Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Marthen Dira Tome Ajukan Peninjauan Kembali Kasus PLS

Published

on

Foto : Sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, 8 Mei 2019 lalu

Kupang, realitarakyat.com – Mantan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome melalui kuasa hukumnya, akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pengajuan PK oleh mantan Bupati Sabu Raijua ini terkait putusan hakim dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO kini Dinas Pendidikan) NTT senilai Rp 77 Miliar.

Dr. Yanto Ekon, SH, M. Hum selaku kuasa hukum Marthen Dira Tome ketika dihubungi wartawan via HP selulernya, Senin (13/5) membenarkan adanya pengajuan PK oleh mantan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome.

Dijelaskan Yanto, pengajuan PK oleh dirinya dan rekan – rekan sejak lama, namun baru dilakukan sidang perdana PK di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 8 Mei 2019 lalu.

Loading...

Ditegaskan Yanto, adapun alasan diajukannya PK dalam kasus itu yakni bahwa hakim keliru dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dana PLS pada Dinas PPO NTT.

Lanjut Yanto, adapun alasan lainnya yang mendasar dalam pengajuan PK adalah adanya bukti baru (novum baru) yang dimiliki oleh kuasa hukum Marthen Dira Tome.

“Iya benar kami ajukan PK di Pengadilan Tipikor Surabaya. Alasan kami ajukan PK pertama itu bahwa hakim keliru dalam memutuskan perkara dan alasan kedua adalah ada bukti baru,” ungkap Yanto.

Ditambahkan Yanto, sidang PK kedua di Pengadilan Tipikor Surabaya akan kembali digelar pada 15 Mei 2019 mendatang.

“Sidang PK kedua di Pengadilan Tipikor Surabaya akan digelar pada 15 Mei 2019 mendatang,” sebut Yanto.

Untuk diketahui bahwa dalam.pengajuan sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Mantan Bupati Sabu Raijua didampingi tiga pengacara kondang asal NTT yakni, Dr. Yanto Ekon, SH, M.Hum, Jhon Rihi, SH dan Mel Ndaomanu, SH.(rey)

Baca Juga :   Kejari Kota Kupang Eksekusi Terpidana Korupsi Jembatan Nuataus
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

RKUHP yang akan Disahkan DPR Dinilai Banyak Kemunduran, ini Catatan ICJR

Published

on

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. (foto:ist/net0
Continue Reading

Daerah

Dituding Lakukan Pungli, Paulus Pantung Dilaporkan Aktivis ke Polisi

Published

on

Continue Reading

Daerah

Diduga Gadaikan Mobil Sewaan, Mantan Anggota DPRD Loteng Diringkus

Published

on

Continue Reading




Loading…