Connect with us

Nasional

KPK Periksa Dirut Utama dan Dua Direktur Lainnya PT LEN Industri Untuk e-KTP

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – KPK jadwalkan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Abraham Mose dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik atau e-KTP dengan tersangka anggota DPR RI Markus Nari.

Selain Abraham Mose, KPK juga menjadwalkan Direktur Administrasi dan Keuangan PT LEN Industri, Andra Yastrialsyah Agussalam, Direktur Teknologi dan Produksi PT LEN Industri, Darman Mappangara.

“Ketiganya diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (22/4).

Abraham Mose sendiri telah mengembalikan uang berjumlah Rp 3 miliar terkait perkara yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun itu. Hal itu dikatakan Abraham saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017) silam.

“Dalam diskusi dengan penyidik, kalau ditotal baru Rp 6 miliar. Nah, yang Rp 2 miliar lagi bagaimana, itu kan untuk unit bisnis juga,” katanya.

Untuk diketahui, PT Len Industri adalah salah satu perusahaan yang ikut bergabung dengan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium yang diinisiasi oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

KPK telah menahan Markus pada 1 April 2019 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017. KPK telah menetapkan Markus sebagai tersangka dalam dua kasus terkait e-KTP.

Pertama, ia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, ia juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK  juga menetapkan Markus sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Bisma R)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Pelantikan Presiden dan Wapres Hajat Kenegaraan

Published

on

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’thi. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Aksi Teror Pelantikan Presiden Tidak Mungkin Terjadi

Published

on

Pengamat Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia, Ferdinand Montororing / Ist
Continue Reading

Nasional

Wiranto Sebut Belum Bisa Pulih 100 Persen

Published

on

Continue Reading




Loading…