Connect with us

Kriminal

Dua Hakim PN Jaksel Didakwa Terima Suap 150 Juta dan 488 Juta

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Jaksa KPK mendakwa dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, R Iswahyu Widodo dan Irwan atas dugaan penerimaan suap Rp150 juta dan 47.000 dolar Singapura atau sekitar Rp488 juta.

“Para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji berupa uang untuk memengaruhi perkara yang diserahkan untuk diadili,” ujar Jaksa KPK Ferdian Adinugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/4).

Uang twrsebut diberikan melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan dari pengusaha Martin P Silitonga melalui advokat Arif Fitriawan.

Uang itu diduga untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan. Terkait, gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Perkara perdata itu ditangani oleh hakim R Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim. Kemudian, Irwan selaku hakim anggota.

Menurut jaksa, pemberian uang diduga agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.

Ramadhan pertama kali diminta bantuan mengurus perkara oleh Martin dan Arif Fitriawan. Menindaklanjuti permintaan itu, Ramadhan bertemu hakim Iswahyu dan Irwan.

Kedua hakim kemudian menyetujui permintaan itu. Namun, keduanya menanyakan berapa uang yang akan diberikan pihak penggugat.

Pada akhirnya, Ramadhan menyerahkan uang Rp 150 juta kepada hakim. Uang tersebut untuk menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat.

Selanjutnya, hakim meminta uang Rp 500 juta untuk memenangkan pihak penggugat dalam putusan akhir.

Uang tersebut kemudian diberikan dari Arif kepada Ramadhan sejumlah 47.000 dollar Singapura.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Bisma R)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

#Trending