Connect with us

Politik

GKR Hemas Diberhentikan Tetap dari DPD RI

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota DPD RI (Senator) asal Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, akhirnya diberberhentian scara tetap. Isteri Sultan Hamengkubuwono X itu diberhentikan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pemberhentian itu karena tak bersedia melakukan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD, di media massa lokal dan nasional, serta kepada masyarakat Yogyakarta, yang diwakilinya, hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian keterangan Wakil Ketua BK DPD, Hendri Zainuddin di Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam.

Menurutnya, pemberhentian tetap terhadap, GKR Hemas diumumkan dalam Sidang Paripurna DPD, Jumat (29/3) lalu. Sanksi pemberhentian atau pemecatan yang dijatuhkan BK DPD kepada Hemas, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Terhitung sejak Jumat (29/3), GKR Hemas tak lagi menjabat sebagai anggota DPD dari Provinsi DI Yogyakarta. BK DPD memberikan sanksi pemberhentian tetap, karena yang besangkutan tak kunjung melakukan upaya untuk memulihkan statusnya sebagai anggota DPD,” kata Hendri.

Dikatakan, alasan GKR Hemas diberhentikan secara tetap. Pertama, GKR Hemas tidak pernah mengikuti rapat/sidang mulai tahun sidang 2017 (setelah April) hingga tahun sidang 2019, yang meliputi persidangan Rapat Komite II, Badan Akuntabilitas Publik, hingga Sidang Paripurna.

“Sebanyak 85 rapat/sidang, GKR Hemas tidak pernah hadir secara fisik, dengan status 80 kali ijin, 1 kali sakit, 2 tanpa keterangan, dan 2 kali datang hanya membubuhkan tanda tangan kemudian pergi. Artinya, prosesntase kehadiran fisik GKR Hemas adalah nol persen,” jelas Hendri.

Kedua, GKR Hemas telah diberikan teguran tertanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Etik BK DPD. Setelah diberikan sanksi teguran, status sanksi ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan BK DPD yang disampaikan pada Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang II Tahun sidang 2018 -2019 DPD, Kamis (20/12/2018), seteleh melalui proses sesuai Tata Beracara BK DPD.

“Terakhir, karena GKR Hemas tak melaksanakan kewajiban (imperatif) untuk mememinta maaf sebagaimana dalam diktum putusan Pemberhentian Sementara, maka sanksi pemberhentian sementara ditingkatkan menjadi Pemberhentian Tetap sebagaimana tertuang dalam Keputusan BK DPD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Kepada GKR Hemas, Anggota DPD Nomor Anggota B-53 dari Provinsi DI Yogyakarta,” ujarnya.

Namun demikian, pemberian sanksi terhadap GKR Hemas tak mempengaruhi pencalonannya sebagai Anggota DPD. Menurut dia, pencoretan nama Hemas dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD merupakan kewenangan KPU dan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan.

“Kalau posisinya sebagai caleg DPD periode 2019-2024, kami nggak bisa ikut campur. Itu sudah masuk ranah pemilu. Sanksi itu hanya bisa dijatuhkan pera pemilih Hemas karena yang bersangkutan dinilai tidak menjalankan tugas, sehingga tak bisa dipilih lagi,” ungkapnya.

Sementara itu GKR Hemas tetap melakukan kunjungan di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta. Calon DPD incumbent dapil DI Yogyakarta ini menolak disebut berkampanye dan berdalih hanya bertemu dengan beberapa elemen masyarakat di empat lokasi.

Pertama, GKR Hemas berkunjung ke PT Patria Adikarsa yang merupakan mitra produksi sigaret (MPS) dari PT HM Sampoerna di Giripeni, Wates. “Kita sebenarnya tidak kampanye hanya mengunjungi beberapa tempat. Saya masih duduk di DPD,” katanya.

Sebelumnya, Hemas membenarkan, salah satu upaya utuk memulihkan statusnya sebagai anggota DPD adalah melakukan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD. Namun, Ratu Yogyakarta itu secara tegas menolak melakukan permohonan maaf di Sidang Paripurna DPD, maupun media massa lokal dan nasional.

“Tidak. Saya tidak akan meminta maaf, karena saya masih menjunjung tinggi hukum yang harus ditegakkan di negara kita,” tegas Hemas.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Janji Politik PKS Layak Diapresiasi

Published

on

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Politik

PKS Targetkan Pembebasan Pajak Sepeda Motor Masuk Prolegnas

Published

on

Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Politik

PKS Minta Sukmawati Berani Mempertanggungjawabkan Pernyataannya

Published

on

Continue Reading




Loading…