Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Penerbitan IMB Anies Baswedan Tak Sesuai Prosedur

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir Jakarta. Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Ada pula 311 rukan (rumah kantor) dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh aparat Pemprov DKI pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah penerbitan IMB menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD M Taufik menilai, penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, seharusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) jadi dulu baru IMB untuk kawasan itu diterbitkan. Perda RZWP3K tersebut menjadi landasan hukum bagi terbitnya IMB. “Idealnya perda dulu (baru IMB),” kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (13/6/2019) kemarin.

Raperda RZWP3K telah tertunda pembahasannya selama bertahun-tahun. Terakhir, raperda itu ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies hendak merumuskan ulang raperda tersebut sebelum dilempar lagi ke DPRD.

Namun Taufik, belum tahu persis soal penerbitan IMB itu. Jika benar, menurut dia, hal itu merupakan pelanggaran. “Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada, kemudian bila dia melanggar, ada denda,” kata Taufik.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan keputusannya menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi teluk Jakarta, bahwa penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri.

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies.

Baca Juga :   Nur Eva Parindury: Perpes 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Menurut Anies, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan baru di atas perairan. Rencana membangun 17 pulau di teluk Jakarta, kata Anies, telah dibatalkan olehnya. Namun, untuk empat pulau yang sudah terbangun, kini DKI mengatur pemanfaatannya.

“Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan,” kata Anies.

Advertisement
Loading...
Loading…