Tudingan Rendahnya Penegakan Hukum Kasus Karhutla

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan, sanksi hukum diberikan kepada siapa pun yang terbukti bersalah dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah law enforcement.

Sikap tegas dalam penegakan hukum selama 5 tahun ini, telah membuahkan hasil. Jika masih ada yang membandel, kata Siti, pasti ditindak.

“Melihat persoalan kebakaran hutan dan lahan atau saya lebih suka menyebutnya kebakaran bentang alam atau lansekap atau landscape fire itu tidak bisa dari jauh, me-reka-reka, harus tau betul kondisi lapangan. Mengapa? Karena landscape itu bercirikan waktu dan tempat yang selalu berubah dan sangat berpengaruh membentuknya, serta interaksi antara time and space itu dalam bentuk sosio-kultural, tidak bisa secara linier orang mengatakan apalagi menuding soal adanya kelemahan law enforcement,” ujar Siti Nurbaya, Sabtu (14/9/2019) malam.

Penegasan Menteri Siti ini merespons pandangan yang muncul di ruang publik, baik nasional maupun internasional berkenaan dengan menguatnya intensitas hotspots di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah.

Demikian pula muncul berbagai hoptesis termasuk hal-hal yang bersifat common sense dilontarkan ke ruang publik termasuk tudingan bahwa kebakaran Sumatera karena okupasi ilegal, korupsi dan rendahnya law enforcement.

Dijelaskan Siti, law enforcement merupakan bagian penting dalam bangunan konsep penanganan landcsape fire di Indonesia, selain dari tata kelola kawasan sebagai pencegahan serta livelihood masyarakat, akses bagi masyarakat untuk sejahtera.

Selain law enforcement yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini, katanya, hal yang penting juga adalah tata kelola, termasuk oleh para pemegang ijin. “Ini merupakan aspek penting,” katanya.

Dicontohkan, misalnya pada ijin restorasi ekosistem yang diberikan kepada WWF sebagai pemegang ijin yang ternyata juga mengalani kebakaran berulang di wilayah konsesi ijin tersebut.

Baca Juga :   Polsek Ciracas Dibakar Buntut Dari Pengeroyokan Perwira TNI

Disegel KLHK
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (13/9/2019) telah mengambil sikap tegas dengan melakukan penyegelan terhadap PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT), konsesi Restorasi Ekosistem (RE) WWF-Indonesia, yang berlokasi di Provinsi Jambi, karena terbukti areal konsesi tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Penyegelan tersebut dilakukan oleh KLHK akibat kegagalan perusahaan tersebut dalam menangani karhutla di areal konsesinya itu mulai Agustus 2019.

“Berdasarkan daftar perusahaan yang telah disegel hingga hari ini (14 September 2019) akibat karhutla, PT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK,” ungkap Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam keterangannya, di Jakarta (14/9/2019).

“Karhutla yang terjadi di konsesi PT ABT ini merupakan pengulangan kejadian yang sama pada tahun 2015 lalu, di mana konsesi RE WWF tersebut juga terjadi Karhutla serius,” ujarnya menambahkan.

Sekjen KLHK juga menjelaskan, konsesi PT ABT merupakan areal konsesi RE yang di antaranya bertujuan untuk berperan sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang merupakan bagian utama dari Ekosistem Bukit Tigapuluh seluas seluas 400.000 hektar – atau sekitar 6 kali luas DKI Jakarta – yang merupakan salah satu habitat tersisa harimau dan gajah Sumatera yang terancam punah.

“Hingga data per 14 September 2019, konsesi RE WWF tersebut merupakan satu-satunya konsesi restorasi ekosistem yang disegel oleh KLHK akibat Karhutla,” tegas Bambang.

Menurutnya, KLHK telah menyegel 28 konsesi sawit, termasuk konsesi-konsesi milik perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura, serta 14 konsesi kehutanan, termasuk konsesi RE WWF di dalamnya, karena kasus Karhutla.

Sekjen KLHK menjelaskan, dari 42 konsesi yang telah disegel itu, mayoritasnya berada di Pulau Kalimantan, yakni sebanyak 34 konsesi. Tercatat 26 konsesi yang disegel di Kalimantan Barat dan 8 konsesi di Kalimantan Tengah.

Baca Juga :   KPK Sebut Bupati Kukar RW Terima Uang Rp 12, 9 Milyar

Sementara di Pulau Sumatera, terdapat 5 konsesi yang disegel di Riau, disusul 2 konsesi di Jambi, dan 1 konsesi di Sumatera Selatan. (ndi)

Continue Reading
Loading…