Connect with us

Opini

Membaca Kondisi Internal 02 dan Implikasi Politik Pasca Pilpres

Published

on

Membaca Kondisi Internal 02 dan Implikasi Politik Pasca Pilpres

Oleh Muhammad AS Hikam

Sebelum 22 Mei, saat KPU secara resmi mengumumkan pemenang yang sah, kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno atau PS-SU (02) ditengarai sedang mengalami keretakan. Jika kondisi ini tak terkelola dengan efektif, keretakan ini bisa memecah dan memberantakkan koalisi politik yang mendukungnya dan, tentu saja, agenda serta tujuan utama: Memenangkan PS-SU sebagai RI 1 dan 2. Lebih jauh, ia juga akan nenyumbang kepada makin volatilenya kondisi politik nasional.

Pada tataran elite, keretakan internal kubu 02 itu bisa dilihat saat PS dan SU berbeda tafsir tentang perlu tidaknya deklarasi kemenangan mereka. Media online dan medsos banyak mengabarkan perbedaan paham tsb, yang konon sempat agak meruncing. Kendati kabar itu ditepis keras oleh SU, tetapi faktanya cawapres 02 tsb sempat tak hadir dalam salah satu dari tiga deklarasi yang telah dilakukan.

Tetapi yang lebih fenomenal adalah pada tataran parpol. Keretakan bisa dilihat bahkan sebelum hari H Pilpres. Yaitu pada saat salah seorang tokoh parpol koalisi, yakni Presiden RI ke 5 dan Ketum DPP Partai Demokray (PD), SBY, melontarkan kritik tajam ke arah sahib koalisinya. Beliau mengritik kampanye Akbar paslon 02 di GBK, Jakarta, yg disebutnya “tidak lazim” dan “menjurus ke arah inkonstitusional”. Akibatnya SBY pun menginstruksikan kepada para pimpinan PD untuk tidak ikut-ikutan dalam eforia tsb. Bahkan yg paling tegas adalah instruksi agar wakil2 PD, untuk sementara, agar kembali ke markas partai dan tidak mengikuti kegiatan paslon 02!

Di internal partai Gerindra sendiri, secara umum, tentu masih solid dan tak ada indikasi retak. Tetapi bukan berarti tak ada perbedaan paham tentang hal-hal yang penting seperti bagaimana menyikapi hasil hitung cepat (QC) yang diumumkan oleh berbagai lembaga survei yang terakreditasi KPU, bahwa pemenang Pilpres adalah paslon 01, PJ-MA.

Baca Juga :   Pembanguan Jembatan Beton PUPR Labusel Diperkirakan Akan Tumbang

Umumnya tokoh-2 Gerindra mengikuti apa yg digariskan partainya, yaitu menolak hasil QC tsb dan lebih memercayai hasil hitung nyata (RC) yg dilakukan secara internal oleh BPN. Namun salah seorang Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang (PL) menyatakan bhw hasil QC tak pernah salah selama ini di Indonesia. Pernyataan ini, kendati tidak diamini oleh tokoh2 teras Gerindra lainnya, setidaknya bisa menjadi salah satu indikator adanya “dissent” atau beda paham dlm hal yang strategis bagi penenangan PS-SU.

Menarik pula dalam soal penyikapan terhadap QC yg dilakukan PKS, sekutu politik Gerindra yg konon paling dekat. Partai Islam beraliran salafis tsb terang2an mengakui validitas QC dalam kaitan dg hasil Pileg, tetapi menolak QC terkait hasil Pilpres! PKS belum memberikan argumentasi yg masuk akal kepada publik tentang sikap ini, sehingga sikap berbau Machiavellian ini berpotensi mengurangi kepercayaan akan solidnya dukungan parpol tsb terhadap paslon 02.

Bagaimana dengan PAN? Partai Islam yg identik dengan mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais (AR), itu jelas memosisikan sebagai “true believer” terhadap paslon 02. Bahkan jika statemen AR dijadikan sebagai rujukan, bisa jadi PAN juga akan mendukung gerakan “people power” apabila nanti diperlukan sebagai strategi pemenangan paslon 02.

PKS dan PAN memiliki aliansi atau kedekatan politik dengan komponen basis dukungan paslon 02 di luar partai politik, yaitu kekuatan Islam politik, yang terdiri atas, dan digalang oleh, PA 212, FPI, dan kelompok pendukung mantan ormas HTI. Inilah elemen pendukung 02 yang paling vokal dan memilih jalan politik massa. Kendati PS dan SU  tidak bisa dikatakan menyukai jalan ini, tetapi keduanya tak mungkin menolak secara terang2an karena dukungan kelompok tsb di basis akar rumput sangat signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga :   Mempertahankan Kodrat Ibu Pertiwi

Jika peta politik di atas dapat dipercaya, maka secara umum potensi keretakan internal kubu 02 bersumber dari disharmoni antara parpol seperti PD dan sebagian Gerindra di satu pihak, dwngan PKS dan PAN plus kelompok Islam politik di pihak lain.

Bagaimana sikap sang paslon? Hemat saya SU secara pribadi barangkali masih cenderung melihat dinamika situasi, namun PS tampaknya akan sulit menahan kelompok gabungan kekuatan politik yang disebut terakhir itu.

Apakah PD yang cenderung lemah posisinya dalam koalisi 02 pada akhirnya akan hengkang dan masuk ke koalisi kubu PJ-MA? Bisa jadi. Bisa diperkirakan bhw PJ akan melakukan akomodasi terhadap parpol oposisi jika nanti memang menjadi pemenang Pilpres dan membentuk Kabinet, agar mengurangi tensi politik selama 5 tahun yang akan datang (yad).

Namun sebelum itu, dinamika politik menjelang pengumuman KPU tetap perlu diperhatikan dan diwaspadai, terutama jika pendekatan politik massa digunakan karena kuatnya tekanan kelompok Islam politik, baik dari parpol maupun non parpol. Statemen dan sikap nonkompromi dari tokoh seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menolak pendekatan PJ pasca-Pilpres, merupakan salah satu indikasinya. Apakah PS akan mampu melepaskan diri atau setidaknya mengambil jarak dengan HRS dkk, masih belum jelas.

Volatilitas politik nasional akan dientukan oleh kemampuan semua pihak yg berkompetisi dalam mengelola konflik terkait hasil Pilpres 2019. Khususnya Pemerintah PJ dan aparat negara akan sangat penting perannya dalam mendinginkan suhu politik yang panas karena letupan2 emosi dan harapan yang tinggi.

Jika suhu politik yang panas itu ditambah lagi dengan usaha pelemahan sistem demokrasi oleh berbagai kelompok kepentingan yang memanfaatkannya, maka volatilitas politik nasional akan menjadi lebih tinggi. Suatu kondisi dan situasi yang tak boleh terjadi.

Baca Juga :   Mengapa Jenderal AH Nasution Disingkirkan Jenderal Soeharto?

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending