Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Soal Tapal Batas, Bupati Matim Diduga Langgar Hukum

Published

on

MANGGARAI TIMUR, Realitarakyat.com– Ada agenda terselubung dibalik persoalan tapal batas Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas diduga melanggar hukum dibalik persoalan tapas kedua kabupaten bertetangga itu.

Dugaan itu diungkapkan advokat asal Manggarai Timur, Plasidus Asis De Ornay kepada Realitarakayat.com, Sabtu (14/6). “Saya menduga penyelesaian tapal batas telah melalui lobby. Bisa jadi intervensi kekuasaan. Andreas terkesan tak berkutik melawan dan membatalkan kesepakatan,” ungkap Asis.

Pada hal, kata dia, jelas kesepakatan itu berbeda dengan persetujuan sebelumnya. “Pada tahap ini, saya menilai karena ambisisus kekuasaan sehingga Andreas terkesan mengikuti pikiran orang di luar Matim. Dan, ada agenda terselubung dibalik tapal batas itu,” tegas dia.

Dari sisi hukum, ada perbuatan melawan hukum dilakukan Andreas. Ada hak privat dan publik yang dilanggar, misalnya soal tanah. “Jika digeser batas tanah, yang rugi siapa? Selain warga Matim, daerah Manggarai Timur ikut rugi,” ungkap advokat Peradi itu.

Karena itu, tidak ada pilihan lain. Warga Matim harus segera melakukan langkah non litigasi dan litigasi. Untuk itu Asis menyarankan untuk mengedepankan upaya musyawarah. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting, apa Andreas mau mendengarkan suara warganya?

Kalau ada warga Matim yg mempertahankan tanahnya diatas sengeketa perbatasan, itu berarti dia sedang memperjuangkan hak privat yang dimilikinya. Begitu juga dengan publik.

Sengketa perbatasan ini tidak hanya masalah orang di perbatasan tetapi masalah bersama. Masalah Manggarai Raya secara keseluruhan.
“Sejarah ini tidak boleh direkayasa,” demikian Plasidus Asis De Ornay. (efren)

Baca Juga :   Buntut raibnya kenderaan dinas DPRD, BPK-RI Audit Seluruh Kenderaan Dinas di Pemko Tanjungbalai
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

PMI Dirikan Posko Kesehatan untuk Bantu Korban Kabut Asap Riau

Published

on

Riau, Realitarakyat.com – Dalam rangka membantu korban kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di beberapa tempat di Provinsi Riau, Palang Merah Indonesia (PMI) mendirikan posko kesehatan.

Kepala Markas PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli mengatakan, posko kesehatan itu dirikan di Markas PMI Provinsi Riau, dan juga berkoordinasi dengan PMI kabupaten dan kota untuk melakukan upaya respons dengan mendistribusikan masker kepada masyarakat yang terdampak langsung kabut asap karhutla.

Pihaknya juga sudah mendistribusikan ribuan masker PMI kabupaten maupun kota yang berada di bawah jajaran PMI Provinsi Riau, serta membagikan masker N95 untuk para petugas di lapangan.

Segala bentuk pelayanan di posko kesehatan diberikan secara gratis sebagai antisipasi banyaknya masyarakat yang mengalami permasalahan gangguan kesehatan karena terpapar kabut asap karhutla yang kondisinya saat ini mengkhawatirkan.

“Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, dan berdampak pada kesehatan warga, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menderita ISPA maupun kesulitan bernafas,” kata dia.

Amrina mengatakan PMI provinsi, kabupaten, dan kota saat ini terus mengoptimalkan semua pelayanan antisipasi kabut asap karhutla, mulai dari ikut terlibat dalam proses pemadaman, pembagian masker gratis, posko kesehatan, serta mendorong pembuatan sarana ruang sehat bebas asap. [ipg]

Baca Juga :   Kajari Sibolga Berniat Untuk Maju jadi Calon Wali Kota
Continue Reading

Daerah

Kabut Asap, Puskesmas Siaga 24 Jam

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Puskesmas di Provinsi Riau beroperasi selama selama 24 jam, untuk bersiaga melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu sebagaimana keterangan pers resmi dari Kementerian Kesehatan Minggu (15/9/2019).

Menurut pernyataan itu, seluruh masyarakat terdampak asap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa dikenakan biaya.

“Satgas kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Seluruh puskesmas sekarang adalah posko tempat mengadu seluruh masyarakat Riau yang terkena ISPA,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Dia menyatakan Gubernur Riau juga telah menginstruksikan kepada 15 kabupaten-kota/kota di Provinsi Riau untuk melakukan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Bahkan hari ini Satgas Kesehatan mengoperasikan tiga ambulans yang siap sewaktu-waktu dihubungi di nomor 119 selama 24 jam,” kata Edy.

Selain Puskesmas, Dinas Kesehatan Riau mewajibkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta di Pekanbaru untuk melayani masyarakat terdampak karhutla. “Masyarakat yang terdampak karhutla wajib dilayani tanpa pungutan biaya satu rupiah pun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menurut Mimi, Rumah sakit harus menyediakan ruangan evakuasi yang aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ruang evakuasi juga tersedia di seluruh Puskesmas yang sudah disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan Riau telah membagikan lebih dari 700 ribu masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan di delapan titik di Pekanbaru, yaitu di depan kantor gubernur, simpang Harapan Raya, Rumbai, Kubang, Pattimura dan lainnya.

Menurut catatan Dinas Kesehatan terjadi peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan kasus ISPA. Hingga tanggal 11 September 2019, Dinkes Riau mencatat 9.931 kunjungan kasus ISPA.

Berdasarkan data Kemenkes, efek buruk paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada balita. PSC 119 membawa pasien seorang balita ke RSUD Arifin Ahmad dengan kondisi tubuh demam, batuk pilek, dan mata merah berair.

Baca Juga :   Meski Kesejahteraan Minim, Bidan di Pandegang Siap Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

Pasien balita mendapat pemeriksaan kesehatan, nebulizer dan cek darah di laboratorium. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak menyebutkan pasien menderita ISPA.

Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. [ipg]

Continue Reading

Daerah

Asap Kendaraan dan Bongkar Muat Batu Bara Penyumbang Polusi Cirebon

Published

on

Cirebon, Realitarakyat.com – Asap kendaraan bermotor dan aktivitas bongkar muat batu bara menjadi penyumbang terbesar polusi udara di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat.

Hal itu berdasarkan hasil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, yang melakukan pengukuran kualitas udara setiap dua kali dalam setahun yaitu pada saat musim kemarau dan juga musim hujan.

“Yang paling besar menyumbang polusi udara itu merupakan asap kendaraan bermotor,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cirebon Jajang Yaya Suganda di Cirebon seperti yang ditulis, Minggu (15/9/2019).

Belum lagi, kata dia, angin kencang yang biasa melanda wilayah Kota Cirebon saat kemarau membuat kadar debu yang beterbangan meningkat. Sehingga menambah polusi udara semakin tinggi dibandingkan dengan musim hujan. Karena pada saat itu batu bara basah dan tidak menimbulkan debu.

“Setiap musim kemarau pasti ada peningkatan polusi terutama di sekitar pelabuhan, dimana di situ ada aktivitas bongkar muat batu bara,” ujarnya.

Yaya memastikan dari hasil pengecekan dan pemantauan jajarannya, kadar debu yang diterbangkan tidak terlalu parah mencemariKarena udara di Kota Cirebon.

“Dalam setahun kita melakukan uji kualitas udara yaitu pada musim kemarau dan hujan,” katanya. [ipg]

Baca Juga :   Sirine Tsunami Berbunyi, Warga Pandegang Berlarian Selamatkan Diri
Continue Reading
Loading…