Connect with us

Luar Negeri

Pemerintah Berhasil Bebaskan Siti Aisyah Dari Hukuman Mati di Malaysia

Published

on

Malaysia, Realitarakyat.com -Warga Negara Indonesia, Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan warga negara Korea Utara kakak tiri Kim Jong-un, pada 13 Februari 2017. Yakni Kim Jong-nam.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muhzar mengatakan, bahwa kabar bebasnya segala tuntutan hukum bagi Siti Aisyah saat digelarnya persidangan kasus Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, Senin 11 Maret 2019.

“Siti Aisyah bebas didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia,” ujarnya dari Malaysia.

Sehingga Jaksa Agung Malaysia memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Cahyo menjelaskan, beberapa alasan Menkumham mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah kepada Jaksa Agung Malaysia adalah sebagai berikut.

Pertama terdakwa Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara reality show. Sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Kedua Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Ketiga Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

“Permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI setelah dilakukan koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Intelijen Negara,” ujar Cahyo.

Upaya membebaskan Siti Aisyah dari jerat hukuman mati di Malaysia. Sebelumnya juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia. Bahkan pada tingkat Presiden, Wakil Presiden maupun pertemuan reguler Menteri Luar Negeri dan para Menteri lainnya dengan mitra Malaysia.
Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muhzar mengungkapkan, di antaranya pada pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia pada 29 Juni 2018 di Bogor. Lalu pertemuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

“Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri,” ungkapnya.

“Hal ini sejalan dengan Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,” tambahnya lagi.

Dalam pembebasan Siti Aisyah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan Kantor Pengacara Gooi & Azura serta Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia cabang Malaysia memiliki peran aktif dan sangat penting.

“Dalam sidang Siti Aisyah, dihadiri perwakilan Pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah Duta Besar RI di Kuala Lumpur didampingi oleh Direktur Jenderal AHU Kemenkumham RI, Direktur Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI,” ujar Cahyo Rahadian Muhzar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Luar Negeri

Selandia Baru Larang Penjualan Senjata Militer Otomatis

Published

on

New Ze;and, Realitarakyat.com. – Pasca penembakan di Masjid Al-Noor di New Zealand, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan larangan penjualan senjata militer semi-otomatis.
Senjata atau senapan jenis ini yang digunakan Brendon Tarrant membunuh 50 orang di dua masjid kota Christchurch pada 15 Maret lalu.

“Pada 15 Maret sejarah kita berubah selamanya. Sekarang, undang-undang kita juga akan berubah. Kami umumkan tindakan hari ini demi seluruh rakyat Selandia Baru untuk memperkuat peraturan senjata api dan menjadikan negara ini tempat yang aman,” tegas Ardern, seperti dikutip media Selandia Baru, New Zealand Herald, Kamis (21/3).

“Kabinet sepakat memperketat peraturan senjata pada Senin, 72 jam setelah aksi teroris keji di Christchurch. Sekarang, enam hari setelah serangan, kami umumkan larangan seluruh senapan serbu dan militer semi-otomatis (MSSA) di Selandia Baru,” kata Ardern.

MSSA yang dimaksud adalah senapan semi-otomatis dengan magasin lepas yang bisa memuat lima tabung peluru atau lebih. Bukan hanya senapannya, seluruh magasin peluru berkapasitas tinggi juga dilarang penjualannya di Selandia Baru.

Salah satu senapan paling terkenal di kelas ini adalah AR-15 yang digunakan Tarrant memberondong jemaah salat masjid dengan peluru. Senapan ini juga digunakan dalam berbagai penembakan massal di Amerika Serikat.

Ardern mengimbau masyarakat Selandia Baru untuk menyerahkan senjata-senjata mereka. Skema buyback tengah dirancang untuk memberikan imbalan bagi masyarakat. Ardern mengatakan, larangan penjualan senapan serbu berlaku mulai pukul 15.00 waktu setempat.

“Seluruh senapan semi-otomatis digunakan dalam serangan teroris Jumat 15 Maret dilarang,” pungkas Ardern.

Continue Reading

Luar Negeri

Dubes Australia akan Bahas Teroris dengan MUI

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan akan bertemu dengan pimpinan MUI, Selasa (19/3/2019).

Menurut Muhyiddin masalah yang akan dibahas terkait dengan peristiwa penembakan di Masjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru, yang terjadi pada Jumat (15/3/2019) lalu.

“Jadi, yang akan datang nanti adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia. Nah, Duta Besar Australia akan tiba setengah hingga satu jam lagi insya Allah. Beliau memang minta waktu kepada MUI untuk menjelaskan kasus yang terjadi di Selandia Baru,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Sementara itu, kata dia, pihak dari Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia berhalangan hadir karena suatu hal.

Menurut Muhyidin, MUI akan berupaya memahami mengapa pelaku penembakan tersebut melibatkan warga negara Australia dan menjalankan aksinya terhadap sejumlah umat Islam di Selandia Baru.

“Mudah-mudahan nanti pertemuan dengan pimpinan MUI akan ada beberapa penjelasan lebih detail mengapa justru orang Australia yang membunuh umat islam sedang shalat di Selandia Baru?” ujarnya.

Dalam peristiwa ini, Brenton Tarrant (28), warga Australia, ditangkap polisi Selandia Baru tak lama setelah melancarkan serangan di masjid.

Pesan Menyentuh PM Selandia Baru bagi Para Korban Serangan teror penembakan terjadi di dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3/2019) siang, menewaskan 50 orang dan melukai 50 orang lainnya.

Insiden terjadi di dua masjid, yakni masjid Al Noor dan masjid Linwood, yang berjarak sekitar lima kilometer satu sama lain. Pada peristiwa ini, salah satu warga negara Indonesia (WNI) Muhammad Abdul Hamid alias Lilik Abdul Hamid, dipastikan meninggal dunia. Empat orang WNI telah dinyatakan selamat, dua orang luka dan dalam perawatan medis.

 

Continue Reading

Luar Negeri

Ketua DPR Kutuk Penembakan di Masjid Zew Zealand

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan biadab penembakan di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/03/19) waktu setempat. Disebutkan sekitar 40 orang menjadi korban penembakan tersebut.

Termasuk dua warga Indonesia yang sedang beribadah di Masjid Al Noor tersebut.

Bamsoet sudah menghubungi Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, H.E Tantowi Yahya, agar memprioritaskan penanganan warga Indonesia yang menjadi korban.

“Sambil memastikan keselamatan warga Indonesia lainnya yang sedang berada di Selandia Baru, khususnya 331 warga Indonesia di Kota Christchurch, yang 134 diantaranya merupakan mahasiswa,” kata politisi Golkar itu.

Tindakan teror semacam itu lanjut Bamsoet, atas nama apapun dan atas alasan apapun, tidak bisa dibenarkan. Rakyat Indonesia dan juga warga dunia lainnya mendukung rakyat Selandia Baru dalam menghadapi serangan teror tersebut.

“Ini menjadi early warning bagi dunia untuk segera kembali merapatkan barisan. Tak hanya dalam memerangi, kerjasama yang paling penting adalah dalam mencegah. Sehingga kita bisa berantas terorisme sampai ke akarnya,” jelas Bamsoet.

Sebagai negara yang pernah merasakan serangan teroris dan bisa keluar dari jerat terorisme, Indonesia siap bekerjasama dengan negara lainnya.

“Sebagaimana amanah Pembukaan dan UUD 1945, bahwa Indonesia turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Mari kita wujudkan dunia tanpa rasa takut, sehingga anak cucu dan generasi mendatang bisa menikmati indahnya dunia,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

#Trending