Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

MUI: Pengumuman Quick Count Bisa Masuk Kategori Fasik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com, – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyebutkan, pengumuman hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan lembaga survey jauh lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat.

“Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. Akhir-akhir ini, segera setelah mengetahui quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan,” ujar Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4) malam.

Untuk itu, kedepan pihaknya meminta agar proses hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei untuk ditiadakan ke depannya.

Dirinya pun menambahkan, dalam ajaran Islam pengumuman hasil quick count bisa masuk kekategori fasik.

“Ini dalam kategori dalam agama Islam masuk kategori fasik. Dan jika ada berita, itu harus ditabayunkan. Berita apa? Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Karena hasil dari quick count belum pasti tetapi sudah diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata terjadinya hal seperti itu.

“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan,” tegasnya.

“Karena selama ini kan sudah muncul skeptisme, keraguan, bahkan sinisme terhadap lembaga survei. Itu seharusnya click dihayati, direspons jauh sebelum pencoblosan, karena ada pengalaman masa lalu di Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Jateng, jadi pada posisi itu kami,” lanjutnya.

Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan quick count. Apa yang mereka lakukan, hanya sebatas pesan sebagai lembaga moral.

Baca Juga :   Oesman Sapta: MPR akan Sosialisasi Empat Pilar di Perbatasan Kalimantan Barat

“Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja,” ujarnya. (Bisma R)

Advertisement
Loading...
Loading…