Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kesehatan

Siloam Hospital Bogor Edukasi Masyarakat, Agar Kenali Lebih Dekat Penyakit Batu Ginjal dan Prostat

Published

on

Bogor,Realitarakyat.com – Keluhan seputar urologi atau saluran kemih banyak dialami pria pada usia di atas 50 tahun, akibat ketidakseimbangan hormonal dan penurunan fungsi penguraian yang membuat ukuran kelenjar prostat terus membesar sehingga proses buang air kecil akan terganggu.

Dokter Spesialis Urologi, dr Juhadi Sunaryo, SpU menjelaskan Batu Ginjal adalah keluhan yang paling banyak ditemukan di Siloam Hospital Bogor, yang umumnya diderita oleh pasien pada usia sekitar 60 sampai 70 tahun sekitar 30 sampai 40 persen setiap bulannya.

Batu yang berada di dalam saluran kemih ini seperti kristal yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan nyeri, perdarahan, dan penyumbatan aliran kemih atau infeksi, yang bisa berada di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih.

Pasien yang menderita batu ginjal ada kategori ringan dan berat (non inasive dan miniminasive).

“Untuk kasus batu ginjal ringan kami berikan obat, sedangkan untuk kasus batu ginjal berat atau besarnya batu yang menyebabkan penyumbatan maka kami lakukan teropong atau penempatan laser dan pengobatan dengan metode ESWL,” jelas dr Juhadi di Siloam Hospital Bogor, Kamis (14/3/2019).

Berbicara di depan Paguyuban Dharma Wulan mengenai infeksi saluran kemih pada usia senior, ia menuturkan, dengan iklim tropis di Indonesia, maka masyarakat yang tinggal di daerah ini lebih rentan terkena batu ginjal, sebab mereka lebih mudah terkena dehidrasi.

Lebih lanjut dr Juhadi menjelaskan secara rinci tentang penyakit batu ginjal dan prostat. Menurutnya, penyakit gagal ginjal di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena hipertensi, diabetes melitus, kelainan bawaan, dan gangguan penyumbatan saluran kemih

Gangguan prostat merupakan penyakit yang umum dialami pria yang berusia diatas 50 tahun.

Baca Juga :   ‎BPJS Ketenagakerjaan Serahkan JHT kepada Penderita DM

Secara umum, gangguan prostat yang dapat menyerang pria yaitu Benign ProstaticHyperplasia (BPH) atau biasa dikenal dengan pembesaran prostat, sehingga terjadi penyempitan di saluran kemih, yang lambat laun akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan urine dari kandung kemih.

Beberapa gejalanya adalah susah buang air kecil, aliran urin yang tersendat, merasa tidak tuntas buang air kecil, buang air kecil lebih sering di malam hari.
BPH umumnya terjadi seiring bertambahnya usia karena adanya perubahan pada kadar hormon seksual.

“Pada pasien BPH kami memberikan penanganan operasi (TURP) atau TransurethralResection of Prostate, yaitu berupa operasi pembedahan minimal invasif yang merupakan baku emas dalam penanganan penyakit prostat BPH yang berkomplikasi,” terang dr Juhadi.

Ia mengingatkan untuk melakukan pola hidup sehat guna mencegah terjadinya gagal ginjal

“Caranya dengan cara minum air putih minimal 8 gelas sehari – agar terhidrasi dengan cukup; mengurangi asupan garam, gula dan zat-zat mineral lainnya, karena dapat merusak fungsi ginjal dan berisiko terkena hipertensi dan diabetes melitus, serta batu pada saluran kemih jangan menahan buang air kecil; serta konsumsi sayur dan buah-buahan; kurangi minuman bersoda, kopi, teh, alkohol dan stop merokok; olahraga teratur; hindari suplemen,” ungkap dr Juhadi.

Sementara itu, Executive Director Siloam Hospitals Bogor Liediawaty Shahaan mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas hidup dan sinergi layanan kesehatan masyarakat yang tinggal di kota hujan ini, khususnya pasien gagal ginjal pada usia lanjut, sehingga mereka dapat menjalani pola hidup sehat.

Ketua Paguyuban Dharma Wulan Bogor, Deddy Kusdedi (70) memberikan tanggapannya tentang materi yang diberikan sangat bagus dan bermanfaat bagi lansia, informatif.

“Sangat informatif. Forum tanya jawab audiens juga sangat hidup dan menarik,” ucapnya saat ditemui media.(Ujang S)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Kabut Asap, Puskesmas Siaga 24 Jam

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Puskesmas di Provinsi Riau beroperasi selama selama 24 jam, untuk bersiaga melayani masyarakat yang terganggu kesehatannya karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu sebagaimana keterangan pers resmi dari Kementerian Kesehatan Minggu (15/9/2019).

Menurut pernyataan itu, seluruh masyarakat terdampak asap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa dikenakan biaya.

“Satgas kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya. Seluruh puskesmas sekarang adalah posko tempat mengadu seluruh masyarakat Riau yang terkena ISPA,” kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Dia menyatakan Gubernur Riau juga telah menginstruksikan kepada 15 kabupaten-kota/kota di Provinsi Riau untuk melakukan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Bahkan hari ini Satgas Kesehatan mengoperasikan tiga ambulans yang siap sewaktu-waktu dihubungi di nomor 119 selama 24 jam,” kata Edy.

Selain Puskesmas, Dinas Kesehatan Riau mewajibkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta di Pekanbaru untuk melayani masyarakat terdampak karhutla. “Masyarakat yang terdampak karhutla wajib dilayani tanpa pungutan biaya satu rupiah pun,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Menurut Mimi, Rumah sakit harus menyediakan ruangan evakuasi yang aman jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ruang evakuasi juga tersedia di seluruh Puskesmas yang sudah disiagakan selama 24 jam.

Dinas Kesehatan Riau telah membagikan lebih dari 700 ribu masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian masker dilakukan di delapan titik di Pekanbaru, yaitu di depan kantor gubernur, simpang Harapan Raya, Rumbai, Kubang, Pattimura dan lainnya.

Menurut catatan Dinas Kesehatan terjadi peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan kasus ISPA. Hingga tanggal 11 September 2019, Dinkes Riau mencatat 9.931 kunjungan kasus ISPA.

Berdasarkan data Kemenkes, efek buruk paparan asap kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada balita. PSC 119 membawa pasien seorang balita ke RSUD Arifin Ahmad dengan kondisi tubuh demam, batuk pilek, dan mata merah berair.

Baca Juga :   ‎BPJS Ketenagakerjaan Serahkan JHT kepada Penderita DM

Pasien balita mendapat pemeriksaan kesehatan, nebulizer dan cek darah di laboratorium. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak menyebutkan pasien menderita ISPA.

Kualitas udara di Provinsi Riau masih dalam kategori buruk karena dampak asap serta polutan kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. [ipg]

Continue Reading

Kesehatan

BPJS Wacth Dukung Pelibatan RT/RW Jadi Juru Tagih Iuran BPJS Kesehatan

Published

on

- Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timboel Siregar. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timboel Siregar, mendukung keterlibatan RT/RW untuk membantu penagihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Karena hal yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang ada. Justru dengan dijadikannya JKN sebagai program strategis nasional, maka Pemda harus terlibat aktif,” ujarnya, saat dihubungi Realitarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Dengan demikian, kata Timboel, ujung tombak Pemda di masyarakat adalah RT/RW.

“Dengan pelibatan RT/RW ini, maka akan ada perasaan segan dari masyarakat yang dihubungi ketua RT atau RW sehingga masyarakat dengan mudah akan membayar tunggakan iuran,” jelasnya.

Sehingga, kata Timboel, ada proses pengingat bagi masyarakat untuk membayar JKN.

Tetapi, kata Timboel, ada beberapa hal yang harus dilakukan BPJS kesehatan dan pemda. Pertama, RT/RW diberikan pemahaman tentang JKN. “Baik tentang hak maupun kewajiban peserta JKN,” tuturnya.

