Connect with us

Daerah

Jelang Musim Kemarau, BPBD Kalbar Bentuk 15 Posko Utama

Published

on

Pontianak ,Realitarakyat.com – Luasnya hutan di Kalimantan Barat, terlebih lahan gambut yang luasnya 1.680.000 hektar yang teresebar di Kabupaten Kota dan yang terluas di kabupaten Ketapang dan Kubu Raya sangat rentan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan-Karhutla saat kemarau tiba.

“Berdasarkan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa memasuki bulan Maret hingga Agustus 2019 curah hujan di Kalbar semakin berkurang atau masuk kemarau”, ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat TTA Nyarong di Pontianak, Senin (08/04/2019).

Menurt Nyarong berkurangnya instensitas curah hujan ini merupakan ciri-ciri kemarau. Artinya sudah ada informasi teknis dari BMKG yang mengingatkan Satgas yang terdiri dari berbagai instansi, termasuk TNI Polri.

“Saya laporkan bahwa untuk menangani masalah ini kita sudah memahami, kita sudah memetakan bahwa dalam rangka menangani bencana asap akibat Karhutla ini sudah dibentuk komando dan penentuan status, karena di Pemerintah pusat melihat suatu daerah terutama enam provinsi yaitu kalbar, Kalsel dan kalteng serta tiga provinsi di Sumatera yaitu palembang, Riau dan Jambi yang diminta oleh pemerintah pusat agar waspada terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan terutama pada musim kemarau”, tegasnya.

TTA Nyarong mengatakan, indikator sudatu daerah dianggap siap oleh Pemerintah Pusat, terutama dari sisi regulasi suatu daerah sudah mendapat status dan sudah berkoordinasi dengan BNPB RI. Koordinasi tersebut antara lain menganai pendanaannya, termasuk pendanaan anggota Satgas seperti TNI Polri.

“Sebagaimana Konsultasinya dengan BNPB di Jakarta kami mempertanyakan bagaimana jika anggaran tahun 2018 lalu menjadi acuan, karena sekarang masih disusun pengajuan baru oleh TNI-Polri termasuk BPBD”, ujar Nyarong.

Indikator lainnya yang dianggap siap oleh Pusat setelah SK dan pengajuan anggaran sudah ada berdasarkan acuan tahun lalu, juga telah diaktifkannya Pos Komando penanggulangan Asap Akibat Karhutla. Sesuai dengan peraturan kepala BNPB no 3 Tahun 2016, telah dipetakan poskonya agar pengendalian Karhutla efektif, efisien serta mobilisasi sumber daya lancar, dalam perintahnya ada 15 Posko utama, satu diantaranya di BPBD Kalbar.

Selain itu ada di dua Kota yaitu Pontianak dan Singkawang serta di 12 Kabupaten Kota dimana BPBD sek kalbar sudah dibentuk.

“Saya minta kepada Kepala BPBD Kabupaten Kota agar melapor kepada Bupati Walikota serta Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres se kalbar bahwa Posko utama ini harus diaktifkan”, pungasnya.(Joni H)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Letkol Imron Masyhadi Resmi Jabat Dandim Wonogiri

Published

on

Continue Reading

Daerah

Sidang Perkara Dugaan Korupsi, Eksepsi Bekas Anggota DPRD NTT Ditolak

Published

on

Continue Reading

Daerah

Bakal Daftar Di DPP Besok, Relawan: Semua Persyaratan Gibran Sudah Siap

Published

on

Continue Reading




Loading…