Connect with us

Opini

Dana Desa Demokratisasi Ceremony “Orang Kuat”Yang Mengeksekusi Kebijakan

Published

on

Dana Desa Demokratisasi Ceremony “Orang Kuat”Yang Mengeksekusi Kebijakan

Oleh Samsudin Harahap

Issue utama dalam pemerintahan desa adalah (1) kedudukan dan kewenangan desa,(2) perencanaan dan pembangunan desa,(3) demokratisasi di desa,(4) birokrasi desa, dan (5) pengelolaan keuangan desa.

Salah satu wujud recognisi negara terhadap desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut ditransfer dari pusat ke daerah selanjutnya ke rekening desa. Dari 5 (lima) issue strategis tersebut, sepertinya, pengelolaan keuangan desa yang memiliki porsi pembahasan yang tak kunjung berakhir, berputar putar karena teramat “seksi” untuk dibicarakan, sedikit yang tertarik bahkan hampir tak ada yang mau membahas demokratisasi desa sebagai “entry point”, apalagi bicara tentang kedudukan maupun birokratisasi desa, padahal, jika saja issue tersebut menjadi “dialektika” bersama, niscaya, keseksian dana desa lebih terurai dan bisa dipastikan akan tersimpul secara baik.

Catatan : bukan berarti kita ingin menegasikan hiruk pikuk dana desa tersebut. Jika pun ada treatment yang salah atau menyalah terkait pengelolaan dana desa, bukan berarti kita menutup mata terkait itu. Bukankah telah terskema sesuai dengan regulasi yang ada. Apabila kuasa pengguna anggaran lalai, tak skematis dan cenderung ingin memperkaya diri dari dana desa tersebut barangkali Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 yang menjadi pandunya. Clear kan…?

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 merupakan naskah empirik yang bertujuan men”desa”kan desa, pengakuan tanpa syarat oleh negara agar desa menjadi “arena baru” bagi tumbuh dan kembangnya sebuah tatanan yang kerap disebut sebagai “local self goverment” yang bertujuan untuk “mengatur” dan “mengurus”, kenyataannya harapan tersebut masih relatif sunyi di tingkatan elit desa, energi banyak terbuang dan habis terkuras buat mengurusi hal hal yang remeh temeh, aspek pemberdayaan sebagai “magnitudo” nan membebaskan jarang terendus, terladeni, terakomodasi akibat “pemaksaan” sepihak oknum tertentu, mekanisme pengambilan keputusan masih sebatas ceremony, toh, pada akhirnya “orang kuat” disitu yang mengeksekusi setiap kebijakan.

Baca Juga :   Paska Kebakaran, Bandara Domestik Bali Sudah Normal kembali

Sepertinya, butuh waktu yang lama untuk membangun demokratisasi yang diangankan itu.*

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending