Connect with us

Politik

DPD Siap Perjuangkan Persoalan Daerah

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – DPD RI sebagai  lembaga perwakilan daerah merupakan lembaga yang bebas dari intervensi partai politik dan bersifat independen. Untuk itu DPD RI siap memperjuangkan kepentingan daerah, salah satunya dengan turut melakukan pengawasan program dana kelurahan yang akan cair pada awal April 2019 ini.

“Pengawasan itu dilakukan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” demikian Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis saat melakukan dialog dengan jajaran kepala dinas, camat dan lurah di Balai Pemerintah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3),

Menurut Darmayanti, kehadiran anggota DPD RI di daerah harus dapat dimanfaatkan masyarakat daerah karena setiap anggota  DPD RI tidak punya beban politik seperti anggota DPR RI yang berasal dari partai politik.

Darmayanti mencontohkan dirinya yang bukan perwakilan partai tertentu sehingga tidak ada kewajiban untuk mengusung calon presiden tertentu. Untuk itu dia mengharapkan agar rakyat di daerah memanfaatkan peran DPD RI yang independen ini untuk kemajuan daerahnya masing- masing.

Dalam hal pengawasan dana kelurahan, Darmayanti menjelaskan kehadiran DPD RI di daerah merupakan keharusan. “Kedatangan kami dalam rangka mengawasi dan membantu proses pencairan dana kelurahan yang mencapai sebesar 3 triliun, dibagi untuk seluruh kelurahan di Indonesia.”

Kehadiran DPD untuk mengawasi apakah sudah turun juknisnya, dan progresnya seperti apa. Seharusnya Dana kelurahan tahap satu sudah digulirkan di bulan  Februari sampai dengan Mei ,  “Tahap satu seharusnya sudah disalurkan. Kehadiran kami untuk memastikan program itu apakah sudah berjalan, ternyata belum,“ ujarnya.

Saat ini ada forum masyarakat kelurahan yang dibentuk untuk menangani masalah dana kelurahan agar berjalan efektif seperti yang direncanakan. Karena itu, DPD RI sangat mendukung wadah ini dan sangat terbuka untuk membantu mensosialisasikan program-program dana kelurahan ke masyarakat.

Baca Juga :   Nyabu, PAN Pecat La Usman Ketua DPRD Buton Selatan

Dikatakan, DPD RI memang tidak sepopuler DPR RI karena berkaitan dengan kewenangan terbatas dan keberadaan DPD RI yang relatif masih baru. Namun, meski lembaga baru, DPD RI memiliki sikap yang mandiri.

“Makanya kami terlihat kurang beken, kami tidak bisa mencalonkan presiden, beda dengan Anngota DPR bisa mencalonkan presiden, bisa dari partainya,” kata Darmayanti.

Selain itu, dengan keterbatasan kewenangan tugas legislasi, DPD RI tetap berhak mengajukan RUU, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta memiliki kewewenangan  untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas  perda.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending