Connect with us

Politik

Jokowi Tak Perlu Cuti, KPU Hanya Atur Fasilitas Negara

Published

on

JAKARTA, Ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah telah menjawab perdebatan yang berkembang di masyarakat apakah Capres petahana harus cuti kampanye?

“Pertimbangan MK menyatakan Capres petahana diberi hak berkampanye. Jadi tidak harus cuti ketika berkampanye dan tidak harus berkampanye di luar hari kerja,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi menanggapi Putusan MK No. 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019,”tegas Tohadi, Jumat (15/3/2019).

Menurut MK, jika tidak diberi hak berkampanye akan terjadi perlakuan berbeda terhadap Capres petahana dengan Capres lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai Capres dalam Pemilu.

Namun demikian, MK menyatakan agar diberlakukan pembatasan kepada Capres petahana dalam berkampanye sehingga tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

MK kata Tohadi, memberi pembatasan kepada Capres petahana tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu.

“Capres petahana dituntut agar cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ini batasan yang diingatkan Mahkamah kepada Capres petahana”, jelas Tohadi.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur kampanye Capres petahana harus dilakukan di luar hari atau jam kerja, menurut Mahkamah, juga dinyatakan tidaklah bertentangan dengan prinsip pemilu yang “adil”.

Sebab, menurut Mahkamah, prinsip “adil” dalam hubungan ini ketika diberlakukan pembatasan berupa kewajiban dan larangan sesuai Undang-Undang kepada Capres petahana agar tercipta perlakuan yang sama dengan Capres lainnya yang bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara.

Baca Juga :   Anggota Wantimpres Foto Bersama Dengan Perdana Menteri Israel

Karena itu, Tohadi memberikan pendapat hukum pasca keluarnya Putusan MK ini agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai batasan penggunaan fasilitas negara.

Misalnya kalau Capres petahana menggunakan pesawat atau mobil kepresidenan ketika akan berkampanye apakah termasuk penggunaan fasilitas negara atau tidak.

“Pada sisi lain pesawat atau mobil kepresidenan itu terkait protokoler keamanan kepresidenan. “Berbeda misalnya kalau Capres petahana menggunakan istana kepresidenan sebagai tempat kampanye. Ini sangat jelas termasuk penggunaan fasilitas negara yang dilarang. Hal-hal seperti ini harus diatur secara tegas oleh KPU,” pungkas Tohadi.

 

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending