Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

BPK Berikan WDP Laporan KPK dan KPU

Published

on

Jakarta,REalitarakyat.com. – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan sejumlah kementerian/lembaga untuk tahun 2018. Laporan keuangan KPK dan KPU dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sementara 11 lembaga lain mendapatkan predikat WTP. Seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Bawaslu, Basarnas, BMKG, Komnas HAM, dan BNN. Sedangkan untuk Bakamla, BPK memberikan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.

“Laporan keuangan tidak saja menguji soal kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tetapi BPK juga melakukan yang bagian utamanya kewajaran, kemudian kepatuhan perundang-undangan, kemudian efektifitas sistem interen,” kata anggota I BPK RI, Agung Firman Sampuran, di BPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Menurut Agung, alasan BPK memberikan WDP kepada KPK, karena KPK tidak memperhatikan persediaan barang rampasan.

“Kalau KPK persediaan, karena memang selama ini kan KPK itu kan persediaan barang rampasannya ini bagian yang lose dari perhatian KPK, bukan kesengajaan tetapi tetap saja ini bagian yang penting dalam pemeriksaan kita memengaruhi opini,” kata Agung.

“Ada sejumlah belanja modal yang dilakukan kita terjadi pembatas lingkup. Nah pembatasan lingkupnya itu sebagai dokumen sudah disita penyidik untuk keperluan penegakan hukum. Sudah barang tentu kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dokumen tersebut sebagai barang bukti,” katanya.

Agung juga memahami konsentrasi sejumlah lembaga yang harus mempersiapkan laporan keuangan di tengah pelaksanaan Pemilu. Terlepas dari itu, Agung tetap berharap keuangan negara dikelola dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Pada tahun ini pemeriksaan itu dilakukan pada saat negara sedang melaksanakan pemilu. Saya tahu betul sejumlah entitas kami itu adalah entitas yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Kita ada KPU, ada Bawaslu, ada kepolisian, dan yang lain-lain secara langsung,” tambah Agung.

Baca Juga :   Dewan Pers Minta Jangan Percaya Media Abal - Abal

Karena itu, BPK memahami konsentrasi di dalam mempersiapkan laporan keuangan itu terpecah dengan kegiatan yang sangat krusial penting dan sangat menentukan arah pembangunan ke depan.

Namun demikian Agung berharap dengan situasi politik tersebut tetap menyadari bahwa pengelolaan negara itu tidak hanya konteks dalam melakukan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagian yang sangat penting dalam rangka tujuan bernegara.(mm)

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Walhi Kecewa Pada Jokowi

Published

on

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019) / Net
Continue Reading

Nasional

Soal Revisi UU KPK, Rocky Gerung: Orkrestra Pelemahan yang Dipimpin Presiden

Published

on

Continue Reading

Nasional

Rapat Perdana Hari Ini, Pansus Pemindahan Ibukota Negara Bahas Sumber Pembiayaan

Published

on

Ketua Pansus Pemindahan Ibukota Negara DPR, Zainudin Amali. (foto: ist/net)
Continue Reading
Loading...




Loading…