Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Penjelasan Anies Baswedan Soal IMB Pulau Reklamasi Dianggap Basa Basi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta melakukan penyidikan terkait terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi, yakni gedung di Pulau D alias Pantau Maju, yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Diminta kepada KPK untuk segera melakukan penyidikan,” kata pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada Rwalitarakyat.com, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, diterbitkannya IMB Pulau Reklamasi oleh Anies sangat janggal dan aneh. Ia pun menyebut alasan yang diberikan bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya basa basi.

“Apapun alasannya hanya basa basi dari seorang Anies saja,” kata dia.

Uchok pun menyinggung soal ‘pemecatan’ Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Pantesan Anies dicopot dari menteri (pendidikan dan Kebudayaan) oleh Jokowi, karena nggak paham bahwa dia seorang menteri. Sama seperti saat ini, keluar IMB yang melanggar janji kampanye sendiri dan menyangkit rakyat Jakarta sendiri,” kata Uchok.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK akan menelaah lebih lanjut soal IMB Pulau Reklamasi itu, untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Pernyataan Febri menjawab anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Muhammad Guntur yang sebelumnya meminta KPK menelusuri dugaan praktik korupsi dalam penerbitan 932 izin IMB tersebut.

Sekedar informasi, berbeda dengan sikap kala Anies mengumumkan pencabutan izin reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang bicara langsung ke publik. Saat menerbitkan IMB Pulau Reklamasi, Jumat (14/6/2019), Anies tanpa menampakan diri.

“Faktanya itu sudah jadi daratan. Di empat kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik,” demikian bunyi pernyataan tertulis Anies terkait IMB pulau reklamasi yang dikirimkan ke awak media.

Baca Juga :   Setara Desak Pemda DKI Usut Intimidasi Ibu #2019Ganti Presiden

Dengan terbitnya IMB, maka wajah Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta akan berubah dengan berdirinya 932 bangunan berupa rumah tinggal dan rumah kantor (rukan).

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies. [ipunk]

Advertisement
Loading...
Loading…