Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Subur: AHY Layak Terima Tongkat Estaffet Pimpinan Partai Demokrat Dari SBY

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, Dr Subur Sembiring menilai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sosok yang mempuni dan sangat layak menerima tongkat estaffet dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melanjutkan kepemimpinan partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

Penilaian Subur untuk menepis keraguan sebagian kecil pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat tentang kemampuan AHY yang disebut-sebut bakal pemegang suksesi kepemimpinan Partai Demokrat.”AHY figur muda dan sosok yang mumpuni. Dia sangat layak untuk diberi kepercayaan memimpin Partai Demokrat ke depan,” kata Subur dalam keterangan yang diterima Realitarakyat.com, Senin (17/6) pagi.

Seperti diketahui dalam 10 tahun terakhir Partai Demokrat sepertinya terseok-seok. Bahkan pada pemilu legislatif 2014, Partai Demokrat gagal mempertahankan predikat peraih kursi terbanyak DPR RI. Demikian pula halnya raihan kursi untuk tingkat provinsi dan kapubapten/kota.

Pada pemilu legislatif 2009 Partai Demokrat menjadi pemenang dengan meraih (PD) 20,85 persen suara secara nasional dan menempatkan hampir 150 kader di DPR RI. Sukses itu juga diikuti dengan keberhasilan SBY mendapatkan kepercayaan rakyat untuk kedua kalinya memimpin Indonesia.

Namun, pada pemilu legislatif 2014, perolehan suara Partai Demokrat merosot tajam karena hanya meraih 10,19 persen suara secara nasional. Partai Demokrat juga tak mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Partai Demokrat tidak masuk dalam pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi-JK. Dan, tidak pula sebagai oposisi. Partai Demokrat menempatkan diri sebagai penyeimbang. Artinya, mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat serta menentang manakala kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat.

Pada Pemilu seretntak 17 April 2019, juga tidak bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang disyaratkan untuk mengusung calon. Partai Demokrat hanya meraih 7,7 persen suara secara nasional.

Baca Juga :   Seleksi di Pansel Sudah OK, Fraksi Nasdem Dukung 10 Nama Capim KPK

Angka ini tentu bakal membuat berbagai kalangan bertanya-tanya bagaimana mungkin partai ini mampu meraih suara yang signifikan seperi itu? Sementara partai lain yang “Sang Komandan”nya ada dalam lingkaran penguasa bisa jungkir balik dan tidak memenuhi Parlementary Threshold (PT)?

Diakui atau tidak, disinilah AHY sebagai Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) berperan, bagaimana putra sulung SBY ini mampu menggantikan peran sang Ayah untuk menahkodai PD yang sedikit oleng. Apalagi pada saat bersamaan, ibunda tercinta Ani Yudhoyono mulai terbaring karena sakit dan akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya.

Detik demi detik dilewati SBY di samping ibu Ani. dan detik demi detik itu pula AHY berupaya untuk menjalankan roda partai. Hatinya bergolak keras, mengingat sang ibu yang lagi berjuang mwelawan sakit, dan sisi hatinya yang lain berpikir keras bagaimana menyelamatkan partai ini.

“AHY pantas mendapat apresiasi dari segenap insan Partai Demokrat. Dia yang masih muda tampil utuh menggantikan peranan SBY dalam merengkuh kader dan simpatisan sampai jauh ke pelosok negeri,” ujar Waketum FKPD-PD, Doktor Subur Sembiring dalam bincang-bindang dengan Possore.com.

Pencapaian 7,7 persen akan terasa sangat sulit dicapai tidak dilandasi dengan kecintaan kepada partai besutan SBY dan 99 Deklarator tersebut.

Ketajaman menganalisis kondisi ini tentu hanya dimiliki oleh mereka yang pandai memainkan peran sebagai kader sekaligus insan politik yang mumpuni dan AHY memiliknya. (tanjung)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

BW Merasa KPK Sedang Diluluhlantakkan

Published

on

Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Sejumlah rangkaian polemik dari revisi Undang Undang dan pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah dipertontonkan di publik saat ini, dinilai sebagai upaya meluluhlantakan institusi anti-rasuah.

Demikian disampaikan mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan Capim KPK terasa menyengat. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tidak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata Bambang.

Dikatakan, banyak tuduhan miring terhadap DPR dan presiden terkait proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi. Bahkan, ia pun bertanya-tanya, apakah ini awal dari proses penghancuran kehormatan KPK.

“Inikah awal proses pembusukan yang kelak potensial menghancurkan kehormatan KPK? Ada banyak tuduhan miring pada parlemen dan Presiden yang bersekutu dengan kuasa kegelapan berkaitan dengan proses pemilihan Capim KPK yang perlu diklarifikasi,” kata dia.

“Pertanyaannya, fit and proper test Capim KPK itu, proses pemilihan atau pengukuhan, seleksi atau justifikasi atas calon yang sudah disepakati?” kata pria yang karib disapa Mas BW ini.

Merujuk pada pernyataan ‘Save KPK, Save Indonesia’ yang kerap dilontarkan berbagai pihak. Jika KPK sudah tidak bisa diselamatkan, apa itu juga berarti Indonesia tidak dapat diselamatkan lagi pula?

“Kalau begitu, bisa kita ucapkan selamat datang otoritarianisme?” kata BW.

BW meyakini bahwa semua program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantakkan KPK adalah para koruptor.

“Jika seluruh program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu upaya terbaik republik selama Indonesia berdiri, maka diyakini bahwa pelaku kejahatan yang ‘meluluhlantakkan’ KPK dipastikan kekuatannya sangat dahsyat, yaitu para koruptor dan jaringannya,” kata dia.

Baca Juga :   Selamatkan Palestina, Indonesia Harus Maksimalkan Posisi di DK PBB

“Dikhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan, apakah mereka kini tengah bersemayam di dalam dan bersama kekuasaan yang bersiap dan tengah mengkorupsi Indonesia?” kata BW. [ipg]

Continue Reading

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Wakil Ketua MPR Desak Presiden Evaluasi BIN

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   Agun: Pemanfaatan Dana Desa Harus Disesuaikan Kondisi Desa Bersangkutan

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading
Loading…