Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Almisbat Yakin Ma’ruf Amin Mampu Pimpin Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Bidang kerjasama antar lembaga Badan Pengurus Nasional (BPN) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno meyakini KH Ma’ruf Amin mampu memimpin Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Keyakinan Ketua BPN Almisbat tersebut dikatakan dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada Realitarakyat.comyang, Sabtu (25/5) menanggapi hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang pemilu serentak 17 April lalu.

Seperti diketahui, DPOD dibentuk melalui Perpres No: 91/2015 dimana lembaga ini dipimpin wakil presiden sebagai ketua merangkap anggota. Itu artinya, Ma’ruf Amin bakal menjadi Ketua sekaligus Anggota DPOD untuk lima tahun ke depan.

Dikatakan, tugas berat sudah menunggu Ma’ruf Amin karena sesuai dengan ketentuan UU No: 23/2014 tentang pemerintahan daerah, wakil presiden adalah ex officio Ketua DPOD.

Tugas penting DPOD, jelas Iwan, adalah memberi pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan kebijakan penataan daerah. “DPOD memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian soal usulan pembentukan atau pemekaran daerah.”

Loading...

Seperti diketahui Jokowi dalam periode pertama pemerintahannya telah melakukan moratorium otonomi daerah. Namun, Iwan yakin moratorium itu segera dicabut.

“Demi efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kwalitas pelayanan publik, DPOD dibawah kepemimpinan Wapres KH Ma’ruf Amin segera mencabut moratorium pemekaran daerah itu.”

Menurut Iwan, KH Ma’aruf Amin yang kenyang pengalaman diyakini akan mampu memimpin DPOD terutama yang berkaitan dengan tugas berat ke depannya, yaitu melaksanakan strategi penataan daerah.

Sebagai mana diketahui, amanat UU No: 23/2014 tentang pemerintahan daerah terutama dalam hal penataan daerah mewajibkan pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah dalam bentuk desain besar penataan daerah (desertada) ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang desertada.

Baca Juga :   Tuding KPU Curang, Kubu Prabowo Tidak Siap Kalah

“Kami dari Almisbat optimis Ma’ruf Amin akan mempertimbangkan 173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang terdiri dari 16 usul Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi dan 157 usul DOB kabupaten/kota menjadi DOB dalam lima tahun ke depan,” demikian Iwan Sulaiman Soelasno. (tanjung)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

DPD Rekomendasikan 15 Nama Calon BPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

RKUHP yang akan Disahkan DPR Dinilai Banyak Kemunduran, ini Catatan ICJR

Published

on

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. (foto:ist/net0
Continue Reading

Politik

Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Negara, Dimulainya Peralihan Kekuasaan Egaliter

Published

on

Continue Reading




Loading…