Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Ditahan, Mustofa Nahrawardaya Jadi Tersangka

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kepolisian telah menahan Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Mustofa Nahrawardaya. Penahanan tersebut seiring dengan status hukum Mustofa sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui media sosial.

Sebelumnya ditangkap pada Minggu (26/5/2019) dini hari, dan ditahan Senin (27/5/2019) sekitar pukul 02.30 WIB. “Ya sudah dilakukan penahanan,” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.

Kabar penangkapan Mustofa sebelumnya diungkapkan kuasa hukumnya, Djudju Purwantoro. Menurut Djudju, kliennya tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak penangkapan Mustofa di hari Minggu.

“Tadi pagi sekira jam 02.30, Mustofa ditahan Cyber Crime Mabes Polri,” tutur Djudju.

Loading...

Terkait kasus itu, Mustofa ditangkap karena twit-nya soal video viral sekelompok anggota Brimob mengeroyok warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Menurut keterangan polisi, twit Mustofa tidak sesuai fakta. Dalam cuitannya, Mustofa mengatakan bahwa korban yang dipukuli bernama Harun (15). Ia menyebutkan bahwa Harun dipukuli hingga meninggal dunia.

Menurut polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu.

Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/61/V/ 2019/Dittipidsiber, Mustofa dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (mm)

 

Baca Juga :   AMPG Solid Dukung Keputusan Ketua Umum Partai Golkar
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

DPD Rekomendasikan 15 Nama Calon BPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

RKUHP yang akan Disahkan DPR Dinilai Banyak Kemunduran, ini Catatan ICJR

Published

on

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. (foto:ist/net0
Continue Reading

Politik

Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Negara, Dimulainya Peralihan Kekuasaan Egaliter

Published

on

Continue Reading




Loading…