Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Wapres Jusuf Kalla Usul Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut dua solusi untuk memperbaiki kelemahan sistem Pemilu 2019, yang menimbulkan korban jiwa hingga lebih dari 500 orang petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), yakni pemisahan jenis pemilu dan sistem pileg proporsional tertutup.

“Jadi, evaluasinya dua, sehingga tak bisa disatukan. Kemudian jangan lagi (proporsional) terbuka agar yang dihitung hanya suara partai. Supaya patai juga memilih orang yang baik, karena banyak isu tentang biaya yang besar,” tegas JK di Kantor Wapres Jakarta, Senin (13/5/2019).

Menurut JK, salah satu penyebab banyaknya penyelenggara dan petugas pemilu meninggal dunia adalah rumitnya penghitungan perolehan suara pileg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.

Petugas KPPS harus mencatat perolehan suara dari setiap caleg di setiap entitas pileg, apakah itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Sehingga yang paling berat sebenarnya tiga sistem yang tergabung itu makin banyak. Kedua, sistemnya terbuka, sehingga nama pun harus dicatat, sehingga butuh waktu lama untuk bekerja.

Selain itu, lanjut JK, jumlah partai politik yang menjadi peserta di Pemilu 2019 bertambah dibandingkan Pemilu 2014. Akibatnya, waktu yang diperlukan petugas KPPS untuk menghitung perolehan suara caleg juga lebih lama.

“Jadi yang terberat sebenarnya bukan pilpresnya, yang terberat justru pileg itu karena sistemnya terbuka. Jadi (sekarang) 16 partai, dulu cuma 10 partai, jadi bertambah lebih 60 persen,” ujarnya.

Karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dilakukan untuk memperoleh sistem terbaik di pemilu berikutnya yang sesuai dengan kondisi Indonesia. “Kita harus sesuaikan dengan kondisi Indoensia,” pungkasnya.

Loading...
Baca Juga :   Massa Kerja Tinggal 3 Bulan, DPR Malah Usulkan 3 RUU Prolegnas
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…