Connect with us

Nasional

Panitera PN Jakarta Timur Dituntut 6 Tahun Penjara

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho, Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujarnya saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai Ramadhan tidak mendukung pemerintah yang bebas korupsi. Namun, Ramadhan belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Menurut jaksa, Ramadhan terbukti menerima suap sebesar Rp180 juta dan 47 ribu dolar Singapura.

Suap itu, diterima bersama dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.

Menurut jaksa, uang tersebut berasal dari pengusaha Martin P Silitonga yang diserahkan melalui Arif Fitriawan. Arif merupakan seorang advokat.

Uang dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura tersebut diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan.

Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Perkara perdata itu ditangani oleh hakim R Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim. Kemudian, Irwan selaku hakim anggota.

Menurut jaksa, pemberian uang diduga agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.

Ramadhan pertama kali diminta bantuan mengurus perkara oleh Martin dan Arif Fitriawan. Menindaklanjuti permintaan itu, Ramadhan bertemu hakim Iswahyu dan Irwan.

Kedua hakim kemudian menyetujui permintaan itu. Namun, keduanya menanyakan berapa uang yang akan diberikan pihak penggugat.

Pada akhirnya, Ramadhan menyerahkan uang Rp 150 juta kepada hakim. Uang tersebut untuk menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat.

Selanjutnya, hakim meminta uang Rp 500 juta untuk memenangkan pihak penggugat dalam putusan akhir. Uang tersebut kemudian diberikan dari Arif kepada Ramadhan sejumlah 47.000 dollar Singapura.

Ramadhan dinilai melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Bisma R)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Jokowi Dipastikan Tolak Pilkada Lewat DPRD

Published

on

Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia Fadjroel Rachman. (Foto: Ist)
Continue Reading

Nasional

Pilkada 2020 Dipastikan Tepat Waktu

Published

on

Ilustrasi (Net)
Continue Reading

Nasional

Jelang Desember, Tingkatkan Kewaspadaan Nasional  

Published

on

Ilustrasi (Net)
Continue Reading




Loading…