Connect with us

Daerah

KPUD Paluta Memberikan Sangsi Pemberhentian Ketua Terhadap Ketua PPS Desa Rondaman

Published

on

Ketua PPS Deaa Rondaman saat pertemuan di Sibolga memakai Baju salah satu Partai yaitu Partai Nasdem.
Ketua PPS Desa Rondaman Tolip Pohan (lingkar merah pada gambar) Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padanglawas Utara keikut sertaanya pada saat Kampanye Partai Nasdem di Sibolga pada tanggal 23 Januari 2019

Paluta, realitarakyat.com-Dari Ketua KPUD Padanglawas Utara Ongku Syah Harahap, SE memberikan informasi (16/3), telah memberikan sangsi peringatan keras dan pemberhentian dari ketua dan tidak boleh mencalonkan kembali sebagai ketua PPS.

Sementara posisi Ketua PPS Desa Rondaman yang baru dijabat oleh Maryam Harahap tidak lain adik ipar dari Ketua PPS Desa Rondaman Tolip Pohan yang terkena sangsi peringatan keras pemberhentian dari Ketua oleh KPUD Paluta atas kasus keikut sertaannya dalam kampanye Partai Nasdem di Sibolga pada tanggal 23 Januari 2019.

Dan dipoting sendiri di media sosial Facebook pada akun milik pribadinya yang menjadi piral berujung pemberhentian sebagai Ketua PPS Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Ketua PPS Desa Rondaman Tolip Pohan yang dilanggar atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 7 Tahun 2017 .Terbukti mengikuti kampanye Partai Nasdem yang sudah diakui sendiri. Sangsi yang bisa ditetapakan terhadapnya yaitu, sangsi peringatan keras, pemberhentian dari ketua dan tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Ketau PPS, tegas Ongku.

Pemberhentian oleh KPUD Padanglawas Utara, terhadap Tolip Pohan bisa pemberhentian tetap sebagai anggota PPS.

Pemberhentian tetap perosesnya di DKKPU pusat, jelas Ketua KPUD Paluta Ongku Syah Harahap di Kantor KPUD Padanglawas Utara.

Masyarakat Desa Rondaman yang diwakili oleh Sahbana Harahap menanggapi sangsi yang diberikan KPU Paluta terlalu ringan.

“Bukannya pemecatan kok masih tetap anggota, malah adik iparnya sendiri Maryam Harahap yang diangkat menjadi Ketua masih dalam ikatan keluarga dan Istri dari Tolip Pohan ikut juga dalam penyelenggaraan Pemilu yang menjabat sebagai Keuangan (Bendahara) didesa Rondaman. Dan yang paling disayangkan lagi adanya pungutan sebesar Rp. 60.000 untuk pendaptaran sebagai anggota KPPS di desa ROndaman yang berjumlah 4 TPS. Dari tiap TPS berjumlah 7 anggota KPPS, total keseluruan KPPS Desa Rondaman 28 orang. Sementara dalam peraturan pemilu jelas dilarang melakukan pengutipan dan pemotongan honor/gaji KPPS”, kesalnya.(Haryan).

Baca Juga :   3.500 Jiwa Mengungsi Akibat Kebakaran di Kampung Bandan Ancol
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending