Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

KPU: Semua Capres – Cawapres Penuhi Syarat

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memastikan jika seluruh pasangan capres – cawapres sudah memenuhi syarat sebagai peserta Pilpres 2019. Sehingga tak ada satu pun kandidat yang tak memenuhi syarat, termasuk KH. Ma’ruf Amin.

Pernyataan Wahyu itu menjawab Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, yang menyebut adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Ma’ruf.

“Kita pastikan semua pasangan capres-cawapres itu sudah memenuhi syarat,” tegas Wahyu, Selasa (11/6/2019).

Menurut Wahyu, pihaknya telah bekerja secara cermat ketika menerima berkas pencalonan presiden dan wakil presiden. Hasilnya, menurut peraturan perundang-undangan maupun Peraturan KPU, kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat.

“Prinsipnya KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon. Hasilnya, semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peratuan perundang-undangan,” ujarnya.

Namun demikian, jika persoalan itu akan dibahas dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Wahyu menyebut, pihaknya siap untuk memberikan jawaban.

“Jika MK mengizinkan perbaikan gugatan (yang diajukan BPN) maka akan dijawab (KPU),” katanya.

Sebelumnya, Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin.

“Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik,” ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca Juga :   DPD RI Berkomitmen Wujudkan Hutan Lestari

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun menurut Bambang, nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah tersebut.

Advertisement
Loading...
Loading…