Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Surat Suara Terkendala, Pemungutan Di Pondok Melati Berlangsung Lancar

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com.- Suasana pemilihan umum di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat (17/4), berlangsung tertib dan damai.

Meski pada Selasa (16/4) kemarin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni sempat mengutarakan masih adanya kekurangan surat suara untuk Pemilihan Presiden RI.

Namun, berdasarkan pantauan realitarakyat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 94, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, berlangsung tertib dan aman.

Begitu juga di TPS nomor 92 dan seterusnya tidak ada keributan berarti. Hanya saja antusiasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya jauh meningkat.

“Iya ketimbang pada saat Pilkada 2018 lalu ini jauh lebih ramai,” ujar Hasan petugas KPPS.

Hasan mengaku, dirinya bersama dengan teman-teman lainnya harus membuka TPS pada pukul 10:00WIB tadi. Padahal, jadwal yang harus dilakukan pembukaan TPS adalah pukul 07:00WIB. “Jadi nanti tutupnya pukul 15:00WIB,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang pemilih Lilik Juniawati menyebutkan, dirinya rela mengantri hingga satu jam lamanya untuk memilih. “Ini saya dari jam 10 an mas dan baru bisa milih,” ungkapnya saat di temui sekitar pukul 11:15WIB.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni menyebutkan, pihaknya masih kekurangan 1.600 surat suara untuk Pilpres.

“Enggak banyak sih Pondok Melati itu seribuan ya (sekitar) 1.600 kurangnya. Tapi siang ini sih Insya Allah sudah terpenuhi. Belum tahu nanti jadwalnya (pengirimannya dari KPU RI), malah kita yang mau ke situ (KPU RI) gitu,” kata Nurul di Kantor KPU Kota Bekasi, Selasa (16/4).

Namun, Nurul yakin kekurangan itu dapat teratasi dan logistik pemilu bisa tersalurkan ke tiap TPS pada malam hari tadi.

“Ada banyak persoalan sih (kekurangan surat suara) karena gini, pertama ada kurang kirim, kemudian salah kirim jadi harusnya formulir, apa yang dikirim apa gitu,” ujar Nurul.

Baca Juga :   Survei SMRC: Jokowi 56,8 Persen, Prabowo 37 Persen

Nurul memastikan bahwa surat suara yang kurang di Kota Bekasi hanya untuk Kecamatan Pondok Melati, sedangkan di kecamatan lainnya sudah terpenuhi.

Hingga kini proses pendistribusian logistik pemilu ke tiap kecamatan di Kota Bekasi masih berlangsung.

“Malam ini sudah bisa berangkat semua, sudah terpenuhi. Nanti malam sudah bisa di TPS masing-masing. Kan problemnya mayoritas pengadaan itu bukan di kita, jadi kita nunggu-nunggu, nunggu ada dulu baru bisa dimuat,” tutur Nurul.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilu 2019 di Kota Bekasi yakni, berjumlah 1.683.283 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 837.268, dan perempuan yakni, 846.015 pemilih. (Bisma R)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Survei Vox Populi Jokowi 54,1 Persen dan Prabowo 33,6 Persen

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Kegaduhan Politik

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading

Politik

Djarot: UU KPK Bukan Kitab Suci

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengaku heran dengan sikap yang ditunjukan sejumlah pihak di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Padahal, kata dia, sekelas konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar (UUD) 1945 saja bisa dilakukan amademen.

“Apabila UUD 1945 saja bisa diamandemen, jadi sangat aneh bila UU KPK tidak boleh diamandemen atau direvisi,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2019).

Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI itu juga mengaku lucu, ketika upaya revisi UU a quo justru dinilai dalam rangka melemahkan institusi KPK terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kok mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada pro-kontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi,” kata dia.

“UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tidak boleh.” [ipg]

Baca Juga :   Survei SMRC: Jokowi 56,8 Persen, Prabowo 37 Persen
Continue Reading
Loading…