Kemudian harus ada upah pungutan yang diberikan BPJS kepada RT/RW atas tunggakan iuran yang berhasil dipungut.

“Demikian juga RT/RW diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknik meyakinkan masyarakat untuk bayar iuran sehingga proses penarikan tunggakan iuran dilakukan secara persuasif,” tuturnya.

Realitarakyat.com yang mencoba konfirmasi Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, hingga berita ini diturunkan, belum menjawab pesan singkat yang dilayangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini BPJS Kesehatan melakukan berbagai cara untuk mengurangi tumpukan utang.

Jika sebelumnya BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta mandiri awal tahun 2020, kali ini BPJS Kesehatan menggandeng Ketua RT dan RW, untuk menagih peserta BPJS mandiri, yang memiliki tunggakan, atau belum membayar iuran.

Seperti di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat edaran Lurah Mekarjaya bernomor 460/121-kemaspel kepada seluruh Ketua RW Kelurahan Mekaryaja tanggal 22 Agustus 2019, kelurahan itu telah meneken nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Depok.

Baca Juga :   Okky: Pemerintah Lamban Tanggulangi Wabah Difetri

Nota kesepakatan itu, berkaitan dengan pelaksanaan program Desa JKN. Adapun isi surat itu antara lain memerintahkan seluruh ketua RW terlibat dalam penagihan tunggakan iuran peserta JKN di kelurahan ini yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. (ndi)

Continue Reading

Daerah

RT dan RW Jadi ‘Juru Tagih’ BPJS

Published

on

Depok, Realitarakyat.com – Berbagai cara mulai dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk mengurangi tumpukan utang.

Jika sebelumnya BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta mandiri awal tahun 2020, kali ini BPJS Kesehatan menggandeng Ketua RT dan RW, untuk menagih peserta BPJS mandiri, yang memiliki tunggakan, atau belum membayar iuran.

Seperti di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat edaran Lurah Mekarjaya bernomor 460/121-kemaspel kepada seluruh Ketua RW Kelurahan Mekaryaja tanggal 22 Agustus 2019, kelurahan itu telah meneken nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Depok.

Nota kesepakatan itu berkaitan dengan pelaksanaan program Desa JKN. Adapun isi surat itu antara lain memerintahkan seluruh ketua RW terlibat dalam penagihan tunggakan iuran peserta JKN di kelurahan ini yang nilainya mencapai Rp 9 miliar.

Saat ditemui wartawan, Rabu (11/9/2019), Lurah Mekarjaya, Zainal Arifin membenarkan. Menurutnya, ini adalah pilot projek BPJS. Pihaknya, kata dia, telah mengutus seluruh RT dan RW, serta dua warga yang direkrut BPJS untuk melakukan penagihan kepada warga yang menunggak iuran BPJS.

Menurut pengakuan dirinya sebagaimana catatan yang ia miliki, jumlah warganya 73 ribu, dari jumlah itu, 60 ribuan terdaftar sebagai peserta BPJS, dari 60 ribuan itu, 3.000 warga yang menunggak. Dari 3.000 warga yang menunggak, hingga akhir Juli, informasi yang ia terima jumlah tunggakan mencapai Rp 9 miliar.

Adapun alasan warga yang menunggak iuran BPJS, kata Zainal, beragam. Ada yang lupa bayar, pindah alamat susah dicari, pindah asuransi ke swasta, dan ada pula yang tidak mampu bayar.

“Kalau tidak mampu bayar kita buatkan penelusuran apakah nantinya dibantu program APBD atau APBN,” kata dia.

Baca Juga :   DPR: Audit BPKP Buktikan Kinerja BPJS Kesehatan Soal Data Kacau Balau

Nah, kata dia, para RT dan RW itu akan membantu mensosialisasikan keterangan BPJS di forum warga maupun pengajian lingkungan.

Untuk diketahui, surat edaran terkait tunggakan yang dilampirkan oleh pihak BPJS itu viral di jagat media sosial. Belakangan diketahui, surat tersebut rupanya telah disosialisasikan sejak 22 Agustus 2019 lalu. [ipg]

Continue Reading
Loading…