Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Pengamat: Prabowo Harus Ajukan 56.524 Formulir C1

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Pengamat hukum tata negara dan politik Tohadi, secara kuantitatif Prabowo – Sandi harus mampu mengajukan sekurang-kurangnya 56.524 formulir C1 aseli jika ingin memenangkan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu merespon salah satu petitum (hal yang diminta) dari permohonan perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi, agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU  No. 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dan,  Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.

Dimana berdasarkan Keputusan KPU  No. 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tersebut selisih suara Jokowi Amin dengan Prabowo – Sandi adalah sebesar 16.957.123 suara (10,99 %) dari total sebanyak 154.257.601 suara sah.

Jokowi Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,496%), sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara (44,504%).

“Untuk membalik selisih suara sebesar 16.957.123 suara, jika C1 rata-rata berisi rekapitulasi 300 suara pemilih, maka setidaknya Prabowo – Sandi harus menyertakan 56.524 formulir C1 yang meyakinkan Mahkamah bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres memenangkan Prabowo Sandi,” kata Tohadi, Rabu (19/6/2019).

Jika konteksnya memperselisihkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres lanjut Tohadi, maka tidak bisa tidak Prabowo-Sandi harus membuktikan seperti itu. “Tapi, jika tidak mampu, maka secara kuantitatif dipastikan Mahkamah tidak akan membalikkan keadaan siapa pemenang Pilpres yang telah ditetapkan KPU,” jelas pengajar UNPAM itu.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, siatematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Jokowi-Amin.

Menurut Tohadi, secara hukum Prabowo-Sandi akan kesulitan membuktikan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan TSM ini. Apalagi, Jokowi Amin sesuai rekapitulasi KPU, telah memenangkan suara di 21 provinsi.

Baca Juga :   PPP Minta Tak Usah Nyinyir Pembagian Sembako Jokowi

Secara berturut -turut yaitu: (1) Jateng, (2)Jatim, (3) Papua, (4) Bali, (5) NTT, (6) DIY, (7) Lampung, (8) Sulut, (9) DKI (dan Luar Negeri), (10) Kalbar, (11) Pabar, (12) Sumut, (13) Kalteng, (14) Kaltim, (15) Sulbar, (16) Sulteng, (17) Babel, (18) Maluku, (19) Kaltra, (20) Kepri, dan (21) Gorontalo.

Karena itu, tantangan terberat  Prabowo menurut Tohadi, secara kualitatif harus mampu membuktikan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM di 21 provinsi yang dimenangkan Jokowi-Amin tersebut.

Atau dengan cara membuktikan secara kualitatif telah terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM di provinsi yang dimintakan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Prabowo-Sandi dalam permohonan ke MK, yaitu: (1) Jawa Barat, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur, (4) Banten, (5) DKI Jakarta, (6) Sumatera Utara, (7) Sumatera Selatan, (8) Lampung, (9) Sulawesi Tengah, (10) Sulawesi Selatan, (11) Papua, dan (12) Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, Prabowo-Sandi dituntut membuktikan paling tidak di setengah plus satu (1/2 + 1) dari 21 provinsi di mana Jokowi Amin dinyatakan menang atau paling tidak di setengah plus satu (1/2 + 1) dari 21 provinsi yang dimintakan pemungutan suara ulang oleh Prabowo Sandi.

“Dan, di masing-masing provinsi dari jumlah itu harus dibuktikan terjadi pelanggaran dan kecurangan di setengah plus satu (1/2 + 1) dari jumlah Kabupaten /kota yang ada. Itu baru bisa meyakinkan Mahkamah. Karena sampling pembuktiannya telah representatif. Tanpa itu, tentu sangat sulit,” pungkas Tohadi.(mm)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

BW Merasa KPK Sedang Diluluhlantakkan

Published

on

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Sejumlah rangkaian polemik dari revisi Undang Undang dan pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah dipertontonkan di publik saat ini, dinilai sebagai upaya meluluhlantakan institusi anti-rasuah.

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan Capim KPK terasa menyengat. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tidak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata Bambang.

Dikatakan, banyak tuduhan miring terhadap DPR dan presiden terkait proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi. Bahkan, ia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari proses penghancuran kehormatan KPK.

“Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan Presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi,” kata dia.

“Pertanyaannya, fit and proper test Capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” kata pria yang karib disapa Mas BW ini.

Merujuk pada pernyataan ‘Save KPK, Save Indonesia’ yang kerap dilontarkan berbagai pihak. Jika KPK sudah tidak bisa diselamatkan, apa itu juga berarti Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi pula?

“Kalau begitu, bisa kita ucapkan selamat datang otoritarianisme?” kata BW.

BW meyakini bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” kata dia.

Baca Juga :   Prabowo Istirahat Sambil Konsolidasi, Besok Lanjut Akan Menyapa Warga Bandung

“Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengkorupsi Indonesia?” kata BW. [ipg]

Continue Reading

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Zulhas Akui Bicara Seputar Koalisi Dengan Prabowo di Widya Chandra

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   DPR Pertanyakan Kelaikan Alutsista TNI

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading
Loading…