Connect with us

Opini

MENOLAK HASIL QUICK COUNT PILRES 2019

Published

on

 

Dr. Aksi Sinurat,SH.,M.Hum.

Dosen FH & PPs Ilmu Hukum Undana mm

Pemilihan umum dalam level nasional telah menjadi momentum bangsadan negara Indonesia, hari yang ditungu-tunggu dalam pemelihan umumyakni hari terlaksananya pencoblosan/pemilihan dan terhitungnya hasilperhitungan suaranya.

Kenegarawan setiap calon telah teruji ketika hasil perhitungan cepat diperbanyak dengan menggunakan metode dan sampel yang berbeda-beda, dan juga menunjukan hasil yang berbeda-beda bagi semua pasangan calon terutama calon presiden.

Sekalipunperbedaan itu hanya pada angka-angka yang tidak berbeda jauh satulembaga survey dengan yang lainnya. Saling mengklian kemenangan tentu berujung pada perhitungan yangdilakukan secara manual oleh lembaga terpecaya yakni Komisi PemilihanUmum (KPU).

Sekalipun secara reguasi UU No. 7 Tahun 2017 tentangPenyelenggaran Pemilihan Umum telah membolehkan lembaga-lembagasurvey untuk menghitung hasil perhitungan pemilihan umum secaracepat.

Namun dalam perkembangan pun banyak pihak berupaya dengan cermat menginginkan agar target waktu penayangan atau pengumumpun jangan dibatasi sehingga secara cermat para lembaga survey lebih matang melakukan perhitungan mengingat jarak waktu dalam wilayahIndonesia terbagi dalam tiga bagian yakni bagian Timur Indonesia, bagian Tengah Indonesia dan bagian Barat Indonesia.

Hal inipun dirasakan langsung oleh sejumlah lembaga survay misalnyalembaga oxpol Center Research and Consulting menyesalkan hasilputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang publikasi quick countatau hitung cepat lewat lembaga penyiaran sebelum pukul 15.00 WIBsetelah selesainya pencoblosan atau pemilihan oleh konstituen.

Keputusan itu dinilai menyimpang dari tujuan hitung cepat yang mengutamakan kecepatan. Alasan MK menolak pemohonDalam Putusan MK Nomor IX/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, MKmengabulkan gugatan terhadap Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) sertaPasal 282 UU No. 10/2008.

Selanjutnya, pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut juga dinyatakan berlaku untuk perkara Nomor24/PUU-XII/2014. Itu karena masih terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), danayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8/2011.

Baca Juga :   Kepala Desa dan Pemilu 2019

Hakim MK menjelaskan bahwa menyangkut penghitungan cepat tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasilquick count telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Sehingga, Mahkamah pada akhirnya
sampai pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil hitung cepat begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional. Bahkan, hal itu sejalan denganketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Namun, MK memutuskan untuk menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 449 Ayat (2), Ayat (5), Pasal 509,serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu No. 7/2017.

Dalam putusan yang dibacakan hari Selasa Tanggal 16 April 2019, dimana hakim MK mempertimbangkan perbedaan zona waktu yang ada di wilayah Indonesia.

menilai, selisih waktu dua jam antara wilayah Waktu Indonesia Barat(WIB) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) memungkinkan hasil penghitungan cepat pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan.

Hal tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi pilihan sebagian pemilih.

Menurut MK juga bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudahdisiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis ‘sekadar’ ingin menjadibagian dari pemenang.

Selain itu, secara metodologis perhitungan cepat bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat. Itu karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan atau margin of error.

Dengan demikian, sekecil apapun rentang kesalahan dalam metodologi perhitungan cepat yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh.Terutama ketika selisih perolehan suara antar kandidat berada dalam margin of error tersebut.

Artinya, keandalan quick count adalah terjaminjika perolehan suara antar kandidat atau antar kontestan jauh melampauirentang kesalahan tersebut Mengapa Prabowo mengkalim menang sementara Jokowi diam?

Baca Juga :   Bertentangan Dengan Trisakti, Agresivitas Presiden Jokowi Berutang Harus Dikontrol

Pemilihan Calon Presiden dan wakil Presiden tanggal 17 April 2019 yang dilakukan secara langsung dan serentak sesuai zona waktu di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dalam dunia politik yang dipadang sebagai sebuah pertarungan kalah dan menang.

Darisemua lembaga survey yang terdaftar ke KPU merilis hasil surveynya dan langsung ditanggapi oleh masing-masing kandidat calon presiden sebagaimana setelah pengumuman perhitungan cepat sesuai batas waktu yangditentukan.

Hasil Quick Count/Hitung Cepat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di LimaLembaga Survei Pukul 16.45 WIB, yang disiarkan secara langsung di Trans7.

Kelima lembaga survei yakni Indo Barometer, Kelompok Diskusi KajianOpini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI)Denny JA, Media Survei Nasional (Median), dan Litbang Kompas.

Kelima lembaga tersebut telah terdaftar sebagai lembaga resmi quick count atauhitung cepat Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil quick count atau hitung cepat perolehan suara Jokowi vs Prabowodalam Pilpres 2019 live di Trans 7, kelima lembaga survei per pukul 16.45WIB yakni

(1).Indo Barometer, melaporkan Pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf: 53,10 persen dan Capres Prabowo-Sandi: 46,90 persen dengandata yang masuk: 67,67 persen.

(2) KedaiKOPI melaporkan capres Jokowi-Ma’ruf: 51,52 persen dan capres Prabowo-Sandi: 46,21 persen suaradengan data yang masuk: 61,55 persen.

(3). Lembaga Survey Indonesia(LSI) melaporkan capres Jokowi-Ma’ruf: 54,97 persen dan capres Prabowo-Sandi: 45,03 persen dengan data yang masuk: 85,50 persen.

(4). Medianmelaporkan capres Jokowi-Ma’ruf: 54,05 persen dan capres Prabowo-Sandi: 45,95 persen dengan data yang masuk sebayak 43,51 persen,

(5). Litbang Kompas melaporkan capres Jokowi-Ma’ruf: 54,20 persen danPrabowo-Sandi: 45,80 persen dengan data yang masuk: 67,50 persen.

Kelima lembaga survey ini diperbadingkan langsung oleh capres nomorurut dua yakni pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengklaim menang sesuai perhitungan langsung olehTim Pemenangannya, sebagaimana disampaikan dalam pidato singkatnya bahwa telah mengguli pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf sehingga Prabowo-Sandi mengklaim menang dengan perhitungannya sendiri dengan kemenangan mencapai 55,4 persen.

Baca Juga :   Berikut Tata Cara Membuat Berita Yang Benar dengan cara 5 W + 1 H

Sementara pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf memilih diamdan menunggu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU.

Artinya kedua pasangan capres ini telah menolak hasil survey yang dirilis olehkelima lembaga survey tersebut.

Andaikan menerima maka keduanya langsung saling menyapa dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu hal yang patut diharapkan adalah keduanya harus bijak untuk menjaga ketentraman dan keamanan dalam negara, sehingga memberikan rasa aman bagi semua konstituennya.

Hal berdemokrasi bagi Indonesia akan teruji dalam hal menang kalah dalamsuatu pertarungan politik ini, sehingga ke depan perlu suatu keteladananyang baik dalam membangun bangsa dan negara bukan hanya untuk kekuasaan semata.***

Advertisement
Loading...
Loading…